Life Goes On, Anyway the Wind Blows

2009-10-26T16:56:00.001-07:00

kejutan windows 7 di http://ping.fm/girL3

hambatan mengembalikan jati diri bangsa

2009-07-28T01:01:00.001-07:00

Mengembalikan jati diri bangsa kepada kebangsaan yang sejati sangat tidak mungkin dilakukan melihat akar dan makna proklamasi yang pada akhirnya hanya sebatas takdir semata. Sebatas jembatan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Mana rakyat mana penguasa akhirnya pada suatu saat nanti akan terkuak pula.

Apa yang telah terjadi bukanlah mimpi semata yang dalam bahasa Ingrisnya DREAM, untuk menghentikannya bukan sesuatu yang mudah pada saat itu dimana orang per orang memiliki wacana DREAM yang sama, yaitu kekuasaan. Sudah berusaha untuk STOP untuk START ACTION namun pada kala itu juga jika berseberangan dengan penguuasa tunggal yang sudah gede ndase dia akan dianggap sebagai pemberontak bangsa.

Pemberontakan dan pengkhianatan yang berawal dari usaha STOP DREAMING START ACTION saat itu bukanlah tidak memiliki makna yang dalam, mungkin itu hanyalah aksi teatrikal semata untuk memberikan nuansa kemerdekaan dan pendidikan kebangsaan sehingga mengarah kepada satu hal yang di DREAMINGkan bersama, mengarah pada pembentukan jati diri bangsa yang merupakan spesies baru berlainan dan tidak berkesinambungan dengan kebangsaan pada masa lalu yang sempit namun juga sudah di hancurkan oleh penjajahan.

Dalam upaya mengembalikan jati diri bangsa harus dimulai dengan mengaca dan apa sebabnya kemerdekaan diperlukan, tidak lain tidak bukan hanyalah STOP DREAMING START ACTION, meski harus membunuh kawan sendiri demi sebuah nama pahlawan, dan menjurus kepada pengorbanan yang tiada ternilai hingga menjadilah bayi Indonesia memiliki kedewasaan berpikir yang pada akhirnya bisa menguak semuanya yang sudah terjadi, untuk dimaafkan, dan untuk tidak diulangi kembali sebagai bentuk pendidikan untuk mengembalikan jati diri bangsa.

2009-06-28T12:43:00.000-07:00

Eling Lenovo G430 Eling Ubuntu

Zaman penuh kecepatan informasi dan waktu ini seharusnya memang sudah tidak waktunya ndeso dan merasa subordinate dengan software berbayar serta mahal dimana ketika lagi menginstal operating system harus dengan bolak-balik memasukkan cd driver, memasukkan cd program perkantoran, dan lain sebagainya, cukup dengan satu cd Ubuntu desktop 9.04 Jaunty Jackalope udah bablas angine semua, apa yang kita inginkan semua sudah ada dari Grafis yang sudah cukup bagus - GIMP - dan Open Office dari SUN Microsystem yang gak usah pake aneh-aneh sudah bisa juga membuka dokumen MS Office 2007 yang DOCx itu. Malahan cilakanya sistem operasi Jendela malah nggak bisa buka Open Office Document - odt, dasar terlalu pede nggak ngira kalo di dunia juga ada program-program pengolah kata yang lain. Tentunya juga jaman sekarang ini jika fakir benwit bisa dolan-dolan maen ke tempat free hotspot yang kadang kecepatannya juga nggak mengecewakan -jika sepi tentunya-, atau pesan kepada kenalan yang juga menggunakan Operating System Ubuntu Linux 9.04 Jaunty Jackalope untuk menginstal APTonCD, yang bertugas membuat APT-APT yang ada di kemputer kita untuk diburning ke CD menjadi sebuah rangkaian repository yang walahiyung saya juga masih heran kok bisa-bisanya...

Pengalaman yang memuakan serta menjengkelkan ketika membeli sebuah Notebook Lenovo G430, bahwa tidak ada cd driver untuk Linux, tentunya memang Lenovo G430 ini sangat Windows Vista minded, bahkan jika mau pake Windows XP harus download drivernya yang 400 megabyte itu benar-benar character assasination, diamput, orang mau beli ini cuma untuk maen Linux Ubuntu ...eee malah nggak support Linux katanya, dasar hati udah ngaceng berat kepincut sama specnya si G430 ini tanpa babibu langsung bayar ae persetan pokoke saya belajar Linux pake laptop, karena desktop dan laptop satunya sudah Windows minded, mosok dari lahir mainnya DOS, Wordstar, Lotus yang pake disket gede itu jiahaha, kemudian Windows 3.1, Windows 95, Windows 97, Windows 98, Windows Millenium Edition, Windows 2000, Windows NT Server, Windows 2000 Advanced Server, Windows XP Profesional, Windows Server 2003, bahkan Windows XP Starter Edition yang kutukupret itu, Windows Vista, Windows 7, dah bosen saya, terus terang aja maen original untuk kompie pribadi, kalo ada orang minta tolong install ya kasih yang laen dung, tapi memang nggak ada bedanya kok dengan yang bajakan. Pernah maen MAC OS juga sebentar tapi yo sama saja cepet bosan karena nggak ada temannya, siapa bilang Mac bagus, kalo bagus tentunya banyak sekali yang menggunakan, bukan karena mahal tentunya tapi kalo minoritas yo sama saja bukan, apalagi kalo Mac sangat ekslusif sekali, dan malah terlihat agak gimana gitu kalo orang elit, dan itu malah membuat aneh tentunya, dasar kapitalis penginnya jadi kendoro-ndoroan gitu biasanya... meskipun juga kita sudah saling mempersetankan neoliberalisme.

Sesuai prosedur standar tentunya berbekal Ubuntu 8.10 Intrepid Ibex hasil request ke Shipit, pasang dulu pake Live CD, jalan semua, sampe touchpad, dan tentunya koneksi wirelessnya kedetek semua, kemudian pasang dan install langsung, bwahaha... karena telat masangnya ternyata ada ratusan mega yang harus di update lagi, persetanlah jalanin aja, baru kemudian terasa bahwa brightness dan contrastnya gak jalan, layar menjadi sangat terang dan pusing kepala ketika dipakai untuk blogwalking dan ngetik kerjaan tentunya. Kemudian dimulailah kenakalan untuk otak-atik kernel Linux yang super menarik itu, maklum kurang kerjaan eh jadinya brightness dan contras malah terlalu gelap alias harus pake senter kalo lihat... celaka, tapi malah menjadikan semangat untuk kemudian pake LIVE CD lagi untuk download versi selanjutnya karena ketika melihat-lihat ke Launchpad.net memang sudah disadari oleh para pakar pemerhati Ubuntu atas keanehan Lenovo G430 ini, dan mereka berkata jika nantinya ketika sudah kelar Ubuntu 9.04 Jaunty Jackalope versi stabilnya permasalahan brightnesss contrast Lenovo G430 ini bakalan teratasi. Ini menambah semangat tentunya setelah kacau main kernel versi terakhir itu, pasang lagi Live CD dan download Ubuntu 9.04 Jaunty Jackalope versi Alpha 3, memang permasalahan ini teratasi meskipun belum sempurna betul karena brightness dan contrastnya belum bisa diatur bagus, tapi udah nggak bikin pusing kepala ini karena mata lelah. Untuk kemudian seterusnya setelah install Ubuntu 9.04 Jaunty Jackalopehanya update-update seperti biasa sampai ke versi Ubuntu 9.04 Jaunty Jackalope versi rilis stabil pada 23 April 2009. Hingga ahirnya juga nekat upgrade ke Ubuntu Studio 9.04 Jaunty Jackalope.

Untuk touchpad memang harus tekan Fn+F8 dua kali agar bisa jalan, kemudian untuk kartu memori Sony Stick Pro Duo memang belum bisa, dan masih dilaporkan sebagai bug, karena belum bisa mbacanya, tapi kalo pake kabel digital cameranya Sony itu tetap bisa jalan dan diambil datanya, so bukan masalah besar bagi tentunya. Juga memang belum tahu gimana caranya memakai tombol bendera kotak mirip susu bendera di keyboard itu, karena nggak ada fungsinya, nggak mengeluarkan Start program itu.. hahaha.... itulah pengalaman saya bersama kekasih yang menemaniku setiap saat Lenovo G430, untunglah usernya hanya orang sederhana yang nggak terlalu aneh-aneh sehingga meski didiskriminasi untuk menggunakan GNU Linuxpun saya tetap mencintainya, entah sampe kapan... bahkan sekarang sudah dilengkapi dengan apt-apt dari Ubuntu server dan Ubuntu Studio 9.04 Jaunty Jackalope, memang jika mau bermain Sistem operasi ini hingga puas harus menyiapkan hardisk yang sebesar-besarnya, prosesor yang secepat-cepatnya, dan memori semaksimal mungkin agar puwas, meski tidak harus begitu bukan, karena sistem operasi ini juga masih mendukung Processor Intel 300 MHz dengan memori 256 MB, bwahaha... inget Ekonomi Kerakyatan jadinya... coba aja pasang Jendela XP ke CPU Intel Processor 300 MHz dengan memori SDRAM 256 MB, silahkan stop dreaming start action dan rasakan bedanya dengan memakai Ubuntu 9.04 Jaunty Jackalope yang tampilannya sama sekali tidak kalah dengan Windows Seven, rasakan kerugiannya dahulu memakai Ubuntu hmmm... apalagi kecepatannya... itulah pengalaman instalasi Lenovo G430 pada Ubuntu 9.04 Jaunty Jackalope.

Song for Gaza

2009-01-10T11:44:00.000-08:00

We Will Not Go Down (Song for Gaza)
(Composed by Michael Heart)
Copyright 2009
www.michaelheart.com

A blinding flash of white light
Lit up the sky over Gaza tonight
People running for cover
Not knowing whether they're dead or alive

They came with their tanks and their planes
With ravaging fiery flames
And nothing remains
Just a voice rising up in the smoky haze

We will not go down
In the night, without a fight
You can burn up our mosques and our homes and our schools
But our spirit will never die
We will not go down
In Gaza tonight

Women and children alike
Murdered and massacred night after night
While the so-called leaders of countries afar
Debated on who's wrong or right

But their powerless words were in vain
And the bombs fell down like acid rain
But through the tears and the blood and the pain
You can still hear that voice through the smoky haze

We will not go down
In the night, without a fight
You can burn up our mosques and our homes and our schools
But our spirit will never die
We will not go down
In Gaza tonight

performed by California-based artist Michael Heart

(www.michaelheart.com)Copyright 2009

Found on Husam's blog!

Kira-kira arti bebasnya adalah:

“KAMI TIDAK AKAN MENYERAH”
(LAGU UNTUK GAZA)

Cahaya putih yang membutakan mata
Menyala terang di langit Gaza malam ini
Orang-orang berlarian untuk berlindung
Tanpa tahu apakah mereka masih hidup atau sudah mati

Mereka datang dengan tank dan pesawat
Dengan berkobaran api yang merusak
Dan tak ada yang tersisa
Hanya suara yang terdengar di tengah asap tebal

Kami tidak akan menyerah
Di malam hari, tanpa perlawanan
Kalian bisa membakar masjid kami, rumah kami dan sekolah kami
Tapi semangat kami tidak akan pernah mati
Kami tidak akan menyerah

Di Gaza malam ini

Wanita dan anak-anak
Dibunuh dan dibantai tiap malam
Sementara para pemimpin nun jauh di sana
Berdebat tentang siapa yg salah & benar

Tapi kata-kata mereka sedang dalam kesakitan
Dan bom-bom pun berjatuhan seperti hujam asam
Tapi melalui tetes air mata dan darah serta rasa sakit
Anda masih bisa mendengar suara itu di tengah asap tebal

Kami tidak akan menyerah
Di malam hari, tanpa perlawanan
Kalian bisa membakar masjid kami, rumah kami dan sekolah kami
Tapi semangat kami tidak akan pernah mati
Kami tidak akan menyerah

Di Gaza malam ini

===== =========
download file mp3 dari penyanyinya ada di
http://michaelheart.com/Song_for_Gaza.html

video bisa diunduh di
http://www.youtube.com/?v=I2lk2EEXOak

download mp4 ada disini
http://myfilehost.us/dll/z2uv97

MANUSIA WAJIB BACA, APALAGI MUSLIM...WAJIB BUANGET

2008-12-22T22:43:00.000-08:00

"Konflik agraria.. telah menelan korban.. dua balita tewas. Fitri yang berusia 2 tahun tewas terperosok karena ketakutan, sedangkan Bunga (2 bulan) terbakar dalam ayunan."

http://www.kompas. com/read/ xml/2008/ 12/22/20552990/ dua.balita. tewas.akibat. konflik.agraria. di.bengkalis

Kompas, Senin, 22 Desember 2008 | 20:55 WIB

JAKARTA, SENIN - Konflik agraria yang terjadi sejak 1996 antara warga desa Suluk Bongkal, Bengkalis, Riau telah menelan korban dua warga yang terkena luka tembak dan dua balita tewas. Fitri yang berusia 2 tahun tewas terperosok karena ketakutan, sedangkan Bunga (2 bulan) terbakar dalam ayunan.

Hal itu dikatakan Koordinator Umum Sukarelawan Perjuangan Rakyat untuk Pembebasan Tanah Air Agus Priyono usai melaporkan pengaduan ke Komnas HAM, Senin (22/12), atas tindak kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian.

"Kedua anak itu tewas akibat terjebak ricuh warga dan aparat, tapi pihak kepolisian menolak kalau kematian dua bocah itu karena aksi mereka," jelasnya.

Sementara itu, menurut warga selamat yang mengadu ke Komnas HAM Abdul Muthalib, kejadian tersebut terjadi pada Kamis (18/12) di mana kedatangan 700 pasukan dari Polda Riau tanpa pemberitahuan dan langsung menyemprotkan gas air mata.

Kronologis yang diceritakan warga di Komnas Ham menyebutkan bentrok terjadi ketika evakuasi dilakukan pukul 11.35 WIB. Tembakan peluru karet oleh polisi melukai 2 warga.

Abdul mengatakan ada dua helikopter yang menjatuhkan bom napalm di atas rumah warga. Api yang menjalar membuat seluruh warga dusun lari terpencar. Situasi terakhir menyebutkan Polisi, Satpol PP, Pam Swakarsa, PT Arara Abadi dan preman mengepung dusun.

"LSM seperti Walhi, LBH dan Kontras bermaksud membantu warga yang ingin kembali, tapi tidak diberi akses untuk melihat kondisi lapangan," ujar Agus.

Sebelumnya, pengaduan ini terkait pengusiran paksa yang menurut warga dilakukan pasukan Brimob Polda, pasukan Samapta dan pasukan polres Bengkalis, Riau. Warga Suluk Bongkal dalam lembaran Pemerintahan Kabupaten Bengkalis No.1877-22 0817-31.0618- 54 061663 berhak memilik tanah seluas 4856 hektar. Namun PT Arara Abadi melalui SK Menteri Kehutanan n 743/Kpts-II/ 1996 mempercayai Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri seluas 299.975 hektar di Propinsi Riau.

Padahal Surat Menteri Kehutanan No 319/Menhut/V/ 2007(12 Mei 2007) dan Surat Gubernur Riau No :100/P.H. 13.06 (8 Maret 2007)menyatakan Perusahaan belum boleh operasional kecuali sengketa warga selesai. Hingga saat ini Komnas HAM masih berupaya untuk mengupayakan komunikasi dengan pihak terkait di Riau.

Lagi-lagi Keluarga Bakrie Berjanji

2008-12-18T00:47:00.000-08:00

Lumpur Lapindo

Kekecewaan menyelimuti relung hati Roliyah, 44 tahun, warga Perumahan Tanggul Angin Sejahtera (Perumtas). Ia tak mengerti, kenapa kawan-kawan seperjuangannya, para korban lumpur Lapindo yang tergabung dalam Tim 16 Perumtas, mau menerima skema cicilan pembayaran sisa ganti rugi 80%. ''Kalau dicicil, nggak akan jadi rumah nanti uangnya,'' tutur ibu tiga anak itu kepada Gatra. Roliyah tak yakin, PT Minarak Lapindo Jaya yang bertanggung jawab soal pembayaran itu akan mampu membayar cicilan sebesar Rp 30 juta setiap bulan.

Padahal, Roliyah berencana mencari rumah baru dan membayarnya secara tunai jika pembayaran sisa ganti rugi itu dibayar penuh. Perempuan yang berprofesi sebagai guru taman kanak-kanak ini memang sudah lama punya keinginan untuk tak lagi dibebani cicilan rumah ketika anak-anaknya mencapai jenjang pendidikan SMA. Cita-cita itu hampir tercapai jika saja lumpur Lapindo tak menerjang rumahnya pada 2003. Sejak itu, ia bersama suami dan anak-anaknya mengungsi ke rumah orangtua mereka di daerah Krian, Sidoarjo.

Uang kontrak rumah sebesar Rp 2,5 juta per tahun yang diterimanya dari Lapindo ia gunakan untuk melunasi cicilan rumah yang bernilai Rp 100 juta. ''Sejak 2004, rumah saya lunas dan sertifikatnya sudah ada di tangan saya. Seharusnya kami bisa lebih diperhatikan,'' kata Roliyah. Setelah menerima pembayaran ganti rugi pertama sebesar 20%, ia sebenarnya berharap, Lapindo memenuhi pembayaran yang 80% secara penuh.

Karena itu, ketika rekan-rekannya akan berangkat berdemo ke Jakarta, Roliyah dan warga lainnya di Perumtas sepakat dengan mereka yang berangkat ke Jakarta untuk mendesakkan pola cash and carry. Harapan sempat terbit ketika akhirnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memanggil Chief Executive Officer PT Lapindo Brantas, Nirwan Bakrie, ke istana. Presiden berang kepada Nirwan, lantaran persoalan ganti rugi korban lumpur Lapindo tak juga beres. ''Masalah ini tidak selesai bertahun-tahun dan mengganggu pikiran saya,'' kata pesiden.

Usai pertemuan itu pun, Nirwan bersama Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) dan enam wakil Tim 16 Perumtas bertemu di Gedung Sekretariat Negara. Dalam pertemuan itulah disepakati skema cicilan sisa ganti rugi 80%. Selain itu, warga tetap diberi uang sebesar Rp 2,5 juta untuk memperpanjang sewa kontrak rumah. Hal ini membuat Roliyah kecewa. ''Kok, mau? Saya kecewa jadinya,'' tutur Roliyah. Ia makin sedih karena akibat kesepakatan itu, warga korban lumpur Lapindo kini terbelah.

Warga yang tergabung dalam Gerakan Pendukung Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 (Geppres) menyatakan, kesepakatan itu tidak mengikat mereka. Bahkan, sebagai bentuk kekecewaan, sekitar 750 warga Geppres melakukan aksi menutup jalan raya Porong-Gempol, Kamis pekan lalu. Geppres menilai, kesepakatan itu melanggar Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2007. Warga yang tergabung dalam Geppres, yang terdiri dari warga lima desa yang terdampak lumpur Lapindo seperti Renokenongo, Jatirejo, dan Siring sejak semula merasa dikhianati.

***

Sebelum berangkat ke Jakarta, akhir November lalu, sebenarnya kedua pihak menyusun agenda bersama yang bakal disampaikan kepada presiden. Ada tiga tuntutan yang akan disampaikan: pertama, pembayaran sisa ganti rugi 80% segera dilaksanakan atas semua jenis sertifikat tanah warga. Kedua, petok D, letter C, dan SK gogol sama kedudukannya dengan sertifikat hak milik sesuai dengan risalah menteri dan Perpres Nomor 14/2007. Dan ketiga, pembayaran 80% harus dikawal seperti pada pembayaran 20%.

Bahkan mereka membentuk tim negosiator yang terdiri dari tiga perwakilan Geppres dan dua orang dari Tim 16. Namun, belum juga tuntutan disampaikan, koalisi itu bubar jalan. Sebelum ke Jakarta, perwakilan Geppres diundang rapat oleh Tim 16 Perumtas. ''Mereka menyatakan, tim Geppres tidak lagi tergabung dengan PW Perumtas,'' tutur Samanuddin, koordinator lapangan dari Desa Jatirejo. Walhasil, ketika Tim 16 Perumtas bernegosiasi di istana, warga yang tergabung dalam Geppres malah bikin aksi sendiri meminta suaka ke Kedutaan Besar Belanda.

Warga yang tergabung dalam Geppres memang ngotot meminta Lapindo mematuhi Perpres 14/2007. Menurut pendamping warga yang tergabung dalam Geppres, Paring Waluyo Utomo, warga desa rata-rata menolak tawaran Lapindo lantaran aset mereka nilainya lumayan besar. ''Rata-rata warga desa memiliki aset yang nilainya Rp 300 juta,'' tutur Paring.

Jika skema cicilan diberlakukan, warga tidak akan bisa menormalkan kembali kehidupan mereka. Andai Minarak Lapindo Jaya konsisten membayar Rp 30 juta per bulan saja, kata Paring, butuh waktu satu-dua tahun untuk bisa melunasi seluruh nilai aset warga desa. ''Lha, bagaimana kalau ternyata nggak memenuhi janjinya? Kehidupan warga akan makin terpuruk,'' ujar Paring kepada Gatra.

***

Akibat terjangan lumpur Lapindo, kehidupan warga di desa-desa yang terkena dampak langsung sangat menyedihkan. Usaha mereka, seperti sawah, ternak, dan industri kecil, lumpuh. Desa Renokenongo, misalnya, yang dulu terkenal sebagai sentra produksi kerupuk Sidoarjo, kini hancur. Banyak warga yang biasa hidup dengan memproduksi kerupuk sekarang berganti profesi menjadi buruh. Mereka tidak mampu melanjutkan industri rumahan yang selama ini menopang hidup mereka setelah ambruk dihajar efek lumpur Lapindo.

Menurut data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo, ada tujuh sentra industri kecil di sana yang terkena dampak lumpur. Industri tas, rokok, dan kerupuk udang terkena efek langsung ataupun tak langsung yang parah. Sisanya, yakni industri kecil sandal, bordir, logam, dan peralatan rumah tangga, turut sakit akibat efek ikutannya. Kerajinan rokok rakyat, misalnya, banyak yang tak mampu bangkit setelah pabriknya terbenam lumpur. Menurut data Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat, sebanyak 156 pabrik rokok kini sekarat. Dari jumlah tersebut, yang masih berproduksi secara rutin hanya 20%.

Warga banyak yang terjerat utang. Selain itu, warga juga harus terbebani biaya kontrak rumah pada tahun-tahun mendatang yang kini tak lagi ditanggung Lapindo. ''Banyak yang utangnya jatuh tempo dan banyak juga yang butuh uang untuk mencari kontrakan baru,'' kata Paring. Nah, tadinya, jika sisa pembayaran 80% dibayarkan secara tunai, warga bisa mengatur keuangannya untuk melunasi utang dan mencari tempat tinggal baru. Kini mereka bingung. Apalagi, pemerintah tampaknya sudah bulat menerapkan kesepakatan skema cicilan.

Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto, menegaskan bahwa tidak ada lagi upaya negosiasi atas kesepakatan pembayaran 80% ganti rugi warga korban lumpur Lapindo. ''Tidak bisa kalau dibayar secara kontan. Itu sudah kemampuan maksimal Lapindo,'' kata Djoko di Istana Negara, Jakarta, Jumat pekan lalu.

Djoko mengatakan, pemerintah telah berupaya keras untuk menekan Lapindo agar melunasi ganti rugi kepada warga. Namun, dalam pertemuan dengan pemerintah, Rabu pekan lalu di Gedung Sekretariat Negara, Lapindo memaparkan kemampuan finansial mereka untuk membayar ganti rugi. ''Dia sudah buka kartu, kemampuan Lapindo Rp 30 juta per bulan. Itu harus kita terima,'' ujar Djoko.

Vice President PT Minarak Lapindo Jaya, Andi Darussalam Tabusala, pun mengakui hal itu. Menurut dia, Grup Bakrie memang tengah mengalami kesulitan finansial. ''Semua perusahaan harus menghitung dan menjadwal ulang kegiatannya,'' kata Andi kepada Gatra. Namun, menurut dia, pihak Lapindo tidak akan mengingkari janji. ''Hanya saja, agar realistis, kami ingin diperbolehkan mencicil dan menjadwal ulang pembayaran kepada warga Lapindo,'' ujarnya.

Rentang masa jatuh tempo pembayaran bervariasi. Ada yang Desember, Januari, Maret, dan April. Selain itu, menurut dia, warga juga memperoleh bantuan perpanjangan sewa rumah bersamaan dengan pembayaran tahap pertama, nilainya Rp 2,5 juta per kepala keluarga. Karena itu, ia meminta kesabaran warga, mengingat persoalan tersebut semata-mata akibat resesi global yang berimbas pada perusahaan. ''Kesepakatan itu tidak membuyarkan perintah Perpres Nomor 14 Tahun 2007 untuk tetap dilaksanakan,'' tutur Andi.

Pihak Lapindo, kata Andi, sejauh ini telah menyelesaikan pembayaran tahap pertama sebesar 20%, dengan nilai total Rp 700 milyar. Sedangkan sisanya, sekitar Rp 2,8 trilyun atau 80%-nya, masih dibebankan kepada perusahaan.

Sikap pemerintah yang terus memberi hati kepada Lapindo ini mengundang kecaman dari Gerakan Menuntut Keadilan Korban Lapindo, yang dimotori beberapa LSM, antara lain Walhi, Kontras, dan Yayasan Satu Dunia. Menurut Firdaus Cahyadi dari Yayasan Satu Dunia, kesepakatan itu cenderung menguntungkan keluarga Bakrie sebagai pemilik Lapindo dan mengalahkan warga. ''Dengan kesepakatan itu, nasib warga semakin tak pasti,'' katanya kepada Gatra.

Menurut dia, nasib cicilan 80% itu bakal sama dengan yang 20%, yang hingga kini masih ada yang belum selesai. ''Lagi pula, kesepakatan ini menjadi alat efektif untuk memecah belah warga,'' ujarnya. Pemerintah, kata Firdaus, seharusnya juga mendengarkan kelompok-kelompok lain yang masih menuntut pembayaran cash and carry sesuai dengan Perpres Nomor 14 Tahun 2007. Karena itu, ia menyarankan agar warga terus bersatu dalam menuntut hak-haknya.

M. Agung Riyadi dan Anthony Djafar
[Nasional, Gatra Nomor 5 Beredar Kamis, 11 Desember 2008]

Mitos-Mitos Globalisasi

2008-12-13T03:05:00.000-08:00

GLOBALISASI KAPITALISME: Mitos vs Realitas

MITOS 1: Demokrasi dan kapitalisme berjalan seiring

REALITAS: Demokrasi dan ekonomi pasar yang sehat memang merupakan cita-cita
bagus karena merupakan basis bagi berkembangnya masyarakat yang mampu
mengorganisasikan diri dan memperlakukan anggotanya secara setara.

Tapi, kapitalisme adalah pembunuh maut bagi keduanya. Kapitalisme
menciptakan ilusi di dalam pikiran mereka yang berkuasa bahwa ideologi ini
merupakan mesin kemakmuran, sementara faktanya merupakan mesin perusak dan
pencipta ketimpangan. Dalam definisi, desain dan praktek, kapitalisme adalah
sistem yang akan mengkonsentrasikan kekuasaan ekonomi ke tangan segelintir
orang dan mengesempingkan banyak orang, artinya: tidak demokratis.

MITOS 2: Globalisasi akan mengakhiri kemiskinan

REALITAS: Globalisasi ekonomi menciptakan kemakmuran, tapi hanya untuk
segelintir elit yang diuntungkan oleh konsolidasi kapital, merger, teknologi
skala global, dan aktivitas finansial seperti bursa saham dan bursa uang.
Pasang naik perdagangan bebas dan globalisasi semestinya "mengangkat semua
kapal" dan mengakhiri kemiskinan. Tapi, dalam setengah abad setelah
diperkenalkan, lebih banyak kemiskinan di dunia ketimbang sebelumnya, dan
situasinya terus memburuk.

MITOS 3: Globalisasi akan mengakhiri kelaparan dunia

REALITAS: Globalisasi pertanian telah gagal dalam mengatasi krisis kelaparan
di dunia. Pada kenyataannya, justru telah memperburuk krisis. Selama dua
dasawarsa terakhir, jumlah pangan di dunia terus meningkat, namun meningkat
pula jumlah kelaparan. Sebuah studi PBB belum lama ini menunjukkan bahwa
dunia sebenarnya cukup akan pangan. Problemnya ada dalam distribusi yang tak
merata. Globalisasi produksi pangan telah meminggirkan petani kecil dari
tanahnya dan menggantinya dengan industri pertanian kimiawi yang padat
mesin. Globalisasi produksi pangan memproduksi pangan yang salah dalam suatu
proses yang membuat jutaan petani kehilangan tanah, tak punya rumah, miskin
uang, dan bahkan tak bisa memberi makan sendiri.

MITOS 4: Globalisasi baik untuk lingkungan

REALITAS: Globalisasi secara inheren bersifat merusak alam karena menuntut
produk dan jasa bergerak ribuan kilometer keliling dunia, melonjakkan ongkos
lingkungan yang demikian mahal dalam bentuk polusi uadara dan air,
peningkatan konsumsi energi, dan penggunaan bahan kemasan serta pengawet
kimiawi yang tak terurai. Kemakmuran yang diperoleh dari perdagangan dunia
sangat sedikit yang dibelanjakan untuk program perbaikan lingkungan. IMF dan
Bank Dunia justru praktis memastikan perusakan lingkungan.

MITOS 5: Globalisasi ekonomi tidak bisa dihindari

REALITAS: Para pendukung globalisasi ekonomi cenderung melukiskan
globalisasi sebagai proses yang tak terhindarkan, atau merupakan muara logis
dari seluruh benturan gaya ekonomi dan teknologi yang berjalan selama
berabad-abad. Mereka melihat globalisasi sebagai hukum alam.

Tapi, globalisasi ekonomi bukanlah evolusi yang natural. Lembaga-lembaga
dunia seperti IMF, Bank Dunia, GATT, NAFTA dan WTO menempatkan nilai ekonomi
di atas nilai-nilai lainnya, serta menindas kemampuan tiap negara untuk
melindungi lingkungan, buruh, dan konsumen. Globalisasi semacam itu bahkan
cenderung menolak kedaulatan serta demokrasi sebuah negeri jika negeri itu
nampak merintangi "perdagangan bebas". Tapi, tak satupun dari itu tak bisa
dihindari. Menyebut globalisasi sebagai tak terhindarkan adalah upaya
menghipnotis orang untuk meyakini bahwa tak ada yang bisa dilakukan untuk
mencegah globalisasi, sehingga menciptakan sikap pasrah dan pasif.

Inti Pandangan Neoliberalisme

PASAR YANG BERKUASA Mempreteli peran dan kewajiban pemerintah, serta
membebaskan perusahaan "swasta" dari setiap ikatan yang dikenakan oleh
pemerintah tak peduli seberapa besar kerusakan sosial yang bisa
disebabkannya.

PANGKAS ANGGARAN PUBLIK UNTUK LAYANAN SOSIAL Kurangi anggaran sosial seperti
pendidikan, kesehatan, dan air bersih, semua itu atas nama pengurangan peran
negara.

DEREGULASI Memangkas hukum dan aturan yang bisa mengurangi penciptaan laba,
termasuk ukuran-ukuran untuk melindungi hak buruh dan pelestarian lingkungan
hidup.

PRIVATISASI Menjual perusahaan, barang dan layanan milik negara kepada
investor swasta. Walaupun dilakukan atas nama efisiensi yang lebih besar,
yang seringkali memang dibutuhkan, privatisasi mengkonsentrasikan kemakmuran
kepada segelintir tangan dan membuat rakyat miskin tak bisa mendapatkan
barang serta layanan yang mahal.

MENGENYAHKAN KONSEP "THE PUBLIC GOOD" (Kemaslahatan Bersama) Mengurangi
tanggungjawab bersama dan menggantikannya dengan "kewajiban individu".
Membiarkan kaum termiskin untuk menemukan solusi sendiri atas mahalnya
layanan kesehatan, pendidikan dan keamanan sosial serta menyebut mereka
"malas" jika mereka gagal.

***
[Reposting dari ringkasan "Take It Personally" karya Anita Roddick--fgaban]

Menyelamatkan Lapindo atau Korban Lumpur?

2008-12-13T03:00:00.000-08:00

Koran TEMPO, 6 Desember 2008

Menyelamatkan Lapindo atau Korban Lumpur?

Firdaus Cahyadi, Knowledge Sharing Officer for Sustainable Development, OneWorld-Indonesia

Setelah mendapat tekanan bertubi-tubi dari korban lumpur Lapindo di Jakarta, akhirnya Presiden Yudhoyono sedikit berani bertindak tegas terhadap pemimpin kelompok usaha Bakrie terkait dengan persoalan jual-beli aset korban Lapindo. Presiden memaksa jajarannya merumuskan formula yang tepat bagi persoalan jual-beli aset korban lumpur yang selama ini molor. Hasilnya, Lapindo akan kembali mencicil uang jual-beli aset per bulan per keluarga sebesar Rp 30 juta. Selain itu, Lapindo memberikan uang sewa rumah per keluarga selama satu tahun sebesar Rp 2,5 juta.

Padahal Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2007 dan juga Perpres No. 48/2008 menyebutkan bahwa pembayaran cicilan 80 persen harus dilunasi paling lambat sebulan sebelum masa kontrak rumah habis. Sementara itu, masa jatuh tempo pembayaran itu seharusnya sudah dimulai pada Desember 2008 ini. Anehnya, Nirwan Bakrie, penanggung jawab Grup Bakrie, menyatakan tidak ada pelanggaran terhadap Perpres No. 14/2007. "Yang harus dilaksanakan sekarang adalah negosiasi antara para pihak," katanya seperti yang ditulis Koran Tempo, 4 Desember 2008.

Secara kasatmata, hasil rumusan baru itu tak lebih hanya sebagai bentuk kelonggaran waktu lagi bagi Lapindo untuk membayar cicilan uang jual-beli aset korban lumpur. Sebelumnya, Grup Bakrie sudah menyatakan kesulitan menyelesaikan persoalan jual-beli aset korban akibat krisis keuangan global. Pertanyaannya kemudian tentu saja adalah siapa sebenarnya yang hendak diselamatkan oleh negara dalam kasus semburan lumpur Lapindo melalui formula baru itu, korban lumpur atau justru Lapindo.

Lapindo tentu akan lebih diuntungkan dengan formula baru penyelesaian persoalan jual-beli aset itu. Setidaknya keinginan Lapindo untuk menjadwalkan ulang pembayaran terhadap korban lumpur dengan alasan krisis keuangan global telah dikabulkan oleh pemerintah.

Sementara itu, hal sebaliknya terjadi pada korban lumpur. Keinginan korban lumpur Lapindo untuk segera lepas dari penderitaan panjang dengan pembayaran cash and carry hanya tinggal mimpi. Bahkan para korban lumpur, menurut ketentuan formula baru itu, harus memperpanjang statusnya sebagai pengontrak.

Bukan sekali ini saja sebenarnya Lapindo dapat berkelit dari persoalan lumpur. Sebelumnya, Lapindo berkelit bahwa semburan lumpur bukan disebabkan oleh aktivitas pengeboran. Menurut Lapindo, penyebab semburan lumpur itu adalah bencana alam yang terjadi di luar kehendak dan kendali Lapindo. Padahal hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan juga pendapat mayoritas ahli geologi dunia menyatakan bahwa ada unsur kesalahan manusia dalam pengeboran yang menyebabkan munculnya semburan lumpur panas itu.

Namun, pemerintah sekali lagi tampak mengabaikan hasil audit BPK dan pendapat mayoritas pakar geologi dunia itu. Pemerintah lebih mengikuti pendapat Lapindo yang menyatakan bahwa semburan lumpur itu disebabkan oleh bencana alam. Dengan asumsi itulah pemerintah kemudian mengeluarkan Perpres No. 14/2007 dan Perpres No. 48/2008, yang mereduksi persoalan ganti rugi menjadi hanya persoalan jual-beli aset korban.

Dengan regulasi itu Lapindo terbebas dari tanggung jawab atas persoalan gangguan kesehatan, kerusakan infrastruktur publik, dan juga atas tenggelamnya rumah dan tanah warga akibat perluasan area yang terkena dampak semburan lumpur itu.

Celakanya, saat Lapindo mengalami kesulitan melaksanakan ketentuan dalam perpres itu, pemerintah kembali memberi keringanan terhadap Lapindo melalui formula baru dengan memberi tenggang waktu bagi Lapindo untuk melunasi sisa pembayaran jual-beli aset korban. Lapindo selalu beralasan bahwa ada kejadian luar biasa agar pemerintah mengeluarkan kebijakan yang berpihak kepadanya. Untuk berkelit atas penyebab semburan lumpur panas di Sidoarjo, Lapindo menggunakan alasan bencana alam yang terjadi di luar kehendak dan kendalinya.

Sedangkan untuk berkelit atas kegagalannya melaksanakan perpres soal jual-beli aset, Lapindo kembali menggunakan alasan terjadinya krisis ekonomi global yang lagi-lagi terjadi di luar kehendak dan kendalinya. Celakanya, pemerintah tanpa pikir panjang membenarkan alasan itu semua dan kemudian kembali mengeluarkan kebijakan yang mampu menyelamatkan Lapindo dari tuntutan publik atas tanggung jawabnya. Pemerintah tampak selalu tidak berdaya jika berhadapan dengan Lapindo, yang merupakan bagian dari Grup Bakrie.

Dari ketidakberdayaan yang selalu diperlihatkan pemerintah saat berhadapan dengan Lapindo itu tampak sinyal bahwa persoalan semburan lumpur ini sejatinya bukan semata-mata persoalan sosial dan lingkungan hidup. Persoalan lumpur Lapindo telah merambah ke ranah politik. Konflik kepentingan di tingkat elite kekuasaan sulit dilepaskan dalam persoalan lumpur ini. Untuk mengurai benang kusut persoalan semburan lumpur Lapindo ini tak bisa tidak pemerintah harus menyingkirkan konflik kepentingan yang terjadi di tingkat elite kekuasaan terlebih dulu. Tanpa dipenuhinya prasyarat itu, penyelesaian persoalan lumpur hanya akan berjalan secara tambal sulam dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Nah, pertanyaannya kemudian adalah apakah Presiden Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla merupakan bagian dari elite kekuasaan yang memiliki konflik kepentingan atas persoalan lumpur itu. Mungkin hanya Tuhan dan kedua pemimpin itu yang tahu.
*

KRISMON DAN UPAYA MENGATASI PERUBAHAN IKLIM

2008-12-12T22:04:00.000-08:00

Subject: Warta Berita - Radio Nederland, 12 Desember 2008
Date: Fri, 12 Dec 2008 15:30:27 +0000
From: Radio Nederland Berita list manager <owner-berita@RNW.NL>

* KRISMON DAN UPAYA MENGATASI PERUBAHAN IKLIM

Intro: Konperensi perubahan iklim di Poznan, Polandia merumuskan lebih rinci
target yang sudah disepakati dalam konferensi terdahulu di Bali, yang
disebut 'Bali Road Map'. Bali Road Map belum menentukan secara rinci besaran
penurunan emisi gas asam arang CO2. Tidaklah mengherankan kalau dalam
pidatonya di Poznan, Menteri Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar mendesak
supaya semangat Bali dilanjutkan. "Kita harus menembus jalan buntu dan
mendorong terobosan. Mari kita pertahankan semangat Bali. Mari kita capai
kesepakatan dan mari kita berbuat sekarang", demikian Rachmad Witoelar.
Terobosan itu penting bagi REDD yaitu pengurangan emisi bagi penggundulan

dan penurunan hutan di negara-negara berkembang. Bagaimana Indonesia
menyikapi REDD ini? Berikut penjelasan Menteri Lingkungan Hidup Indonesia
Rachmat Witoelar dari Poznan, Polandia.

Rachmat Witoelar [RW]: Inti REDD ini adalah negara-negara yang punya hutan
mesti menjaga hutannya dan untuk itu dapat kompensasi dan dukungan dari
dunia, multirateral funds. Karena dengan banyak hutan, tentunya CO2 kita
akan resap. Kita harapkan di sini bisa berhasil, Indonesia sangat mendukung.

Radio Nederland Wereldomroep [RNW]: Apa keuntungannya bagi Indonesia pak?

RW: Selama ini hutan kita kan kena degradasi, karena itu kita mesti atasi.
Kita mengatasi dengan dana-dana sendiri itu empat trilyun itu untuk lima
tahun, kita tidak bisa lebih lanjut dari itu. Karena dananya itu terbatas.
Dengan ada REDD ini negara-negara lain ini berkesempatan untuk menyumbang.
Jadi kita dukung. Ini adalah satu asistensi dunia agar supaya kita bisa
melestarikan hutan kita.

RNW: Yang lalu itu diributkan bahwa negara-negara maju itu membeli kuota
emisi dari negara-negara berkembang. Apakah Indonesia juga akan menempuh
penjualan emisi semacam itu?

RW: Kita ikut di sana, karena yang dijual itu bukan apa-apa. Yang dijual itu
hanya sertifikasi saja kan. Sertifikat itu dijual dan itu untuk memotivasi
mereka itu mengurangi polusinya. Untuk kita uang itu dipakai menanam pohon
untuk mengadakan mitigasi terhadap climate change. Jadi dana itu dikeluarkan
untuk Climate change juga. Nah, ini adalah suatu sistim yang berputar di
dunia ini kita akan ikut dengan itu.

RNW: Tapi melalui mekanisme REDD ini ya, apakah benar negara-negara besar
itu benar-benar akan mengurangi gas rumah kaca pak? Apakah tidak mereka
justru mengalihkannya ke negara-negara berkembang?

RW: Deeper cuts (pengurangan lebih banyak, red.) itu adalah kewajiban dari
negara-negara maju. Dia mesti ambil deeper cut. Sebagian dari itu dapat
kompensasi. Tapi kalau mereka tidak lakukan tidak bisa, itu dalam
syarat-syarat konperensi UNFDC mau pun konperensi di sini. Ini jangan ada
semacam Green wash, ya atau suatu money laundring, nggak boleh. Mereka itu
mesti memotong emisinya. Sambil memotong emisinya, juga mereka bisa
mengembali certificate emission gas. Jadi ini kerja bersamaan bukan
pengganti.

RNW: Konon ada kalangan LSM pak ya, mengkhawatirkan REDD ini. Ini akan
menyingkirkan peranan masyarakat adat yang selama sudah berpuluh tahun
menjaga kelestarian hutan kita ini. Apakah menurut pak Rachmat kekhawatiran
LSM-LSM itu beralasan?

RW: Itu beralasan, saya setuju dengan pendapat itu. Tidak boleh
masyarakat-masyarakat yang dinamakan indigenious people itu disingkirkan.
Tapi indigenous people itu kan tidak di mana-mana. Di tempat yang dia ada
kita amati. Karena itu saya di depan sidang, menyatakan itu persis yang
dikhawatirkan LSM.

Saya bicara kemarin dengan LSM Indonesia, maupun LSM dunia dari CAN, dari
Climate Action Network bicara soal ini dan saya jamin bahwa Indonesia, saya
Menteri Lingkungan Hidupnya, akan menjaga itu. Dan mendorong supaya REDD itu
tidak mengorbankan bio diversity (keragaman hayati, red.) mau pun people's
right (hak masyarakat adat, red.) yang granted by law (dijamin hukum, red.)
yang ada di sana.

RNW: Yang masyarakat adat itu pak ya, antara lain ya?

RW: Ya, masyarakat adat itu. Mereka akan tetap dijaga di sana dan mereka
akan dikasih kehidupan yang sesuai dengan apa yang mau dia.

RNW: Persoalannya ini kan memang diantara masyarakat adat itu dengan
pemerintah masih ada ketidakberesan, ada konfliklah soal hutan mereka itu.
Apakah dari situ tidak menimbulkan kesulitan dalam melakukan solusi tadi?

RW: Mungkin ada kesulitan. Tapi dalam hal ini, pemerintah ataupun bupati itu
musti ngalah. Musti mengalah terhadap kehidupan indigenous people yang ada
di hutan itu. Mereka kan bisa lakukan dua-duanya. Indigenous people kan
untuk menyelesaikan hutan. Yang dijual itu adalah kelestarian hutan, jadi
kan sama. Kalau itu ada logging (pembalakan, red.) ya, tentunya dia
terkorbankan. Mestinya justru tidak boleh ada logging. Mesti hutan-hutan itu
tetap lestari, dijaga oleh indigenous, tribes (suku, red.) atau rakyat yang
ada di sana. Menurut hemat saya itu sejalan tuh.

RNW: Masih ada yang ingin Anda tambahkan dalam konperensi Poznan ini?

RW: Jadi saya berpendapat dan dengan beberapa pihak juga, bahwa adanya
financial crisis (krisis keuangan, red.) sekarang ini tidak boleh
menghilangkan fokus kita untuk mengatasi climate change efforts (perubahan
iklim, red.) kita ini. Tidak boleh. Ini bukan pengganti. Mesti dilakukan
bersamaan, mesti sinergical.

Malahan menurut hemat saya, penyelesaian masalah-masalah climate ini justru
turut akan menyelesaikan masalah-masalah keuangan ini. Karena akan bikin
solusi-solusi yang jangka panjang. Mungkin pesan itu yang saya ingin
sampaikan lewat saudara.

Final Chrome Version Boosts Speed, Compatibility

2008-12-12T15:29:00.000-08:00

PC Editor Choice Review

An article from PC Magazine has been sent to you. Follow this link to view the article: Final Chrome Version Boosts Speed, Compatibility

Copyright (c) 2008 Ziff Davis Media Inc. All Rights Reserved.

Politik Agama

2008-12-12T03:03:00.000-08:00

ISU POKOK MENGENAI BERKEMBANGNYA GERAKAN POLITIK BERBASIS AGAMA

Oleh: Darwis Khudori

“Abad 21 akan menjadi abad spiritualitas atau tidak tidak sama sekali”. Begitulah sebuah ramalan terkenal beredar, dikutip dan dikutip lagi, terutama di Prancis, sejak 1950-an. Hal itu diungkapkan oleh seorang intelektual Perancis yang terkenal, penulis dan pernah menjabat sebagai menteri kebudayaan, André Malraux. Kemudian, orang-orang menemukan bahwa ramalan itu tidak ada dalam tulisan-tulisannya. André Malraux menyatakan bahwa ia tak pernah mengatakan itu. Tetapi, terus munculnya ungkapan tersebut dalam komentar-komentar yang terkait dengan peristiwa-peristiwa aktual mengindikasikan bahwa mungkin itu yang diharapkan oleh banyak orang. Dan yang sesungguhnya dikatakan oleh André Malraux tidak jauh berbeda: “Saya tidak menafikan kemungkinan tentang masa spiritualitas di dunia ini.” Dan pada kesempatan yang lain, “abad selanjutnya akan menjadi abad mistik atau tidak sama sekali”. 1

Kita menyaksikan peristiwa-peristiwa luar biasa sejak seperempat terakhir abad 20, terutama sejak awal abad 21, yang terinspirasi oleh agama-agama di dunia, serangan Worl Trade C enter New York 11 September 2001 adalah yang paling menggemparkan.

Kenapa ini terjadi, bagaimana prospek ke depan dan apa yang harus dilakukan?

Makalah ini tidak bermaksud memberikan jawaban, tapi sebagi kontribusi pengetahuan yang mungkin bisa membantu menjawab pertanyaan tersebut.

Agama-Agama dan Sistem Pertahanan Hidup

Menjelang akhir abad 21, seorang intelektual Prancis yang lain, insinyur dan peneliti, Thierry Gaudin, mengatakan bahwa abad 21 akan menjadi “jaman Keemasan bagi Pemikiran”2. Saat ini, itu bukan ramalan. Itu prospektif. Singkatnya, itu berdasarkan prinsip berikut ini.

Pertama, di setiap jaman, ada hubungan antara sistem pertahanan hidup dan keyakinan agama-agama. Sepanjang Jaman Palaeolitikum, nenek moyang kita hidup dengan berburu dan mencari makan di alam liar, di padang rumput yang luas atau di hutan. Sistem pertahanan hidup ini melahirkan agama pertama di dunia, Samanisme, yang mengarahkan manusia untuk mengikuti kebiasaan binatang-binatang dan kekuatan alam, untuk meningkatkan kualitas jiwa dengan alam sekitar sehingga siap secara psikologis untuk menghadapi situasi perburuan atau bahaya yang ada di alam liar. Lalu di jaman Neolitikum, manusia mulai menjinakkan, mengontrol dan menguasai alam. Mereka mengakui pentingnya kekuatan. Peradaban-peradaban yang berkembang selama masa Neolitikum lebih kompleks dan bermacam-macam, dibandingkan dengan Jaman Palaeolitikum. Sehingga, kepercayaan-kepercayaan agama yang lahir pada masa ini juga bermacam-macam. Tetapi, ada satu hal yang sama diantara agama-agama ini, yaitu kepercayaan bahwa Dewa-Dewa adalah sumber kekuatan. Agama Politeis di India, Yunani, Mesir, Rome,… lahir dalam semangat Jaman Neolitikum.

Tak ada penjelasan tentang monoteisme dalam karya Gaudin. Namun kita bisa mengatakan bahwa era pertukaran, perdagangan, migrasi, pertentangan, permusuhan, kerjasama dan konflik antara orang-orang yang berbeda, melahirkan kebutuhan akan suatu peraturan unik yang cocok untuk semua orang, yang terkait dengan monoteisme, yang kemudian menjadi sistem kepercayaan dominan di dunia saat ini.

Kedua, konsekuensinya, perubahan sistem pertahanan hidup akan mengubah sistem kepercayaan. Dia menyebut awal dari jaman ini sebagai “jaman Keemasan bagi Pemikiran”.

Ketiga, dalam sejarah manusia, tiga jaman keemasan bagi pemikiran telah terjadi, masing-masing berhubungan dengan perubahan sistem pertahanan hidup: teknologi, struktur kekuasaan, dan organisasi masyarakat. Yang Pertama terjadi sekitar abad 6 sebelum Masehi. Itu terjadi secara serentak di Timur (Budha, Lao Tzu, Confusius,…) dan di Barat (Plato, Pythagoras, Heraclitus, Parmenides,…). Di dunia Barat (Yunani), ini terkait dengan kelahiran agora, demokrasi menggantikan tirani. Di dunia Timur, Budha adalah seorang Pangeran, tapi dia meninggalkan kekuasaan dan mencurahkan hidupnya untuk kembali pada diri untuk menaklukan penderitaan.

Jaman Keemasan yang kedua terjadi sekitar abad 12 Masehi, ini berhubungan dengan akhir perang salib, kemajuan teknologi pertanian ditemukan dan disebarkan oleh pemuka agama, feodalisme berdiri di Eropa pada Abad Pertengahan. Pusatnya adalah Cordoba, jantung Kerajaan Islam di Spanyol. Orang-orang Bijak yang terkemuka dari tiga monoteisme (Islam : Ibu Arabi dan Ibnu Rushd, Yahudi : Maimonide, dan Nasrani : Alphonse X) disatukan dalam satu prinsip : semua manusia apapun asal, nasib dan keadaannya, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pengetahuan. Itu merupakan masa berdirinya unversitas-universitas (Bologna, Paris, Louvain, Oxford, Leiden,…) dan penerjemahan karya-karya klasik filsafat Yunani.

Jaman Keemasan Ketiga terjadi sekitar abad 18, berhubungan dengan akhir dari Ancien Régime, Absolutisme dan kelahiran masyarakat industri. Pelopornya adalah Perancis, Abad Pencerahan dan Revolusi Perancis, yang diikuti oleh revolusi industri, yang mengubah Eropa menjadi seperti saat ini.

Kini, sejak akhir Abad 20, kita telah menyaksikan lompatan-lompatan teknologi yang luar biasa, terutama dalam dua bidang: ICT (Information and Communication Tecnologies)- Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta Bioteknologi. Abad 21 akan menjadi masa transisi menuju era baru sejarah manusia. Kita berada di awal peradaban baru itu, « peradaban kognitif », peradaban pasca ilmupengetahuan. Ilmupengetahuan berdasarkan gagasan subjek tunggal, yaitu subjek ilmu, yang di dalamnya pengetahuan terkumpul. Peradaban Kognitif ini berdasarkan asumsi adanya multiple subjek, masing-masing menginterpretasikan dunia sesuai dengan jalannya sendiri secara berkesinambungan. Subjek-subjek ini membentuk komunitas yang memiliki cara tersendiri dalam berpikir. Mereka berhadapan dan bernegosiasi satu dengan lainnya dalam merepresentasikan dunia. Paradigma ini menggantikan pengetahuan sebelumnya, dengan maksud membangun suatu kebenaran absolut dan universal yang dapat diberlakukan untuk semua orang. Sebagaimana kontribusi bioteknologi, penemuan kode genetik telah mebuktikan bahwa kehidupan adalah fenomena yang tunggal dan sama. Konsekuensinya, rasa persaudaraan baru dan perilaku yang lebih menghargai terhadap seluruh makhluk hidup akan tumbuh.

Ini adalah semangat yang kita saksikan kini, yakni tentang gerakan sosial trans-nasional untuk perdamaian, keragaman budaya, pluralisme agama, pembangunan berkelanjutan…

Agama dan globalisasi

Pada periode yang sama, di akhir abad ke 20, seorang sarjana pergerakan sosial, seorang warga Spanyol bernama Manuel Castells, mengedepankan pentingnya agama dalam membentuk masa depan dunia. Dalam bukunya The Power of Identity3, ia mengungkapkan pentingnya peran gerakan sosial berbasis identitas dalam menantang globalisasi. Dia menggolongkan agama sebagai identias dan memasukkan gerakan-gerakan berbasis agama sebagai bagian dari gerakan berbasis identitas.

Pada era globalisasi, gerakan-gerakan sosial berbasis identitas diharapkan untuk memainkan peran peran penting di antara tipe-tipe lain gerakan sosial karena tiga alasan. Pertama, revolusi teknologi informasi dan restrukturisasi kapitalisme telah memacu munculnya satu tipe masyarakat yang baru, Castlells menyebutnya a network society. Masyarakat tersebut dicirikan dengan globalisasi aktivitas-aktivitas ekonomi strategis; fleksibilitas dan instabilitas dalam bekerja, individualisasi kekuatan manusia, sebuah budaya virtual yang baru muncul karena adanya berbagai media komunikasi antar satu sama lain dan menembus segala tempat; transformasi dari dimensi mendasar dalam hidup, ruang dan waktu… Dalam situasi ini, nilai individual manusia tentang “diri” dan “arti”, dalam bahaya hilang atau terkikis untuk sebuah komoditi kepemilikan sesuatu tanpa kekuatan untuk memutuskan, kekuatannya diambil alih oleh « network » dan « fungsi ».

Kedua, dalam era kapitalisme industri, sejak abad 19-20, gerakan sosial hidup dalam logika perjuangan kelas: pertarungan kekuatan antara modal dan pekerjaan. Kekuatan mendasar dari gerakan sosial adalah organisasi pekerja mampu bergerak lambat atau menghentikan produksi. Dalam era globalisasi, prinsip ini tidak dapat digunakan lagi. Gerakan pekerja meningkat dengan model produksi yang baru dalam ICT (Teknologi Informasi dan Komunikasi) dan tercirikan dengan fleksibilitas dan instabilitas dalam bekerja, serta kekuatan induvidu manusia.

Ketiga, dalam era industri, titik konflik mendasar antara pekerja dan majikan adalah ekonomi. Benar, bahwa organisasi buruh telah menyatakan perang terhadap kapitalisme. Tetapi, mereka tidak dapat menyangsikan produktivitas dan peningkatan barang, objektivitas mereka, seperti halnya kapitalisme, dikontrol peningkatan dan penambahan hasil kerja mereka. Di era informasi, dominasi logika network merasuk segala lini, karena itulah satu-satunya maksud kembali dari dominasi mereka adalah keluar dari logika itu dan membangun logika lain berdasarkan pandangan dunia yang berbeda, sistem nilai dan keyakinan. Di dunia yang lain, titik konflik bukan lagi ekonomi, melainkan kultural.

Dalam kebingungan dan situasi yang tak terkontrol ini, individu cenderung mengelompok berdasarkan identitas primer: agama, etnis, wilayah…Fundamentalisme agama, baik itu Islam, Kristen, Yahudi, Hindu atau bahkan Budha, mungkin merupakan kekuatan yang mahadasyat dari ketahanan individu dan mobilisasi masa untuk periode persoalan ini. Pengrusakan Organisasi secara umum, hilangnya legitimasi institusi, hilangnya kekuatan gerakan sosial..membuat identitas menjadi pokok, jika bukan satu-satunya sumber arti.

Gerakan sosial berbasis keagamaan, bersama dengan gerakan sosial lain yang berbasis identitas (etnis, gender, lokalitas,…) memberikan janji “arti” kepada orang yang mencari alternatif kesejahteraan sosial. Kekuatan gerakan-gerakan ini bahkan lebih besar dari gerakan sosial klasik. Gerakan sosial klasik (pekerja, serikat buruh) mendasarkan diri pada ketertarikan yang sama dalam diri mereka yakni terhadap musuh mereka (kapitalis, industrialis), yang merupakan ketertarikan ekonomi, sedangkan gerakan sosial berbasis agama mendasarkan diri sepenuhnya pada ketertarikan yang berbeda. Kekuatan mereka terletak pada otonomi mereka dari institusi negara dan logika kapital. Bahkan jika mereka gagal, semangat penolakan dan ide-ide mereka menggema ke seluruh masyarakat.

Dimensi-dimensi Baru dari Gerakan Politik berbasis agama

Jika gerakan politik merupakan «sekelompok orang yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan politik tertentu»4, gerakan politik berbasis agama bukan hal baru dalam sejarah manusia pada umumnya, dan di Asia pada khususnya. Sejak periode kolonial, mereka memainkan peran penting dalam kerja sosial yang melibatkan masyarakat, juga gerakan pembebasan untuk kemerdekaan bangsa (seperti penganut Budha di Myanmar, Kristen di Philipina, Islam di Indonesia…). Di era poskolonial, mereka berpatisipasi dalam pembangunan bangsa dengan kegiatan sosial dan partai politik. Di bawah kepemimpinan atau bentuk lain dari rezim yang represif, mereka berpartisipasi dalam pembangunan nasional dengan cara yang berbeda-beda, termasuk dengan partai politik (India, Indonesia, Malaysia, Philipina,…).

Beberapa gerakan politik berbasis agama menggunakan kekerasan untuk membela atau memaksakan kehendak mereka. Namun, ini pun bukan hal yang baru. Sejak masa kolonial, perjuangan kemerdekaan untuk tingkat nasional maupun lokal, dalam bentuk perang terbuka, pemberontakan sporadis atau gerilya dilakukan secara terpisah maupun bersama-sama oleh kelompok keagamaan. Di masa postkolonial, beberapa pemerintahan dari negara yang baru merdeka menentang gerakan separatis atau kemerdekaan berbasis keyakinan agama (India-Pakistan, Indonesia, Philipina, Sri Lanka,…).

Apa yang tampak baru sejak seperempat akhir abad 20, dan terutama di awal abad 21 adalah intensifikasi dan internasionalisasi gerakan ini muncul dalam dua arah yang berlawanan.

Satu sisi, ini yang saya sebut “Community Egoism/Komunitas Egoisme”, yaitu egoisme atau ke”aku”an di tingkat komunitas keagamaan, dimana ketertarikan komunitas merupakan penggerak utama di semua aksi-aksi gerakan dan dimana ketertarikan terhadap yang lain tidak termasuk dalam hitungan gerakan ini. Mereka adalah hal yang berbeda dari kategori ini. Yang paling terkenal adalah kelompok “radicalist” yang tak pernah absen dalam menggunakan kekerasan dan teror dalam kegiatan untuk mencapai tujuan politik mereka.

Inilah apa yang oleh kebanyakan akademisi disebut fundamentalisme agama, fanatisisme,ekstremisme, atau radikalisme…tidak semua Komunitas Egoisme bergerak dengan menggunakan teror dan kekerasan. Ada pula bentuk lain yang membawa ambisi mereka dalam wilayah abu-abu dan kedamaian, seperti pekerjaan-pekerjaan sosial, pendidikan dan partai politik. Meski ada dua bentuk (radikalis dan abu-abu)tampak bertentangan satu dengan lainnya, pada dasarnya mereka memiliki pendirian yang sama. Hanya artinya yang berbeda. Di dalam hati mereka mengikuti kepercayaan yang sama. Mereka percaya bahwa pertama komunitas mereka adalah satu-satunya pihakyang benar. Kedua komunitas mereka mengemban tugas suci untuk memberlakukan kebenarn tersebut di seluruh dunia. Dan yang ketiga, keinginan personal mereka (merupakan pilihan berikutnya) dibawah keinginan komunitas. Para pengikut gerakan ini di dorong untuk beraktivitasdi atas nama komunitas agama mereka.

Di sisi lain, inilah yang saya sebut “Komunitas Pluralis”, ialah sebuah keberagaman di tingkat komunitas, dimana komunitas tidak hanya konsentrasi pada nasibnya tapi juga nasib yang lainnya dan dimana kepentingan orang lain masuk dalam perhitungan keputusan mereka. Di dalamnya juga ada beberapa macam kelompok sebagaimana saya sebut toleranis dan altruis. Kelompok Toleranis menerima kehadiran orang lain namun di dalam hati, mereka percaya pada superioritas mereka terhadap yang lain. Sedangkan kelompok altruis tidak hanya menerima kehadiran orang lain atau yang lain, tapi juga memahami kepentingan yang lain sebagai titik tolak dari tindakan moral mereka5. Pengikut dari kelompok yang berbeda-beda dan agama yang berbeda-beda ini berbagi keyakinan yang sama bahwa pertama perbedaan (terutama dalam agama) merupakan hal yang alami dalam kehidupan. Kedua, mempertahankan perbedaan adalah suatu keharusan untuk keberlangsungan dan keberlanjutan kehidupan, dan ketiga dialog merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan atau keluar dari konflik antara komunitas agama yang berbeda. Mereka memainkan peran yang penting untuk menjaga kemanusiaan dan lingkungan melalui pernyataan sikap, manifestasi, demonstrasi dan aksi perdamaian, solidaritas, perbedaan budaya, keragaman agama, kelestarian lingkungan...

Keistimewaan dalam Islam

Tidak semua agama mengambil bagian dalam fenomena ini dengan intensitas yang sama dan tersebar. Dalam kasus ini, Islam menunjukkan fenomena tunggal. Sejak akhir abad 20, gerakan politik berbasis Islam muncul dan meluas di dalam maupun di luar dunia Islam dengan berbagai macam bentuk. Revolusi Iran, perjuangan kemerdekaan Afganistan dari invasi URSS. Perang sipil di libanon, pemberontakan Aljazair, gerakan pembebasan Palestina, organisasi trans-nasional (Ikhwanul Muslimin, jema'at Al-Islamiya,Hizbut Tahrir, Al-Qaida) penyerangan dan perampokan. Peledakan bangunan-bangunan strategis, penghancuran WTC di New York... Tak ada gerakan politik yang berbasis agama trans-nasional (seperti Budha dan Kristen) yang memiliki intensitas tinggi dan penyeberan luas selain yang berbasis Islam. Baik gerakan politik berbasis agama Budha maupun Kristen umumnya terbatas di negara tertentu dan demi alasan nasional (seperti di Myanmar, Sri Lanka, dan Thailand untuk Budha; India, Indonesia dan Philipina untuk Kristen) sedangkan yang berbasis Islam tak punya batas teritorial atau wilayah. Demi alasan umum, jaringan gerakan trans-nasional menghubungkan mereka yang tidak hanya berada di negara Islam (Afganistan, Arab, Jazirah Arab, Bangladesh, Indonesia, Iran, Malaysia, Pakistan,...) tapi juga di negara-negara dimana umat Islam menjadi minoritas dalam menuntut hak-hak tertentu (Prancis, Jerman, India, Philipina, Thailand, UK, USA,...). Beberapa alasan ini mencoba menjelaskan fenomena tersebut.

Beberapa tahun belakangan ini

Berbeda dengan Budha dan Kristen yang lahir dan berkembang sebagai komunitas minoritas dengan menegakkan aturan kekuatan dengan baik (Kerajaan India untuk Budha, Kerajaan Roma untuk Kristen), Islam lahir dan berkembang di luar dari upaya penegakan itu. Peninsula Arab, dimana Islam muncul merupakan minoritas daerah pinggiran, tapi tidak di bawah aturan kekuasaan 2 kerajaan kuat saat itu. Kerajaan Persia di Timur dan Roma (Bizantium) di Barat. Untuk alasan itu, Islam relatif berkembang bebas sebagai agama sebaik komunitas, pemerintahan dan negara. Muhammad pada saat yang sama menjadi nabi, komandan militer, pemimpin komunitas keagamaan, pemimpin pemerintahan dan pemimpin negara. Bentuk doktrin Islam dan ajaran agama ini melanjutkan secara progresif bentuk masyarakat atau konstruksi masyarakat, pemeritahan dan negara . Kitab suci Islam, Al Qur'an telah semakin menyatakan sejak 23 tahun kekuasaan Muhammad, sejak pengangkatannya sebagai nabi (di usia 40 th) sampai ia meninggal (di usia 63 th). Banyak bagian dalam Al Quran menyatakan pada Muhammad tentang solusi dari masalah-masalah praktis atau petunjuk untuk peraturan kepemimpinannya. Sementara doktrin dan ajaran agama Budha dan Kristen di bentuk di bawah dominasi kekuasaan yang lain. Doktrin dan ajaran Islam mencapai versi final sebagai dominasi dan aturan agama. Oleh karena itu, tidak mudah bagi umat Islam melaksanakan sepenuhnya agama mereka sebagai minoritas, dan pendirian bahwa Islam ialah agama dan negara (din wa daula) berlanjut menyuburkan tipe aktivis Komunitas Egoisme dari gerakan politik berbasis Islam.

Permusuhan Islam dan Barat

Kedekatan dan keruwetan hubungan antara Islam dan Barat, terutama di sekitar laut mediterania sejak ekspansi Islam abad 8, telah semakin mengubah Islam menjadi lawan yang berhadapan langsung dengan Barat6. Ekspansi Islam di dunia Barat tidak terjadi secara damai dan permusuhan terhadap Islam tak kunjung hilang meskipun peradaban luar biasa dibangun oleh umat Islam Arab di Spanyol selama abad pertengahan Eropa. Di sana pasti ada masa dimana umat Islam Arab dan Kristen Eropa hidup berdampingan dengan damai sepanjang pendudukan Islam Arab di Spanyol, yang kemudian menghasilkan intelektual kolaborasi agama dan ilmu pengetahuan antara umat Kristen, Yahudi, dan Islam. Hidup berdampingan dengan damai ini bagaimanapun telah tenggelam oleh permusuhan yang tampak dalam berbagai perang; perang salib, penaklukan Ottoman oleh Eropa, penaklukan kembali Spanyol, Ekspedisi Napoleon Bonaparte di Yunani, Ekspansi Eropa dan kolonisasi di Negara-negara Islam di Asia dan Afrika. Berawal dari abad 16 seluruh umat Islam di dunia telah kian didominasi, diduduki dan dijajah oleh Barat, dan Islam menjadi ideologi dalam perlawanan untuk gerakan pembebasan nasional. Ini terjadi sampai Perang Dunia 2, setelah itu, bentuk lain dari permusuhan antara Islam dan Barat berlanjut hingga kini.

Pan-Islamisme

Kekalahan pasukan Ottoman ketika berhadapan dengan pasukan Prancis di Benteng Piramid (Yunani) tahun 1798 dianggap sebagai peristiwa yang simbolik dalam sejarah kekalahan Islam berhadapan dengan Barat. Pendudukan Prancis di Yunani kemudian menjadi penaklukan yang sangat singkat, hanya sekitar 3 tahun, namun, meninggalkan pengaruh yang amat dalam, secara budaya, ekonomi, politik dan sosial pada masyarakat Islam. Itu menimbulkan kejutan peradaban7 antara Islam dan Barat, dengan begitu umat Islam menyadari keterbelakangan mereka dari peradaban Barat dalam berbagai bidang: militier, teknologi, ilmu pengetahuan, organisasi… itu memberi kontribusi bagi Nahda atau kebangkitan (dalam Islam) pada pertengahan abad 19 di Yunani, dan gerakan reformis Islam menjelang akhir abad ini dalam konteks pan-islamisme telah diperkenalkan dan dipromosikan oleh Jamal Al-Din Al-Afghani, yang terpanggil untuk menyatukan umat Islam di seluruh dunia, tanpa memandang etnis mereka, dengan tujuan membebaskan negara-negara Islam dari penjajahan dan membangun sebuah negara Islam. Itu bermaksud mengikuti tahun-tahun permulaan Islam yakni saat pemerintahan Muhammad dan khalifah awal- ketika dunia Islam bersatu dan kuat seperti sebuah negara. Kemudian di era poskolonial, ide Pan-Islamisme diambil dan dibangun oleh beberapa pemikir Islam yang terkenal seperti Sayyid Qutb, Abdul A’la Al-Maududi, Ayatollah Khomeini.. yang menekan keyakinan merkea bawa kembali kepada tradisi aturan Sharia akan membuat Islam bersatu dan kuat kembali9. Inilah referensi utama dari perbedaan Gerakan Politik berbasis Islam pada kelompok “Komunitas Egoisme” saat ini.

Peran dan konteks Gerakan Politik Berbasis Agama

Tampak jelas dari beberapa fakta sejarah yang menyebutkan bahwa gerakan politik berbasis agama menjadi peluang atau ancaman bagi sebuah negara tergantung pada konteks dimana gerakan tersebut mengambil peran. Ini tergantung juga dari sudut pandang mana gerakan tersebut dilihat, dari kekuatan penguasa pengambil kebijakan atau partisipan gerakan.

Dengan membandingkan pengalaman dari berbagai negara merdeka, kita bisa mengidentifikasi perbedaan antara gerakan berbasis agama dilihat dari sudut pandang partisipan gerakan seperti di dalam Diagram berikut:

Diagaram 1: Peran dan Konteks Gerakan Berbasis Agama

	Totalitarian	Otoriter	Demokrasi
Penyedia Layanan Sosial		Ya	Ya
Alat Emansipasi		Ya	Ya
Gerakan Politik tersembunyi		Ya
Golongan berpengaruh		Ya	Ya

Dalam rezim Totalitarian, dimana negara mengatur sesuai dengan filosofi atau ideologi tertentu yang diterjemahkan dalam keseluruhan dan keunikan untuk diikuti oleh semua orang, dimana negara rencananya merupakan satu-satunya referensi untuk kegiatan sehari-hari masyarakat. Tak ada tempat untuk gerakan masyarakat sipil bebas, baik yang berbasis agama maupun tipe ideologi yang lain. Semua organisasi yang merepresentasikan masyarakat sipil dianggap memiliki kekuatan yang sama sebagaimana musuh yang potensial. Semua organisasi non pemerintah, termasuk yang berbasis agama dikontrol, diketahui, dikuasai dan digunakan negara dengan tujuan menambah kekuatan. Bentuk kegiatan keagamaan tertentu, jika itu ada, ditoleransi atau bahkan didorong oleh negara sebagai bagia dari ekspresi budaya sebuah bangsa. Ini terjadi di Uni Soviet dan Eropa Timur sebelum 1989 dan masih terjadi di Cina dan Vietnam sampai sekarang.

Berbeda dengan rezim totalitarian, Rezim Otoriter tidak mendasarkan pada filosofi atau ideologi tertentu yang diterjemahkan sebagai konsistensi atau sistem politik yang kekal. Satu-satunya yang menarik bagi rezim ini adalah kuat bertahan. Organisasi msyarakat sipil termasuk yang berbasis agama diijinkan sepanjang mereka memperkuat atau intinya tidak memperlihatkan diri sebagai ancaman bagi kekuatan negara. Pada situasi ini gerakan berbasis agama dapat memainkan peran yang lain, sebagai penyedia layanan sosial (rumah sakit, rumah singgah-untuk yatim/piatu, sekolah …), menjadi alat emansipasi (akses terhadap pendidikan, status sosial, …) atau menjadi gerakan politik yang tersembunyi. Dan jika posisi mereka cukup kuat, mereka bisa mengambil peran sebagai kelompok yang berpengaruh, semua itu mungkin terjadi di bawah pengawasan ketat agen pemerintah. Untuk meminimalisir kemungkinan perubahan kegiatan agama menjadi gerakan politik, pemerintah menggunakan cara-cara penekanan dan penindasan termasuk penyiksaan dan pembunuhan. Ini terjadi di Indonesia sepanjang masa Soeharto dan di Philipina ketika Marco memimpin. Kini masih terjadi di Myanmar.

Dalam rezim demokratis, mereka dapat memainkan semua kemungkinan peran yang telah disebutkan, kecuali sebagai gerakan politik. Pengikut agama menikmati kebebasan di banyak negara-negara demokratis di Asia seperti di India, Indonesia, Philipina.

Ini bukan berarti tak ada ancaman bagi keamanan nasional, stabilitas dan pembangunan dengan meningkatnya gerakan-gerakan politik berbasis agama di negara-negara demokratis.

Referensi dan Prospek Peluang dan Ancaman

Secara teori, kita bisa mengidentifikasi apakah gerakan politik berbasis agama merupakan peluang atau ancaman bagi pembangunan nasional sebuah negara sesuai dengan diagram 2.

Hanya sebagian kecil gerakan politik berbasis agama merupakan sungguh-sungguh ancaman bagi sebagian stabilitas nasional, keamanan dan pembangunan, ini yang saya sebut kelompok radikal pada jenis Komunitas Egoisme Gerakan Politik. Jenis-jenis gerakan politik berbasis agama yang lain baik dari Komunitas Egoisme ataupun pluralisme bukan merupakan ancaman. Beberapa dari mereka bahkan ingin diperhatikan dengan baik. Kalangan « abu-abu » dari komunitas Egoisme dapat menjadi peluang tapi juga punya potensi ancaman, bagi pembangunan nasional berbasis hak-hak asasi manusia. Mereka adalah potensi peluang sepanjang mereka menghargai demokrasi dan hak-hak asasi manusia pada dua level sekaligus secara formal-administratif maupun: substansi filosofis »10.Tapi mereka bisa menjadi potensi ancaman karena mereka bisa menghormati demokrasi dan hak-hak manusia ketika mereka menjadi minoritas di dalam komposisi kekuatan nasional, sebagaimana terjadi di berbagai negara di dunia saat ini. Pertanyaannya adalah apa yang akan terjadi jika mereka mencapai mayoritas absolut dalam kekuatan komposisi nasional. Apakah mereka tetap menghargai demokrasi dan hak-hak asasi manusia? Apakah mereka tidak akan merubah rezim demokratis menjadi totaliter yang berbasis pendirian mereka sebagaimana disebutkan sebelumnya ?

Diagram 2 : Potensi dan Prospek Peluang dan Ancaman pada gerakan Politik berbasis Agama

	Komunitas Egoisme		Komunitas Pluralisme
	Radikal	Abu-Abu	Toleran	Altruis
Benar-benar ancaman	Ya
Petensi Menjadi Ancaman		Ya	Ya
Potensi Peluang		Ya	Ya
Benar-benar peluang				Ya

Kelompok toleranis dari Komunitas Pluralisme merupakan potensi peluang bagi pembangunan nasional sebuah negara. Namun, mereka bisa juga menjadi ancaman. Mereka bisa menjadi toleran sepanjang menjadi mayoritas, posisi mereka nyaman dan mereka menjadi kontrol masyarakat. Namun toleransi bukan tanpa batas. Mereka bisa berubah sikap ketika superioritas mereka dan kenyamanan mereka mulai ditentang oleh yang lain. Bukan tidak mungkin jika mereka berubah dari Komunitas Pluralisme menjadi Komunitas Egoisme.

Apa yang benar-benar peluang bagi pembangunan nasional adalah kelompok altruis dari tipe Komunitas Pluralisme dalam gerakan politik berbasis agama. Tapi ini masih jarang di dunia, karena 2 alasan. Pertama, kebanyakan orang masih berlabuh pada peradaban paradigma: « Ilmu Pengetahuan», belum menjadi peradaban « kognitif ». Ilmu pengetahuan yang dalam hal ini merupakan dunia sekuler bisa menggantikan « nilai » bagi dunia keagamaan. Dalam paradigma « kenabian », hanya ada satu kebenaran, kebenaran dari nabi yang menjadi bagian dari kebenaran itu sendiri. Dalam peradaban «kognitif» ada multiple kebenaran, sebagaimana banyaknya manusia. Kedua, di banyak komunitas agama, pendirian sebagai satu-satunya pihak pemegang kebenaran masih sangat kuat, terutama pada komunitas umat Islam.

Agama dan Hak Asasi Manusia

Sudah jelas bahwa ada keinginan untuk selalu waspada terhadap gerakan politik berbasis agama, terutama terhadap mereka yang berada pada klasifikasi “abu-abu” dan “toleranis” dan yang berpartisipasi dalam jalur legal kehidupan politik. Pertanyannya adalah bagaimana mungkin mengetahui apakah sebuah gerakan politik berbasis agama itu cocok atau tidak dengan harapan masyarakat atau pembangunan nasional.

Sejak deklarasi Universal tentang Hak-hak asasi manusia diadopsi oleh PBB tahun 1948, sudah jelas bahwa setiap negara anggota PBB mendukung penerapan DUHAM sebagai referensi umum untuk pembangunan nasionalnya. DUHAM bisa digunakan sebagai referensi yang sah untuk mendeteksi apakah agama telah atau bukan merupakan ancaman bagi pembangunan nasional.

Tidak semua komunitas agama di dunia menerima DUHAM sebagai referensi gerakan mereka. DUHAM menjadi subjek diskusi dalam komunitas agama Budha, Kristen pun juga Islam. Ini dapat dipahami sebab DUHAM bukan produk mereka. Ada kebutuhan untuk melihat ulang apakah itu sesuai dengan ajaran agama mereka.

Komunitas Islam, contohnya, tidak satu suara dalam persoalan ini tahun 1990. Konferensi Organisasi Islam, yang merupakan organisasi formal negara-negara Islam di dunia, menghasilkan CDHRI sebagai « petunjuk umum untuk negara-negera (OIC) dalam bidang HAM » 12

Beberapa poin CDHRI tidak sesuai dengan standar HAM Internasional. Berhubungan dengan kebebasan beragama misalnya Artikel 5 : dilarang menetukan batasan dalam pernikahan berdasarkan “ras, warna, atau kebangsaan”, namun tidak untuk “agama”, sehingga lelaki dan perempuan bisa dicegah untuk menikah karena agama mereka. Ini disebabkan karena hukum Syariah melarang seorang perempuan muslim menikah dengan lelaki non muslim.

Dalam kesetaraan hak lelaki dan perempuan, CDHRI menyebutkan dengan jelas superioritas lelaki. Di artikel 6, martabat perempuan dijamin setara, tapi tidak setara di persoalan lain. Artikel ini juga meletakkan seorang suami bertanggungjawab untuk mempertahankan kesejahteraan keluarga, namun tidak ada kewajiban yang sama bagi istri. Sehingga, itu tidak menyebutkan secara luas kebiasaan memiliki banyak istri di beberapa negara Islam.

Penutup

Gerakan politik berbasis agama bukan hal yang baru dalam sejarah perubahan social. Apa yang baru sejak akhir abad 20 adalah intensifikasi dan internasionalisasi mereka yang tampak secara bersamaan. Di satu sisi, ada tipe gerakan Komunitas Egoisme, yang meletakkan salah satu kepentigan dari komunitas itu sendiri sebagai satu-satunya kepentingan dari gerakan tersebut. Ada dua jenis dalam tipe ini, abu-abu dan radikal. Yang kedua itu sering disebut fundamentalis, fanatic atau ekstremis.

Di sisi yang lain, ada tipe gerakan komunitas PLuralis, yang meletakkan kepentingan yang lain sebagai bagian dari kepentingan sebuah gerakan. Ada dua jenis yakni toleranis dan altruis.

Dia antara berbagai gerakan, semua yang berbasis Islam telah menjadi bagian penting, di tiap intensitas dan penyebarannya, sehingga perhatian yang khusus semestinya dilakukan terhadap gerakan politik berbasis Islam.

Sedikit di antara berbagai gerakan tersebut benar-benar menjadi ancaman, yaitu jenis radikal dalam komunitas egoisme. Ada sedikit di antara gerakan tersebut menjadi benar-benar peluang, mereka adalah kelompok altruis dari komunitas pluralism.

Kebanyakan dari mereka menjadi potensi peluang dan juga potensi ancaman, mereka adalah kelompok abu-abu dari komunitas Egoisme dan kelompok toleran dari komunitas Pluralisme.

Yang perlu dilakukan adalah:

Mengurangi atau menetralisir kelompok yang benar-benar menjadi ancaman (kelompok radikal dalam komunitas Egoisme)

Mencegah potensi ancaman menjadi benar-benar ancaman (kelompok abu-abu dalam komunitas Egoisme dan kelompok toleran dari komunitas pluralism)

Mendorong potensi peluang menjadi benar-benar peluang.

Menguatkan dan meningkatkan mereka yang menjadi benar-benar peluang di tingkat local, nasional, bahkan internasional (kelompok Altruis dari komunitas Pluralisme)

Proses untuk mewujudkan keempat poin itu sangat kompleks dan membutuhkan kerjasama dari berbagai aktor pembangunan termasuk agen pemerintah dan organisasi masyarakat sipil di berbagai tingkat, dari local sampai nasional.

Dengan kerangka kerja ini, organisasi masyarakat sipil bisa berpartisipasi di dalam proses dengan mengorganisir pertemuan-pertemuan dan dialog antar gerakan politik berbasis agama yang berbeda. Perlu berjejaring dengan dunia akademik, terutama para peneliti yang tertarik pada gerakan politik berbasis agama, untuk beberapa alasan:

Dunia akademik masih merupakan institusi yang senantiasa dihargai oleh seluruh aktor pembangunan (pemerintah, sector privat, masyarakat sipil)

Di dalam dunia akademiklah pengetahuan (termasuk tentang gerakan politik berbasis agama sebagai objek kajian) dipelajari, didokumentasikan, diakumulasi dan ditingkatkan.

Paris-Yogyakarta, Juli-Agustus, 2008

Referensi:

Lihat Jean Varnette, Le XXIe siècle sera mystique ou ne sera pas, Paris. Presses Universitaires de France, 2002, pp. 5_6

Thierry Gaudin, Préliminaire à une prospective des religions, Paris, Aube, 1998.

Jilid ke dua dari trilogi yang diterbitkan oleh Blackwell Publishers, Oxford, 1997. Jilid pertama adalah The Rise of the Network Society (Blackwell Publishers, Oxford, 1996) dan yang ketiga adalah End of Millennium (Blackwell Publishers, Oxford, 1998). Versi Perancisnya diterbitkan oleh Fayard, Paris, dengan judul La Société en réseaux (1998 dan 2001), Le pouvoir de l’identité/Kekuatan Identitas (1999) dan Fin de Millénaire (1999). Referensi yang digunakan dalam makalah ini adalah yang berbahasa Prancis.

Definisi gerakan politik dalam Free Online Dictionary, Thesaurus dan Encyclopaedia.

Istilah “Altruism” diungkapkan oleh Auguste Comte sebagai oposisi dari “Egotism” atau “Egoism”. Secara filosofis, ini memiliki dua makna. Pertama, dalam bidang psikologis, bermakna perasaan cinta antar satu dengan lainnya: salah satu muncul dengan sendirinya dari relasi antar sesama manusia atau dihasilkan oleh pemikiran dan penegasian diri, penolakan diri atau pengorbanan diri individu.

Kedua, dalam hal etika, itu menandakan doktrin moral, oposisi dari hedonism, egoisme dan sampai pada tingkat tak tertentu, kebermanfaatan; ini merupakan teori dari kebaikan atau kemuliaan yang bertujuan menjadi titik tolak dari kepentingan kita sebagai sesama manusia yakni tujuan dari tindakan moral. Lihat André Lalande, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, Paris, Presses universitaires de France, 1926/1991.

Lihat, misalnya dalam DJAÏT Hichem, Europe and Islam: Cultures and Modernity, Berkeley/Los Angeles/London, University of California Press, 1985 dan LEWIS Bernard, Europe-Islam: Actions et réactions, Paris, Gallimard, 1992.

Istilah ini digunakan Henry LAURENS dalam L’Expédition d’Egypte. 1798-1801, Paris, Armand, Colin, 1989.

Lihat, misalnya dalam LURENS Henry, L’Orient arabe: Arabisme et islamisme de 1798 à 1945, Paris, Armand Colin, 1993.

Lihat, misalnya dalam ROY Oliver, Généalogie de l’islamisme, Paris, Hachette, 1995

Kajian yang dilakukan oleh Lydia Trotter menunjukkan bahwa PKS (Partai Keadilan Sejahtera, partai politik berbasis Islam di Indonesia) tampak begitu demokratis pada “pejabat birokrasi” sebagai bagian dari demokrasi, tapi itu tidak terbukti jika melihatnya dengan perspektif gender. Lihat Lydia Trotter, Islam, Women and Politics, the PKS Challenge to Substantive Theories of Democracy, sebuah tesis yang diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar kehormatan dalam kajian Indonesia dan Malaysia di Universitas Sydney, 2006, bisa dibaca di internet.

Lihat, misalnya dalam Toru Shiotsu,

Cairo Declaration on Human Rights in Islam, Aug. 5, 1990, U.N. GAOR, World Conf. on Hum. Rts., 4th Sess., Agenda Item, 5, U.N. Doc. A/CONF. 157/PC/62/Add. 18 (1993) [terjemahan dalam Bahasa Inggris]. Juga Cairo Declaration on Human Rights in Islam dalam Wikipedia.

Kebebasan Berekspresi, Beragama, Berkeyakinan, dan Berideologi

2008-12-12T02:39:00.000-08:00

Laporan Kebebasan Berekspresi, Beragama, Berkeyakinan, dan Berideologi

di Daerah Istimewa Yogyakarta (November 2007 – November 2008)

Oleh: Nur Khalik Ridwan (koordinator)

Dibantu Tim Rumpun Nusantara (Sugiarto, Zunli Nadia, dan Edi Safitri).
A. GAMBARAN SINGKAT DIY

Daerah istimewa yogyakarta (diy) adalah provinsi kecil yang meliputi lima kabupaten/kota: kota yogyakarta, sleman, kulonprogo, bantul dan gunungkidul. Luas wilayahnya hanya sekitar 3.185,80 km persegi atau 0,17 persen dari seluruh wilayah indonesia. Seluruh penduduk DIY berdasarkan sensus nasional tahun 2005 berjumlah 3.281. 800 jiwa.

Data BPS menyebutkan tentang afiliasi agama penduduk DIY sebagai berikut: Islam 91,21 %, Katholik 5,58 %, Kristen 2, 84 %, Hindu 0,19 %, dan Budha 0,17 %. Data BPS DIY soal afiliasi agama ini berbeda dengan data Pikda Depag Pusat, yang mendasarkan pada BPS pusat. Letak perbedaan mencoloknya adalah kategori “lain-lain” selain agama-agama yang telah disebutkan itu. Menurut data dari Pikda Depag Pusat berdasarkan data BPS tahun 2004: mayoritas pemeluk agama adalah Islam 2.863.751, Katholik 165.410, Protestan 79.852, Hindu 5.175, Budha 3927, dan agama-agama lainnya sejumlah 2.023. tentu saja ini belum menggambarkan data sebenarnya tahun 2008 pasa UU Adminduk yang baru disyahkan, di mana penghayat kepercayaan diperbolehkan tidak berada di bawah agama-agama besar, dan mengosongkan kolom agama, di samping perkawinan mereka sudah dianggap syah oleh negara.

Di samping ada organisasi-organisasi berbasiskan agama, di wilayah DIY, ada juga organisasi-organisasi sosial yang biasanya disebut NGO, komunitas-komunitas diskusi, termasuk gerakan-gerakan mahasiswa. Di kalangan NGO ini, ada yang bergerak di bidang pluralisme, lingkungan, gender, transparansi anggaran, dan lain-lain. Komunitas diskusi dan gerakan-gerakan mahasiswa juga beragam.

NGO-NGO ini banyak yang tergabung dalam Forum LSM DIY yang kiprahnyanya mengalami pasang surut. Di samping forum LSM DIY juga ada aliansi Aji Damai (Aliansi Jogja untuk Indonesia Damai), yang juga menghimpun berbagai elemen di DIY. Bedanya dengan LSM DIY, Aji Damai anggotanya terdiri dari elemen-elemen yang tidak hanya NGO, karena di dalamnya ada NGO, ormas), gerakan mahasiswa, dan kelompok diskusi.

Di samping ada gerakan-gerakan sosial seperti telah disebutkan itu, di DIY juga terdapat kekuatan-kekuatan politik yang mencerminkan pandangan dan keyakinan pemilih terhadap partai tertentu. Meski mayoritas pemeluk Islam ada di DIY, justru partai-partai nasionalis dan sekular lebih mendapatkan tempat. Dalam hal ini, peta kekuatan politik di DIY bisa disebutkan ada 5 fraksi besar yang mendominasi di seluruh wilayah pada pemilu 2004, yaitu:

* Fraksi PDIP 18 kursi di DPRD DIY, 11 kursi masing-masing di Kota, Sleman, dan Gunungkidul, 16 kursi di Bantul, dan 7 kursi di Kulonprogo.

* Fraksi PAN 11 kursi di DPRD DIY, 9 di Kota, 7 di Sleman, 8 di Gunungkidul, 7 di Bantul, dan 6 di Kulonprogo.

* Fraksi Golkar 8 kursi di DPRD DIY, 5 di Kota, 6 di Sleman, 12 di Gunungkidul, 5 di Bantul, dan 5 di Kulonprogo.

* Fraksi PKB 6 kursi di DPRD DIY, di Kota nol, 10 kursi di Sleman, 8 di Gunungkidul, 6 di Bantul, dan 7 di Kulonprogo.

* Fraksi PKS 6 kursi di DPRD DIY, 5 di Kota, 6 di Sleman, nol di Gunungkidul, 5 di Bantul, dan 5 di Kulonprogo.

Di tengah kekeuatan-kekuatan soial dan politik yang demikian, ternyata jumlah pengangguran yang tercatat dan mencari pekerjaan di Dinas Tenaga Kerja pada 2004 ada sekitar 80.462 orang, dan tahun 2005 sekitar 87.937, yang keseluruhan totalnya ada 168.399 orang; data kemiskinan dibedakan menjadi dua, fakir- miskin, dan miskin. Penduduk fakir-miskin pada tahun 2004 berjumlah 8,11 ribu orang; penduduk miskin 616,20 ribu orang.

Secara umum, data tahun 2004 yang dikeluarkan BPS DIY, dipilah juga dengan mencatat ada 222.084 ribu penduduk menghadapi masalah-masalah sosial: 76, 88 sebagai fakir-miskin, 6, 73 % anak-anak terlantar, dan 16, 39 dikategorikan anak nakal, anak jalanan, anak balita terlantar, gelandangan, pekerja seks, korban narkotika, eks napi, wanita rentan masalah sosial dan penduduk yang memiliki rumah tidak layak huni.

Di samping soal kemiskinan, ada juag masalah-masalah sosial berkaitan dengan melek huruf dan gizi buruk bagi balita. Angka buta huruh di DIY berdasarkan data tahun 2002, tercatat 14,1 persen, yang secara distributif bisa disebutkan: Kota Jogjakarta 5,1 %, Sleman 11,4 %, Gunungkidul 16,6, %, Bantul 16,6 %, Kulonrpogo, 16,9 %. Sedangkan angka gizi buruk balita berjumlah 16,9 % di DIY, yang secara distributif, sekitar 14,3 % di Kota Yogyakarta, 12,1 % di Sleman, 21,6 % di di Gunungkidul, 17,0 % di Bantul, 22,8 % di Kulonprogo.

Ada juga masalah yang berkaitan dengan akses penduduk terhadap kesehatan dan air bersih. Dalam hal akses terhadap air bersih, data yang bisa ditemukan hanya tahun 2002 di mana jumlah penduduk yang tidak memiliki akses ada sekitar 38,9 % dengan distribusi presentasi: 43,3 % di Kota, 42,4 % di Sleman, 34,0 % di Gunungkidul, 42,3% di Bantul, 23,7 % di Kulonrpogo. Sedangkan jumlah penduduk yang tidak memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan di DIY ada sekitar 7,7 %.

Masalah-masalah sosial yang telah disebutkan di atas, hanya untuk mewakili berbagai persoalan di DIY, dan masih banyak persoalan sosial lain, termasuk dalam soal korupsi, harapan hidup, dan sebagainya. Data-data di atas hanya untuk menunjukkan profil singkat DIY yang menjadi wilayah penulisan laporan ini.
B. DASAR JAMINAN KEBEBASAN BERAGAMA, BERKAYAKINAN, BEREKSPRESI, DAN BERIDEOLOGI

Tentang kebebasan beragama, berkeyakinan, berekspresi dan berideologi, dalam UUD 45 dan UU yang dilahirkan pada masa reformasi, telah dijamin lebih baik dari masa rezim Soeharto. Isi dari UUD 45 dan beberapa UU yang menjamin kebebasan beragama, berkayakinan, berekspresi dan berideologi, disebutkan di antaranya di bawah ini.

* UUD 45 pasal 28E menyebutkan:

Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali; setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya; dan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat (pasal 28E ayat 1-3).

* UU HAM No. 23 tahun 1999 menyebutkan sbb:

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun (Pasal 4).

Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat, untuk maksud-maksud damai (pasal 24 ayat 1). Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakkan dan pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (pasal 24 ayat 2).
Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Pasal 69 ayat 1). Setiap hak asasi manusia yang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas Pemerintah untuk menghormati, melindungi, dan menegakkan dan memajukkannya (Pasal 69 ayat 1).

* UU No 12 tahun 2005 tentang pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak sipil dan politik sbb:

Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran (pasal 18 ayat 1 dari 4 ayat).

Segala propaganda untuk perang harus dlarang oleh hukum (pasal 20 ayat 1). Segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras, atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan harus dilarang oleh hukum (pasal 20 ayat 2)
UU No. 29 tahun 1999 tentang pengesahan konvensi internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial 1965

* Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa dalam sidangnya pada tanggal 21 Desember 1965 telah menerima secara baik International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial) dengan Resolusi 2106A (XX);

Konvensi tersebut mengatur penghapusan segala bentuk pembedaan, pengucilan, pembatasan atau preferensi yang didasarkan pada ras, warna kulit, keturunan, asal-usul kebangsaan atau etnis yang mempunyai tujuan atau akibat meniadakan atau menghalangi pengakuan, perolehan atau pelaksanaan pada suatu dasar yang sama tentang hak asasi manusia dan kebebasan mendasar di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, atau bidang kehidupan umum lainnya.

* UU RI No. 23 tahun 2006 tentang Adminduk menyebutkan sbb:

KTP mencantumkan lambang garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), memuat keterangan tentang Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pasfoto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkannya KTP, tandatangan pemegang KTP, serta memuat nama dan Nomor Induk Pegawai (NIP) pejabat yang menandatanganinya (pasal 64 ayat 1).
Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan peraturan perundang-undangan atau bagi Penghayat Kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan (Pasal 64 ayat 2)

* PP RI No. 37 Tahun 2007 tentang penjelasan UU Adminduk menyebutkan sbb:

Perkawinan Penghayat Kepercayaan dilakukan di hadapan pemuka Penghayat Kepercayaan; Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi Penghayat Kepercayaan, untuk mengisi dan menandatangani surat perkawinan Penghayat Kepercayaan; dan Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftar pada kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (pasal 81 ayat 1-3).

C. ISU-ISU UTAMA YANG MUNCULTAHUN 2008
Isu-isu utama kebebasan beragama, berekspresi, berkayakinan, dan berideologi yang muncul sejak November 2007 –November 2008 bisa dikelompokkan dalam dua hal: pertama, isu yang memang muncul sebagai fenomena lokal DIY, dan kedua, isu yang menjadikan respon lokal karena muncul kasus atau kejadian di tempat lain, terutama di Jakarta.

Isu-isu yang masuk kategori pertama, di antaranya bisa disebutkan:

* Kekerasan agama dan tuduhan sesat yang dilakukan FPI DIY-Jateng pimpinan Bambang Tedi (Oktober 2008) terhadap Sapto Dharmo (kelompok penghayat kepercayaan yang berpusat di Surokarsan, DIY);

* Fenomena macetnya pembentukan FKUB DIY dan kabupaten Gunungkidul (pansca diterbitkannya SKB 2 mentri tentang pembentukan rumah ibadah tahun 2006 sampai 2008 masih belum mengalami kebuntuan);

* Penyerangan sekolah bersama oleh FAKI di Bantul (Maret 2008);

* Razia yang dilakukan LPI (Laskar Pemuda Islam) terhadap tempat-tempat warung-warung makan pada bulan Ramadhan (Agustus 2008);

* Pelarangan buku penerbit Galang Press (Desember 2007);

* Isu pemurtadan di Kalicode (Agustus 2008);

* Perpecahan MMI dan saling penyesatan antara Baasyir dan kelompok M. Tholib;

* Penyerangan LOS DIY (Februari 2008);

* Penyerangan PPLP oleh massa tak dikenal (Oktober 2008)

* Konflik Klenteng Poncowinatan (Februari 2008);

Sedangkan isu yang masuk kategori kedua, kasus-kasus lokal yang diinisiasi atau berkaitan dengan kasus-kasus di tempat lain, seperti di Jakarta, di antaranya:

* Kasus sweeping Formas di Sleman terhadap pengikut Qiyadah Islamiyah (November 2007);

* Pelarangan QI DIY oleh kejati DIY (November 2007)

* Kasus Sedayu, imbas dari kasus Monas Jakarta (Juni 2008);

* Pernyataan sikap dari 35 kiai terhadap Ahmadiyah (April 2008).

* Pernyataan rasis yang dilakukan ketua Pansus RUU Pornografi (Balkan Kaplale) di Yogyakarta (Oktober 2008).

Kasus-kasus yang muncul sepanjang November 2007 - November 2008 di atas, akan dinarasikan secara singkat di bawah ini dengan menguraikannya berdasarkan tema-tema: kekerasan berbasis agama, penyesatan terhadap kelompok/individu, regulasi bernuansa agama, isu tempat ibadah, kebebasan berpikir dan berkespresi, isu hubungan antarumat beragama, fatwa-fatwa keagamaan, dan isu-Isu moralitas dan pornografi.

o Kekerasan Berbasis Agama

2.1. Penyerangan FPI DIY terhadap Sapto Dharmo

Di dusun Perengkembang, Balecatur, Gamping, Sleman, yang tempatnya di bawah perbukitan yang sedang menunggu diguyur hujan, sebuah tempat ritual warga penghayat kepercayaan Sapta Dharma, bernama sanggar candi busono, kedatangan serombongan orang dari FPI DIY, dipimpin langung ketuanya Bambang Tedi. Waktu itu malam sangat hening tanggal 11 oktober 2008 di tengah suara-suara cengkerik, garempong dan jangkrik-jangkrik perbukitan, tepat pukul 22.00 WIB ketika Sanggar Candi Busono Perengkembang, Gamping, Sleman, Yogyakarta digeruduk 30-an orang massa FPI. Di dalam sanggar ada 4 orang yang sedang berbincang-bincang (setelah semedi), yaitu Bapak Supriyadi, Bapak Sariman, Bapak Sugito, dan Bapak Subali.

Rombongan menanyakan tuan rumah, pimpinan sapta dharma, dan surat ijin. Semua dijawab oleh warga sapta dharma yang hadir di situ apa adanya. Kemudian beberapa orang rombongan tersebut menanyakan berbagai pertanyaan mengarah pada ajaran, di antaranya adalah mengapa sholat menghadap ke timur. Oleh pak Sariman, seorang warga sapta dharma yang sedang melakukan ritual di situ, dijawab bahwa itu bukan sholat, tetapi sujud (semedi).

Sementara Bapak Supriyadi ditanya agamanya. Orang-orang FPI yang lain, ada yang sedang mencopoti simbol pribadi (simbol yang dijarkan sapta dharma), gambar ibu Sri Pawenang (seorang yang sangat di hormati di kalangan Sapta Dharma), gambar Bapak Sri Gutomo (pendiri Sapto Dharmo) diambil dan gambar matanya disobek-sobek. Orang FPI yang lain ada yang memukul sampai beberapa kali dan yang terkena tonjokan adalah seorang warga sapta dharma.

Massa Fpi ada juga yang menendang kelas, mengacak-ngacak isi alamari arsip sapta dharma, mengambil dompet yang berisi KTP, ATM, SIM, uang Rp 50.000, dan uang kas sanggar Rp 1.800.000. Khusus soal uang sebesar RP. 1.800.000, seperempat jam kemudian dikembalikan, tetapi dompet yang berisi KTP, ATM, SIM, dan uang Rp 50.000,- belum dikembalikan (sampai tulisan ini ditulis). Berkas-berkas penting juga tidak dikembalikan.

Semua rombongan yang dipimpin Bambang Tedi berteriak Allahu Akbar. Mereka mengatakan bahwa aliran ini aliran sesat dan harus dihentikan pada malam ini juga. Kalau tidak dihentikan, sanggar akan dibakar dan pimpinan akan dibunuh. Tidak lama kemudian FPI menanyakan Pusat sapta dharma di mana, dan oleh warga sapta dharma dijawab tempatnya ada di Surokarsan, kemudian rombongan akan menuju ke Surokarsan Sanggar Candi Sapta Rengga Yogyakarta di Surakarsan, meskipun akhirnya pusat sapto dharmo tidak jadi diserang.

2.2. Razia LPI terhadap tempat-tempat yang versi mereka dianggap tempat maksiat

Sekitar 100 orang dari Laskar Pemuda Islam (LPI) yang merupakan gabungan dari Gerakan Anti Maksiat (GAM), Front Jihad Islam (FJI), Front Umat Islam (FUI) dan Laskar Mujahiddin Majelis Mujahiddin (LM3), menggelar razia ke tempat-tempat yang diduga dijadikan ajang kemaksiatan di wilayah Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul. Mereka dipimpin Abu Haydar. Lokasi pertama yang dituju Laskar Pemuda Islam adalah tempat judi sabung ayam di Tirtonirmolo.

Di lokasi tersebut, sebagaimana dilaporka Harian Jogja (25 Agustus 2008) Laskar Pemuda Islam tidak menemukan seorang pun penjudi sabung ayam. Di sini, mereka sempat berlarian mengejar seseorang yang disangka sebagai pelaku perjudian. Walau tidak menemukan barang bukti, para anggota laskar tetap meyakini tempat tersebut adalah lokasi judi sabung ayam.

Sementara itu, kepolisian Bantul sangat marah adanya razia dari sekelompok ormas ini. Wakapolres Bantul, Kompol Widiatmoko menyatakan: “Tidak boleh ada ormas yang melakukan sweeping kemanapun, itu adalah tugas kepolisian.” Widiatmoko menegaskan bahwa semua ormas yang nekat sweeping, baik itu di hotel, kafe maupun tempat hiburan secara anarkis menjelang ramadhan akan ditindak tegas aparat kepolisian: “Polisi siap mengahdapi sispapun yang melanggar aturan, apalagi yang meresahkan masyarakat, tanpa kecuali,” tandas wakapolres bantul ini (Bernas Jogja, 26 Agustus 2008).

2.3. Sweeping Formas terhadap Qiyadah Islamiyah

Munculnya fatwa MUI di Jakarta dan pertobatan Mushodeq, yang bagi kelompok mayoritas pertobatan itu dianggap sebagai bukti kesalahan Qiyadah dan pengikutnya, ketua MUI DIY, Thoha Abdurrahman, dalam seminar di UII (19/11/2007), menolak meminta maaf atas fatwa MUI yang telah dikeluarkan. Fatwa itu dianggapnya sudah benar, agar mereka (anggota Qiyadah) kembali ke jalan Islam.

Di wilayah DIY, kasus Qiyadah Islamiyah berimbas juga. Tepatnya pada Jumat (2/11/2007), sekitar 45 pengikut Al-Qiyadah datang ke Polsek Depok Timur, Sleman untuk meminta perlindungan keamanan. Setelah mendapat pengarahan dari Kapolsek Depok Timur AKP Dodo Hendra Kusuma SIK, mereka diperbolehkan pulang ke rumah masing-masing. Sementara di wilayah Ngaglik Sleman, tak kurang 50 pengikut aliran tersebut datang ke Polsek Ngaglik Sleman untuk meminta perlindungan. Pada saat yang sama (Jum’at, 2/11/2007), kelompok yang menamakan diri Formas (Forum Masyarakat Santri) di bawah pimpinan Godhi Nurhamidi menyisir 6 anggota Qiyadah Islamiyah di daerah Sidomoyo Sleman, dan 6 pengikut Qiyadah ini disuruh untuk bertobat.
2.4. Kekerasan Monas dan Kasus Sedayu

Sikap keras dan orang-orang FPI dan Munarman, yang malah melarikan diri (menghilang). Bermula dari kegelisahan terhadap FPI yang selalu memakai cara-cara kekerasan, sebagian orang di Yogyakarta yang tidak jelas identitasnya menyisir markas Dewan Pimpinan Daerah FPI Yogyakarta di Jalan Wates kilometer 8, Dusun Ngaran, desa Balai Catur, Gamping Sleman, dengan mencopot papan nama FPI pada senin (2/6/2008) malam. Pencopotan ini memicu kemarahan anggota FPI.

Setelah puluhan massa yang menyisir pergi, massa FPI gantian mencari orang-orang yang menyisir markas FPI sejauh radius 200 meter. Bambang Tedi, ketua FPI Yogyakarta sehabis disisr massa tak dikenal, mengatakan, sebagaimana dikutip Metro TV, yaitu: ”Laskar FPI akan membalas serangan karena diserang dulu.” Secara kebetulan, dalam penyisiran ada lima orang yang sedang duduk-duduk, dengan menggunakan tiga unit motor. Saat orang-orang FPI melakukan sweeping, 5 orang ini tengah asyik duduk-duduk di atas motor.

Saat dilakukan interogasi, kelima orang ini mengaku hanya sebagai warga biasa. Namun saat dimintai kartu identitas, mereka mengeluarkan kartu anggota Banser. Setelah melihat kartu tersebut, puluhan massa FPI yang kalap langsung memukul mereka. Kelima orang itu dihajar babak belur, dan bahkan dalam tayangan televisi dalam insiden itu, mereka dijadikan seperti bola yang ditendang dari kanan ke kiri, meskipun masih memakai helm.

Ternyata diketahui kemudian 5 orang itu memang orang NU dang anggota banser yang sedang duduk-duduk di motor. Gara-gara massa FPI menganiaya orang-orang NU, sampai terjadi rapat-rapat konsolidasi di kalangan GP Ansor DIY. Bahkan, seperti dikemukakan wakil GP Ansor DIY, Arif Fauzi Marzuki, pada awalnya Ansor ingin menggelar apel siaga 5000 anggota. Tetapi akhirnya apel siaga ini dibatalkan setelah terjadi negosiasi dan dialog dengan Kapolda DIY, dan hasilnya acara perhelatan diserahkan ke masing-masing cabang.

Meski begitu, gara-gara menganiaya warga NU itu, FPI Yogyakarta dilaporkan LBH Ansor ke Polda DIY. Alasan yang digunakan LBH Ansor, karena 5 anggota Banser-Anshor Sedayu mengalami kekerasan fisik, perampasan KTP dan SIM serta dirusak kendaraannya. “Faktanya memang seperti itu dan hari ini segera kita akan laporkan FPI ke Polda DIY,” kata Direktur LBH Ansor DIY Akriman yang diberitakan Ansor Online di Yogyakarta, 5 Juni 2008.

Sementara itu, Wakil Ketua GP Ansor DIY, Arief Fauzi Marzuki mengatakan: “Teman-teman kita itu datang terlambat setelah kelompok tertentu merusak papan nama FPI. Tahunya waktu itu anggota Banser Sedayu ada ramai-ramai terus berhenti di jalan. Tapi tahunya justru jadi korban penganiayaan FPI,” ujarnya. Keberadaan anggota Banser DIY waktu itu adalah untuk koordinasi pengamanan peringatan ulang tahun Kraton Yogyakarta malam nanti. Sebenarnya pihak panitia meminta disediakan tenaga pengaman sebanyak 80 orang namun akhirnya dipenuhi lebih dari itu.

Kedatangan 5 anggota Banser yang sempat dianiaya FPI DIY kemarin itu sebenarnya terlambat karena acara gladi bersih telah selesai. “Acara gladi pengamanan selesai jam 21.00 WIB sedangkan mereka baru datang sekitar jam 22.00 WIB karena terlambat. Sebelum akhirnya di tengah jalan timbul bentrokan dan penganiayaan tersebut,” pungkasnya.

Sampai sekarang, kasus penganiayaan FPI terhadap 5 anggota NU ini masih ditangani Polda DIY, tetapi tidak jelas juga bagaimana kasus ini selanjutnya.

o Penyesatan terhadap Kelompok/Individu

o Saling Penyesatan dalam Pecahnya MMI

Kabar dan kejadian terpecahnya MMI menjadi MMI dan kelompok Abu Bakar Baasyir membawa konflik dan penyesatan yang dalam. Menurut pengakuan Baasyir, ia menerima jabatan sebagai amir MMI hanya untuk sementara. ''Setelah keluar dari penjara, saya mencoba meluruskannya lagi. Tapi, ternyata usul saya itu tidak diterima oleh beberapa pengurus dan anggota MMI. Jadi, saya akhirnya memilih mundur. Otomatis, amir MMI sekarang adalah M. Tholib. Dulu dia wakil saya. Setelah itu, saya membentuk jamaah karena wajib hukumnya untuk segera membentuk jamaah jika lebih dari tiga orang muslim bersama,'' paparnya.

Baasyir mengatakan kepemimpinan di MMI yang disebut kolektif berarti mengakomodasi demokrasi dan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sebaliknya, M. Tholib mengatakan bahwa Baasyir itu sudah sesat, seorang Syi’ah dan Amadiyah. Menurut M. Tholib, wakil amir sebelum Baasyir mundur, ideologi yang dibawa Baasyir adalah ideologi Syiah dan Ahmadiyah. Karena itu, ideologi itu bertentangan dengan ideologi ahlus-sunah waljamaah, dengan Quran dan hadis.

Sementara itu, ketika pada 22 Juni 2008 yang lalu diadakan sidang pleno ahlu hali wal ahdi (AHWA) di Jakarta, M. Tholib menulis surat usulan, yang di antaranya menyebutkan soal ideologi Syiah dan Ahmadiyah-nya Baasyir, dan juga mengusulkan sidang pleno untuk menawarkan pada Baasyir dua hal: mundur dengan baik-baik atau dia dipecat.

Menurut M. Tholib, apa yang ditulisnya dalam surat itu tidak didalami untuk menjadi pertimbangan dalam rapat. Justru dibelokkan dengan adanya isu bahwa ada pertentangan kepentingan antara M. Thalib dan Baasyir. Menurutnya ini pengkhianatan secara konspiratif: Baasyir dengan kelompoknya, karena Baasyir tetap menyanggah bahwa dia tidak Syiah dan tidak Ahmadiyah. Saling sesat menyesatkan ini berujung pada pertengahan Agustus, ketika Baasyir mundur dan kemudian mendirikan kelompok sendiri.

o Penyesatan dan pernyataan sikap beberapa kiai terhadap Ahmadiyah

Berkaitan dengan munculnya kasus Ahmadiyah dan rapat Bakor Pakem yang akan melarang Ahmadiyah, bukan hanya terjadi dukungan terhadap sikap Bakor Pakem dari beberapa kalangan di DIY, tetapi juga muncul penyesatan yang dilakukan: pertama, pernyataan sikap 35 kiai pesantren, tokoh ormas Islam dan tokoh masyarakat di Yogyakarta yang mendukung keputusan Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat dan Keagamaan (Bakor Pakem) untuk melarang jemaat Ahmadiyah melakukan aktivitas di wilayah RI, juga menyebutkanbahwa Ahmadiyah perlu bersyahadat lagi, bertobat dan kembali pada ajaran Islam yang sesungguhnya, karena ia telah sesat.

Kedua, pada hari Jum’atnya (16/5/2008), beberapa massa FSRMY (Forum Silaturahmi Remaja Masjid Yogyakarta) mengadakan demonstrasi mendukung dibubarkannya Ahmadiyah, dan menyebutkan bahwa Ahmadiyah adalah sesat dan harus dibubarkan. FSRMY mendesak pemerintah untuk cepat menerbitkan SKB pelarangan Ahmadiyah.

o Penyesatan FPI Jogjakarta terhadap Sapto Dharmo

Bersamaan dengan peneyarangan FPI Jogjakarta terhadap sapto dharmo pada 11 Oktober FPI melakukan penyesatan terhadap Sapto dharmo. Dalam penyerangan yang berlangsung tengah malam, rombongan FPI menyebut ini aliran sesat dan kegiatannya harus dihentikan pada malam itu juga. Rombongan yang dipimpin Bambang Tedi, sambil melakukan penyesatan mereka berteriak Allahu Akbar. Kalau tidak dihentikan, sanggar akan dibakar dan pimpinan akan dibunuh.

o Regulasi d Kebijakan Bernuansa Agama

3.1. Pergub dan belum terbentuknya FKUB DIY dan Gunungkidul

Sampai bulan November 2008, FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) DIY dan Gunung Kidul belum terbentuk karena memang terjadi konflik internal. Pembentukan FKUB adalah kelanjutan atau implementasi dari Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama (PBDM) No. 9/No. 8 tahun 2006. Sementara di daerah (DIY) pembentukannya harus dipayungi hukum lewat pergub.

Ternyata Pergub itu sendiri menunjukkan fakta lain. Lahirnya diairi oleh kisruh pembahasan dari majlis-majlis agama dan kelompok kerja yang menyiapkan draft Pergub. Eksemplar awalnya dipancangkan oleh sosialisasi PBDM yang difasilitasi Depag DIY (1-3 Mei 2006). Dalam sosialisasi ini, Konghucu dan agama kecil tidak diundang. Parahnya pertemuan juga mendefinisikan pasal 8 PBDM bahwa FKUB “dibentuk oleh masyarakat”, dengan tafsir “5 lembaga resmi keagamaan” (MUI, PGI, Vikep- Katholik, PHDI, dan Walubi).

Pertemuan selanjutnya difasilitasi Dinsos DIY. Yang diundang hanya 5 lembaga agama itu. Mereka dimintai -usulan untuk pembentukan FKUB, dan salah satunya adalah draft Pergub. Memang dalam Peraturan Bersama pasal 12 disebutkan “ketentuan lebih lanjut mengenai FKUB dan Dewan Penasihat FKUB provinsi dan kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Gubernur." Tetapi titik-titik krusial segera muncul menyangkut isi draft Pergub yang sedang dirumuskan di DIY:

Pertama, wakil MUI mengusulkan jumlah anggota FKUB didasarkan pada basis jumlah umat. Yang lain tidak setuju. Sebab dengan basis jumlah umat kalangan Islam bisa mendapatkan lebih dari 50 persen anggota FKUB. Ini dianggap kurang sehat untuk keberlanjutan institusi FKUB. Yang lain mengusulkan jumlahnya tidak harus 21 (tingkat provinsi) atau 17 (tingkat kabupaten) seperti dalam PBDM, karena jumlah itu berbunyi maksimal. Sebagian mengusulkan jumlahnya mengikuti tradisi selama ini yang berkembang di DIY, bisa 5, 9, 11, dan (atau) 7.

Kedua, ada yang mengusulkan keterwakilan cukup 5 agama sebagaimana definisi “masyarakat” yang telah dibakukan. Tetapi wakil PGI mengusulkan jumlahnya 7 agama: 5 lembaga agama resmi, ditambah Matakin dan kelompok Penghayat Kepercayaan. Alasan memasukkan Penghayat Kepercayaan, karena Penghayat Kepercayaan juga memiliki pengikut di DIY.

Dua hal itu menjadi perdebatan serius. Setelah melewati beberapa pertemuan, muncul draft Pergub resmi versi Dinsos. Wakil PGI melihat draft Pergub resmi ini hanya mengakomodasi satu kelompok agama. Isinya tidak ada yang berbeda dengan draft Pergub versi MUI kecuali soal pengambilan keputusan. Masukan-masukan dari lembaga agama lain dianggap tidak diakomodir.

Wakil PGI akhirnya melakukan walk out. Pertemuan-pertemuan selanjutnya minus PGI. Terjadilah kemacetan, hingga satu tahun lebih Pergub saja belum terbit. Baru tanggal 12 Juni 2007 Pergub diterbitkan dengan wewenang gubernur. Responden yang penulis temui, seorang anggota Depag yang ikut dalam pertemuan-pertemuan, mengemukakan bahwa meski Pergub sudah terbit ternyata FKUB tidak juga terbentuk (setidaknya sampai September 2007), karena PGI ditambah Vikep belum menyetujui isu-isu krusial.

Di tingkat kabupaten juga timbul problem. Dalam Pergub pasal 1 ayat 12 disebutkan bahwa umat Budha diwakili Walubi dan Kristen diwakili PGI. Masalahnya, majlis agama Budha di Gunungkidul bernama MBI (Majlis Budayana Indonesia), tidak ada Walubi; dan justru FKUK (Forum Komunikasi Umat Kristen) yang hadir mewakili Kristen dalam sosialisasi Pergub, bukan PGI. Dengan begitu keterwakilan kelompok MBI dan FKUK pun menjadi perdebatan: menambah data kerumitan.

Fenomena DIY ini menunjukkan dengan jelas “kerukunan” yang ingin dibangun PBDM, diterjemahkan semata-mata berbasiskan 5 lembaga agama resmi. Definisi “masyarakat yang membentuk FKUB” dibonsai sebatas 5 agama resmi. Padahal data 2004 di DIY, penganut agama di luar lima agama resmi ada 1.107 (0,03 %) dalam kategori “lain-lainnya” (Depag DIY, 2005: 7). Belum lagi mereka dari Islam yang merasa tidak terwakili oleh MUI, dan lain-lain. Mereka tidak terwakili. Karena problem internal dalam peraturan itu sendiri, dan kompleksitas pemeluk agama di DIY, sampai sekarang FKUB DIY dan Gunungkidul belum terbentuk.
3.2. Kejati DIY menerbitkan surat keputusan pelarangan Qiyadah Islamiyah

Pada tanggal 2 November Kajati menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi Nokep 129/O.4/11/2007, yang merupakan hasil kesepakatan Tim Badan Pengawasan dan Aliran Kepercayaan Masyarakat Propinsi DIY di Kantor Kejati DIY. Isinya melarang Qiyadah Islamiyah di DIY. Larangan juga berlaku terhadap segala bentuk cetakan dan rekaman-rekaman yang berhubungan dengan aliran Qiyadah Islamiyah.
3.3. Tentang KTP pemeluk penghayat kepercayaan(kasus Sapto dharmo)

Bermula dari UU RI No. 37 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan atau Adminduk dan PP No. 37 tahun 2007 (dan selanjutnya disebut PP Adminduk) tentang peraturan pelaksana dari UU yang disebut pertama. UU Admindukini terdiri dari 197 pasal dan ditetapkan di Jakarta oleh presiden Soesilo Bambang Yudhoyono tanggal 29 Desember 2006.

Salah satu pasal dari UU ini yang menarik dan menimbulkan kontroversi di kalangan Penghayat Kepercayaan adalah pasal 64 tentang identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP), yang terdiri dari dua ayat: (1) KTP mencantumkan lambang garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), memuat keterangan tentang Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pasfoto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkannya KTP, tandatangan pemegang KTP, serta memuat nama dan Nomor Induk Pegawai (NIP) pejabat yang menandatanganinya; (2) Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan peraturan perundang-undangan atau bagi Penghayat Kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.

Kutipan ayat 1 pasal 64 UU Adminduk di atas menjelaskan bahwa sebuah KTP harus mencantumkan agama yang dipeluk pemilik KTP (dan dalam konteks gender harus mencantumkan identitas laki-laki dan perempuan). Dengan begitu, semua penduduk harus memiliki identitas agama. Akan tetapi pada ayat 2 dijelaskan bahwa bagi agama yang belum diakui berdasarkan perundangan atau bagi Penghayat Kepercayaan, maka kolom agama tidak diisi atau dikosongkan, tetapi tetap dilayani dalam database kependudukan. Dengan begitu, bagi mereka yang memilih Penghayat Kepercayaan, identitas dalam kolom agama yang ada di KTP harus dikosongkan.

Berkaitan dengan itu, ternyata KTP warga Sapto Dharmo, dalam penjelasan yang dilakukan para pimpinan Sapto Dharmo tanggal 14 Oktober 2008 di hadapan Aji Damai dan konferensi Pers tanggal 15 Oktober 2008 di kantor pusat Sapto Dharmo, di sela-sela penjelasan tentang penyerangan FPI terhadap sanggar warga sapto dharmo di perengkembang, disebutkan bahwa pengurusan KTP warga sapto dharmo masih belum sepenuhnya memuaskan. Memang ada daerah yang sudah lancar pengosongan KTP (penghayat), dan ada yang belum. Di DIY menuru penjelasan yang dilakukan pimpinan Sapto Dharmo DIY, masih belum lancar dan masih berada dalam rubrik agama besar.

o Isu Tempat Ibadah

3.1. Kasus konflik Klenteng Poncowinatan

Bangunan Klenteng Poncowinatan yang terletak di sebelah utara pasar Kranggan, pada awalnya tidak terlihat seperti terjadi konflik. Sampai akhirnya muncul 50-an orang yang membawa bendera Gerakan Masyarakat Peduli Cagar Budaya (Gempar) pada 26 Februari 2008 menggelar unjuk rasa di Klenteng Poncowinatan. Aksi ini merupakan buntut adanya anggapan bahwa tembok klenteng yang merupakan bangunan cagar budaya dirusak (Radar Jogja, 27/2/2008).

Aksi itu sebagaimana dilaporkan Radar Jogja (27/2/2008) berlangsung pukul 10.30 pada 26 Februari 2008 ini diikuti berbagai elemen, antara lain: Yayasan Bhakti Loka, Kaum Muda Nahdlatul Ulama, dan Jogja Heritage Society (JHS). Unjuk rasa ini tidak hanya menarik perhatian aparat polisi dan TNI, tetapi juga para pedagang Pasar Kranggan. Mereka menyaksikan unjuk rasa dari luar pagar.

Para demonstran membawa spanduk dan beberapa poster, di antaranya: Lawan kesewenangan dinas perizinan, Pemkot biang kerok penjarahan, Cabut IMBB Pemkot Jogja dan Klenteng bukan barang jarahan. Dalam aksi ini, pengunjuk rasa menuntut Yayasan Budya Wacana menghentikan pembangunan gedung sekolah di klenteng itu sampai setinggi tiga lantai. Pembangunan gedung sekolah ini telah merusak bangunan Klenteng yang awalnya diperuntukkan buat kelompok Thionghoa pada zaman penjajahan.

Satu hari setelah unjukrasa itu, terjadi perang pernyataan di media massa antara kelompok yang mewakili Tim Pelestari Klenteng dan kelompok Budya Wacana. Anggota Tim Pelestari Klenteng (TPK) Ir Siput Lokasari, warga keturunan Thionghoa yang mendukung aksi unjukrasa tersebut mengungkapkan ke media massa bahwa bangunan Klenteng merupakan bangunan milik Keraton Jogja dan bangunan yang berpotensi sebagai cagar budaya. Bangunan ini menurut Siput (Radar Jogja, 28/2/2008) bahkan telah diubah bentuknya dari aslinya sehingga merusak cagar budaya.

Kelompok Budya Wacana yang diwakili Ketua Yayasan Pendidikan Budaya Wacana (YPBW) dr Gideon Hartono pada 4 Maret 2008 membuka suara terhadap pihak-pihak yang mempersoalkan pembangunan gedung di kawasan Klenteng Poncowinatan. Gideon menggelar jumpa pers setelah sebelumnya berdialog dengan Komisi III DPRD Kota Jogja. Dalam keterangan kepada wartawan ini, Gideon didampingi penasihat hukumnya Oncan Poerba SH, Susie Fitri SH, MM, Rudolf Ferdinand PS, SH dan Willyam Hendry S SH. Gideon menyatakan: "Tidak benar bila kami dianggap merusak cagar budaya di kawasan Klenteng Poncowinatan" (Radar Jogja, 4/3/2008).

Gideon mengatakan, bangunan yang dimaksud bukan merupakan benda cagar budaya (BCB). Bangunan sisi barat klenteng yang dipersoalkan Yayasan Bhakti Loka itu hanyalah bangunan biasa seperti rumah-rumah lain. Menurutnya, Klenteng Poncowinatan sendiri belum berstatus cagar budaya, tetapi hanya berpotensi sebagai benda cagar budaya.

Kasus ini terus berjalan sampai dibawa ke pengadilan. Seorang responden (dari KMNU), menyebutkan bahwa kasus ini sebenarnya berkaitan dengan perebutan antara kelompok Konghucu yang dulu belum diakui dan sekarang sudah diakui. Dengan adanya pengakuan itu, bangunan lama klenteng yang awalnya pad zaman Belanda dipergunakan untuk kalangan Konghucu, dan kemudian pemerintah Indonesia hanya mengakui 5 agama, maka klenteng itu dipergunakan untuk kalangan Thionghoa lain.

o Kebebasan Berpikir dan Berekspresi

5.1. Penyarangn sekolah bersama oleh FAKI

Kasus peneyarangan FAKI yang memberangus kebebasan berekspresi muncul bulan Februari 2008. FAKI melakukan menyerangan terhadap acara pelatihan dan konsolidasi mahasiswa dan pemuda di kebun buah Mangunan, Dlingo, Bantul. Acara yang diselenggarakan para pemuda dan mahasiswa dalam kemasan Sekber (Sekolah Bersama) itu diikuti 150 anggota Sekber dari 19 kota di Indonesia. Sekolah bersama itu rencananya diadakan pada hari selasa-minggu (4-10 Februari 2008). Acara itu menghadirkan, narasumber Dr. Mochtar Pakpahan dan Ketua PP Muhammadiyah, Dr. Haidar Nashir.

Ketika acara memasuki hari kedua (5/2/2008), sebanyak 40-an anggota Front Anti Komunis Indonesia (FAKI) Kabupaten Bantul, sekitar pukul 15.30 WIB tiba-tiba datang ke lokasi acara dan menyerang acara Sekber itu. Penyerangan dipimpin ketua FAKI Bantul, Sukrisno. Peserta dan panitia yang tidak mengetahui informasi akan ada penyerangan menjadi kalang kabut dan bengong.

Massa penyerang menyekap panitia dan memukuli, bahkan tenda yang digunakan peserta juga dibakar. Ratusan peserta seminar harus tunggang langgang akibat pembubaran paksa yang dilakukan oleh FAKI, bahkan peserta seminar juga mendapatkan bogeman mentah serta tendangan dari puluhan anggota FAKI. Ketika terjadi penyerangan dan pembubaran paksa oleh massa FAKI pada sore itu, puluhan petugas baik dari Brimob, Gegana, Petugas dari Polres Bantul, dan anggota koramil Dlingo juga berada di lokasi kejadian. Aparat tidak berusaha mencegah dan menangkap para penyerang yang nyata-nyata tampak di mata mereka.

Kapolres Bantul sendiri, AKBP Yusmanjaya, seperti dikutip oleh Radio Eltira FM pada 6 Februari 2008, justru mengaku pihak kepolisian memang sudah mengetahui rencana Front Anti Komunis Indonesia (FAKI) untuk membubarkan acara diskusi dan pelatihan aktivis mahasiswa di Desa Mangunan, Dlingo itu. Tetapi, di lapangan, penyerangan itu berjalan dengan mulus dan tindakan bogeman mentah, pembakaran tenda, dan sejenisnya disaksikan di depan mata aparat.

Para penyerang menuduh acara itu adalah acaranya komunis. Ketua FAKI Bantul, Sukrisno, seperti dikuti situs www.okezone.com menyebutkan acara seminar yang digelar oleh organisasi yang hanya menamakan kelompok diskusi mahasiswa adalah bentuk atau metamorfosis dari PKI, sehingga kegiatan itu harus dibubarkan secara paksa. "Mereka dalam melakukan kegiatan seminar nasional ini juga tidak mengantongi izin," tegas Sukrisno.

Kebrutalan penyerangan dikemukakan oleh koordinator acara, Agus Bintoro, yang juga mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Sebagaimana dilaporkan koran Wawasan (3/2/2008), Agus Bintoro mengaku disekap oleh sekelompok massa. "Saya disekap dan diinterogasi sambil dipukuli. Kami dituduh sebagai gerakan makar dan berhaluan kiri," kata Agus yang mengaku menderita luka di bagian kepala.

Padahal, lanjut Agus, acara yang digelar di Kebon Buah Mangunan tersebut sudah mengantongi izin lengkap, baik dari Polres, Polsek dan Koramil. "Dan acara kami adalah pelatihan bagi mahasiswa dan pemuda se-Indonesia, " kata Agus.

Agus membantah jika kegiatan tersebut berhalauan komunis, meski Mochtar Pakpahan diundang sebagai pembicara. "Pembicaranya juga ada Sekretaris PP Muhammadiyah, Haydar Nasyir," katanya.

Agus menyesalkan tindakan aparat kepolisian yang terkesan sengaja memberikan kesempatan bagi FAKI yang membubarkan acara mereka. Bahkan Agus menuduh langkah pembubaran secara brutal tersebut sudah direncanakan.

"Saya melihat ada yang tidak beres di balik aksi brutal tersebut. Ini kami lihat dengan kedatangan mereka yang hampir bersamaan dengan datangnya polisi dan juga wartawan."

Atas insiden tersebut, Agus berniat untuk melaporkan kasus ini ke Polres Bantul. "Kami akan lapor polisi atas tindakan brutal mereka. Siapa pun mereka, tidak punya kewenangan untuk membubarkan acara orang lain, selain pihak yang berwajib," tegasnya.

Penuturan lain diberikan oleh Panitia Pengarah Sekber, Hasan Sofyan yang biasa dipanggil Upik. Sebagaimana dilaporkan oleh Detik.com (6/2/2008), Upik menyebutkan: ”Kegiatan kami itu hanyalah pelatihan dan konsolidasi saja. Sharing masalah kebangsaan, misalnya harga-harga kebutuhan pokok yang naik, menguatnya Orde Baru dan sebagainya."

Sekber sendiri menurut Upik, dibentuk di Yogyakarta pada 25 Mei 2002. Organisasi itu tidak ada sangkut-pautnya dengan gerakan komunisme di Indonesia. "Kami lahir angkatan 2000 dan sangat tidak tahu menahu soal PKI. Kok dibubarkan? Kegiatan kami juga sudah mendapat izin dari polisi dan kecamatan setempat," imbuh Upik.

Upik menceritakan, penyerangan terjadi pada Selasa, 5 Februari 2008, sekitar pukul 14.00 WIB. Saat itu, dia dan 150 anggota Sekber dari 19 kota di Indonesia sedang mengikuti pelatihan di Desa Mangunan, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul.

Tiba-tiba, lanjut Upik, massa dari Forum Anti Komunis Indonesia (FAKI) Yogyakarta masuk ke dalam gedung dan menyerang para peserta. Selain membubarkan kegiatan yang berlangsung sejak sehari sebelumnya itu, mereka juga melakukan aksi kekerasan.

"Kami dipukul dan diinjak-injak. Berkas-berkas juga dibakar," ujar Upik.

Akibat perlakukan itu, menurut Upik, beberapa kawannya mengalami cidera. Sementara ini, mereka bersembunyi di suatu tempat. "Kegiatan akan tetap kami lanjutkan. Kami juga akan membawa kasus ini ke jalur hukum," sambung Upik.

Upik mengatakan, sejumlah aparat TNI dan polisi sebenarnya tampak berjaga di lokasi. Namun, mereka tidak melakukan tindakan apa pun. "Seharusnya aparat melindungi warga. Namun penyerangan itu dibiarkan saja oleh aparat," imbuhnya.

Kebrutalan dan kronologi penyerangan terhadap acara Sekber di Dlingo yang dikemukakan Upik dan Agus Bintoro di atas, sudah sangat jelas penyerangan itu memang dilakukan oleh FAKI. Anehnya, sampai sekarang para penyerang tak ada yang ditahan. Kabar bahwa wakil dari Sekber mau melaporkan ke kepolisian seperti dikemukakan Upik di atas, ternyata tidak diteruskan dan tidak jadi dilaporkan. Beberapa wartawan yang menunggu sampai siang di kepolisian Bantul, keesokan hari setelah penyerangan itu, menyebutkan ditunggu-tunggu tidak datang. Sepertinya kasus penyerangan itu dibiarkan saja, tidak dilaporkan ke polisi oleh teman-teman Sekber. Mungkin ada pertimbangan lain.

Karena penyerangan itu, Radio Eltira (6/2/2008) menyebutkan bahwa, Kapolres Bantul, Yusmanjaya mengaku belum ada anggota FAKI yang ditahan, meskipun acara Sekber menjadi bubar. Anehnya, menurut Kapolres, ini disebabkan tidak adanya laporan yang masuk.

Padahal, aparat melihat langsung tindak kekerasan di kebun buah, Mangunan, Dlingo, Bantul, yang berarti bisa menangkap basah, tetapi itu tidak dilakukan. Memang aneh! Di sebuah negara yang mendasarkan diri pada hukum.
5.2. Penyerangan LOS DIY

Kasus kedua berkaitan dengan kebebasan berekspresi adalah penyerangan LOS (Lembaga Ombudsman Swasta) karena sebuah penelitian yang dilakukan LOS. Penyarangan atas Lembaga Ombudsman Swasta (LOS) yang dilakukan sekelompok massa dari Bantul. Keberadaan LOS bukanlah lembaga swadaya masyarakat yang menerima tender untuk melaksanakan penelitian, tetapi LOS adalah lembaga publik yang dibentuk oleh pemerintah dengan dasar SK. Gubernur No. 135 thn 2004. Seluruh pembiayaan LOS dibebankan pada APBD.

Kasus ini bermula ketika tanggal 30 Januari 2008, hasil penelitian yang diadakan LOS DIY didesiminasikan di wisma MM UGM. Penelitian ini menyebutkan bahwa bantuan Java Reconstruction Fund (JRF) di lapangan hasilnya: 60 % bantuan tepat sasaran dan 40 % tidak tepat sasaran. Ketua LOS DIY, Budi Wahyuni, kemudian mengadakan siaran press di TVRI tanggal 30 Januari 2008 pukul 20.00. WIB, dan beberapa media cetak mengutip hasil penelitian ini pada tanggal 31 Januari 2008.

Sampai beberapa hari setelah siaran pers dan beberapa media cetak mengutip hasil penelitian itu, tidak ada reaksi apa pun dari berbagai kalangan. Baru tanggal 6 Januari 2008, Bernas Jogja menyebutkan bahwa Ketua DMC Teti, menyatakan akan mensomasi LOS terkait dengan hasil penelitian tersebut. Setelah ini juga tdak ada reaksi apa-apa sampai terdengar kabar di LOS bahwa tanggal 8-9 Februari LOS akan didemo oleh orang-orang yang mengatasnamakan warga Bantul.

Demonstrasi terjadi tanggal 11 Februrai 2008 dengan kedatangan massa sejak pukul 9.30 yang merangsek mendekati pagar LOS. Radar Jogja (12/2/2008) menyebutkan bahwa massa melakukan tindakan anarkis merusak kantor LOS di Jalan Zeni Tentara Pelajar Pingit, tak jauh dari kantor Direktorat Lalu Lintas Polda DIJ. Perusakan dilakukan dengan cara melempari gedung LOS dengan batu berbagai ukuran. Akibatnya, pintu dan kaca lembaga imparsial itu rusak parah. Satu unit komputer LOS juga rusak tertimpuk batu. Papan keterangan LOS juga dirobohkan dan diinjak-injak massa.

Radar Jogja (12/2/2008) menggambarkan aksi itu sbb: banyak diisi dengan orasi; massa langsung meneriaki dengan berbagai umpatan kata-kata kotor; LOS dituduh sebagai biang kerok masalah; menuntut LOS agar dibubarkan; Lurah Desa Mangunan, Jiono, Ssos, naik ke atas pagar pembatas meminta massa bersikap tenang; di tengah massa beringas, muncul Assekda I Pemkab Bantul Sukardiyono, didampingi penasihat hukum Pemkab Bantul Satriawan Guntur Zass SH, Ketua Paguyuban Dukuh (Pandu) Bantul Sulistyo SH, dan beberapa lurah serta perangkat desa; Sukardiyono, Guntur, Sulistyo dan Jiono lalu berinisiatif sebagai perwakilan warga, masuk ke ruangan LOS; di ruangan, mereka diterima ketua LOS Budi Wahyuni, dan tidak ada dialog, karena suasana didominasi tekanan dan intimidasi; mereka meminta LOS mencabut hasil penelitian soal bantuan JRF; hanya Guntur yang terlihat diam di tengah suasana dialog yang panas, dan seorang warga sempat menggebrak meja; dan mereka meminta Budi dan anggota LOS keluar ruangan menemui warga untuk mencabut hasil penelitian dan meminta maaf; LOS minta waktu untuk rapat internal; banyak ancaman terdengar; Kandiawan dengan suara lantang mengeluarkan ancaman memberi waktu 5 menit, kalau tidak ia tidak bisa mengendalikan massa; Budi didampingi Taufiq dan Widijantoro keluar ruangan menemui massa, dan saat menyatakan akan menangguhkan hasil penelitian itu, tiba-tiba hujan batu terjadi ke arahnya; aksi anarkis ini berlangsung kurang lebih 15 menit dan pukul 11.00 suasana sudah mereda; Guntur sempat terlihat naik ke atas mobil pikap dan menjelaskan ke massa bahwa LOS telah mencabut hasil penelitiannya; dan tak berapa lama kemudian, massa beramai-ramai meninggalkan lokasi.

Dalam aksi itu, pengamanan dari Poltabes Jogja yang diturunkan tidak seimbang dengan jumlah massa peserta aksi. Dari lokasi kejadian, sejumlah polisi terpaksa juga lari tunggang langgang menyelamatkan diri dari lemparan batu. Begitu pula wartawan televisi yang sedang mengambil gambar di lokasi.

Ketua LOS, Budi Wahyuni yang diwawancarai Radio Eltira (11/2/2008, pukul 13.05.05) menyebutkan bahwa ia mengaku terpaksa mencabut pernyataan dan hasil penelitian tentang adanya penyimpangan bantuan dana rekonstruksi korban gempa karena adanya desakan massa yang sedang anarkis. Budi menyatakan apa yang disampaikan dalam penelitian itu merupakan murni dari hasil penelitian yang dilakukan oleh pihaknya dengan menggunakan metode penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pada hari berikutnya, Budi Wahyuni melapor ke Polda DIJ. Sebelum melapor ke satuan siaga, Budi yang didampingi sejumlah staf LOS dan staf LBH Jogja Iwan Satriawan SH dan Sukiratnasari SH, ditemui Wakapolda DIJ Kombes Pol Sunaryono. Hadir juga dalam pertemuan itu, Ketua Forum LSM DIJ Unang Shio Peking dan Sekjen LAY Tri Wahyu KH. Kompol Sunaryono, seperti dikutip Radar Jogja (12/2/2008) menegaskan kesiapan instansinya mengusut kasus tersebut. "Kami akan usut tuntas kasus ini." LOS melaporkan aksi perusakan kantor oleh massa dan lima orang yang dilaporkan, yaitu Sukardiyono Asek I Pemkab Bantul, Kandiawan Kepala Satpol PP Bantul, Sulistyono Ketua Pandu, Bibit Sekertaris Apdesi, dan Satriawan Guntur.

Sri Sultan Hamengku Buwono X sampai perlu merasa untuk mendengarkan langsung kasus itu dari LOS. LOS kemudian memberi laporan lisan kepada Sultan hari Rabo (14/2/2008) dan diminta untuk membuat laporan kronologis secara tertulis. Laporan itu akan menjadi dasar bagi Sultan untuk mengambil langkah selanjutnya. Ketika bertemu dengan Sri Sultan, Budi menyebutkan: "Pada dasarnya, proses yang akan kami tempuh atau jalur apa yang kami tempuh dipersilakan oleh Sultan.” Dalam pertemuan itu, Sultan juga berharap insiden perusakan kantor LOS yang pertama sekaligus terakhir terjadi di DIY (Kompas Jogja, 15/2/2008).

LOS juga melakukan rapat dengan Komisi A DPRD DIY. Komisi A mendukung penuh langkah LOS untuk menempuh jalur hukum. Salah seorang anggota dewan yang dikutip Kompas Jogja (15/2/2008) bernama Cholid Mahmud menyebutkan: "Kalau dibiarkan begitu saja akan menjadi preseden buruk dan bisa terulang menimpa lembaga sejenis di masa depan."

Kecaman tidak hanya datang dari anggota Dewan. Berbagai elemen di Yogyakarta mengecam aksis anarkis itu. Salah satunya, AJI Damai (Aliansi Jogjakarta untuk Indonesia Damai) yang merupakan aliansi dari berbagai komunitas di Jogjakarta, tanggal 19 Februari 2008, dalam press releasenya menyesalkan secara dalam bahwa di kota yang dikenal berbudaya, penuh dengan toleransi ini ternyata sebuah penelitian dijadikan sasaran penyerangan.

Bersama kekerasan-kekerasan yang terjadi beruntun di Jogjakarta, seperti dilakukan oleh FAKI, dan sebelumnya terjadi kekerasan beberapa asrama mahasiswa, AJI Damai mendukung adanya penyelesaian secara tuntas atas berbagai kasus kekerasan di Yogyakarta.
5.3. Penyerangan PPLP di Gunungkidul

Sekitar 150 orang tak dikenal menyisir dan merusak gardu-gardu yang dijadikan posko PPLP di sepanjang Jalan Bugel-Glagah, tepatnya di Desa Karangwuni dan Garongan, Senin (27/10/2008) sekitar pukul 09.00 WIB. Akibat kejadian itu, rencana massa PPLP menemui Dewan Kulonprogo dan menyampaikan tuntutan, batal dilakukan. Warga terpecah, sebab pada saat hampir bersamaan sekitar 200 orang tiba di DPRD dan menyampaikan dukungan terhadap pelaksanaan megaproyek pasir besi.

Perusakan diduga terkait dengan pro-kontra rencana penambangan pasir besi di pesisir Kulonprogo. Petani tidak setuju dan menolak rencana penambangan sedangkan sebagian lainnya setuju. Massa yang tak setuju beberapa kali berunjuk rasa. Kejadian yang cukup tragis dan memilukan, posko mereka dirusak.

Kejadian ini membuat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak Kapolres Kulonprogo dan Kapolda DIY memberi penjelasan serta mengusut tuntas kasus penyerangan gardu-gardu milik Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP) penentang proyek penambangan pasir besi di Jalan Bugel-Glagah, Kulonprogo.

Selain itu, Komnas HAM mendesak Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) DIY dan Muspida Kulonprogo berinisiatif melakukan pertemuan dengan masyarakat guna meredam gejolak dengan mempertemukan dua warga berbeda pandangan atas rencana proyek penambangan pasir besi di pesisir Pantai Selatan Jawa itu.

Komnas juga mendesak pemerintah pusat dan daerah agar mengkaji lebih mendalam lagi dengan perhitungan aspek risiko sosial, ekonomi, budaya, lingkungan dan HAM. Demikian isi surat dari Komnas yang ditandatangani oleh Komisioner Komnas HAM, Jony Nelson Simanjuntak, tertanggal 28 Oktober dan ditujukan kepada Bupati dan Kapolres Kulonprogo. Surat bernomor 2.465/K/PMT/X/08 itu juga ditembuskan kepada Ketua Komnas HAM, Irwasum Mabes Polri, Ketua DPRD Provinsi DIY, Gubernur DIY, Kapolda, Ketua DPRD Kulonprogo, Adipati Ario Paku Alam IX dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jogja.

5.4. Pelarangan buku terbitan Galang Press

Tanggal 18 Desember 2007, terjadi kasus di mana penerbit Galang Press menyesalkan tindakan Jaksa Agung karena salah satu buku yang diterbitkan oleh penerbit yang beralamat di Jl. Bakung No. 13 Baciro Baru Yogyakarta ini, disita untuk beredar di seluruh Indonesia. Buku itu berjudul Tenggelamnya Rumpun Melanesia: Pertarungan Politik NKRI karya Sendius Wonda yang sudah beredar sejak tiga bulan lalu.

Kejadian bermula ketika redaksi Galang Press Yogyakarta, mendapat kabar penyitaan buku sejak Kamis (13/12/2007) yang dilakukan Kejaksaan Negeri Jayapura. Informasi yang diterima Pimred Galang Press, AA Kunto menyebutkan bahwa di Gramedia Jayapura ada surat dari Kejaksaan Negeri di sana untuk menarik buku itu dari peredaran. Katanya, untuk diteliti lebih lanjut tanpa menyebutkan apa yang akan diteliti (KCM, 15/12/2007). Sebanyak 55 eksemplar buku disita dari toko buku Gramedia Jaya Pura.

Penerbit Galang Press lewat pemimpin redaksinya, AA Kunto memprotes dengan melayangkan siaran pers. Salah satu media yang kemudian memuat siaran persnya adalah Suara Merdeka, edisi 19 Desember 2007. AA Kunto menyebutkan bahwa keputusan Jaksa Agung untuk melarang buku itu tidak sesuai dengan kebebasan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi negeri ini, juga melanggar UUD 45. Seharusnya Kejaksaan Agung memanggil dulu Galang Press sebagai penerbit ataupun penulis buku tersebut, tetapi itu tidak dilakukan. Yang dilakukan justru menyita buku-buku itu pada 15 Desember lalu di Papua, lewat Kejari Papua Barat.

Sebelumnya Kejaksaan Agung memang telah mengeluarkan SK Kejaksaan Agung No: Kep-123/A/-JA/11/2007 yang menyatakan bahwa buku terbitan Galang Press itu bisa memecah belah persatuan dan mendeskreditkan pemerintah. Salah satu isinya misalnya menyebutkan bahwa penyakit HIV/AIDS di Papua sengaja disebarkan lewat pekerja seks yang didatangkan dari luar Papua. Selanjutnya berdasarkan Instruksi No: INS-004/1/JA/11/2007 Jaksa Agung menginstruksikan kepada para Kajari dan Kajati seindonesa untuk segera menarik buku tersebut. Maka pada bulan Desember, buku yang dterbitkan oleh Galang Press itu, di toko buku Gramedia Jayapura kemudian disita Kajari setempat.

Selain reaksi dari redaksi Galang Press, reaksi lebih keras dilakukan Ketua Umum Badan Pelayanan Pusat Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua, Pdt. Socratez Sofyan Yoman, yang juga memberi kata pengantar buku itu. Menurut Pdt Socrates (dikutip www.kabarpapaua.com), pelarangan buku merupakan bukti bahwa NKRI yang sudah merdeka belum dewasa dalam berdemokrasi dan menerima perbedaan yang menunjukkan kekayaan intelektual suatu bangsa. Menurutnya buku itu bagian terpenting dari ekspresi situasi riil di Papua. Kenapa dilarang?,” katanya dengan nada tanya seperti dilansir Cenderawasih Pos edisi Senin (17/12/2007).

Buku itu sendiri dicetak sebanyak 5000 ekslempar dan beredar sejak 3 bulan lalu. Selain di seluruh Indonesia, buku tersebut bahkan telah beredar juga di Amerika dan Australia. Menurut Pdt. Socrates, naskah yang sama kini sedang diterjemahkan dalam Bahasa Inggris. Pelarangan itu justru mendorong orang untuk mencari buku itu dan ingin tahu isinya.

o Isu Hubungan Antarumat Beragama

Kasus-kasus yang masuk dalam kategori ini sepanjang November 2007-November 2008 terdapat dua kasus: isu pemurtadan di Kalicode dan kasus macetnya pembentukan FKUB DIY dan Gunungkidul yang berakibat pada konflik internal hubungan antar agama.

6.1. Isu pemurtadan dan kristenisasi di Kalicode

Bulan Agustus 2008, isu pemurtadan menjadi momok di kalangan sebagian muslim di Yogyakarta. Salah satunya di sekitar Kalicode, kelurahan Wirogunan, kecamatan Mergangsan. Sebagian masyarakat Islam di Mergangsan melihat ada fenomena perpindahan agama sebagian muslim menjadi non muslim di kalangan masyarakat sekitar bantaran Kalicode, yang basis profesinya banyak sebagai pemulung, tukang becak, ojek, dan sejenisnya.

Isu ini berkembang kencang di kalangan sebagian masyarakat muslim sekitar Kalicode pada pertengahan Juli 2008, tepatnya tanggal 26 Juli 2008, sampai akhirnya diadakan rapat antara unsur MUI, DMI, dan pengurus takmir masjid yang ada di Mergangsan. Pertemuan diadakan di masjid al-Huffazh Mergangsan Kidul, yang menghasilkan perlunya pengajian untuk dan gerakan untuk melawan pemurtadan.

Pertemuan kemudian membicarakan soal isu kristensiasai di pinggir kalicode sebelah barat dan sebelah timur yang melintasi wilayah kecamatan mergangsan; Dalam pertemuan itu, disinggung-singgung adanya sebagaian warga Kalicode yang dulunya muslim sekarang beralih menjadi non-muslim, tidak kurang dari 20-an orang. Modus yang dipakai menurut pertemuan itu adalah pengentasan kemiskinan dengan memberikan modal bantuan usaha dan memberikan sembako kepada sebagian muslim yang ada di sekitar Kalicode.

Peretmuan di Kalicode itu berusaha membuat pengajian di sekitar kalicode, yang sebelumnya tidak ada pengajian besar-besaran. Pengajian kemudian diadakan oleh unsur-unsur MUI kecamatan Mergansan, DMI, dan beberapa pengurus takmir di Mergangsan. Pengajian dadakan pada awal Agustus 2008, bertepatan dengan peringantan Isra’ Mi’raj di masjid al-Huffazh, dengan alasan masjid itu dekat dengan Kalicode, berjarak sektar 30-an meter.

Pengajian itu di antaranya mendatangkan Dr. Muhammad MAg, yang membicarakan persoalan bahaya kristensisasi dan penyakit yang disebut kalangan tersebut dengan istilah sipilis (sekularisme, pluralisme, dan liberalisme). Selain Muhammad Mag, juga ada muallaf Bambang Miswanto, yang berbicara tentang kebenaran Islam melampaui semua agama.

Selain dua tokoh itu juga ada dari unsur kecamatan, KUA (memimpin doa), DMI, dan beberapa pengurus takmir masjid disekitar. Pengajian ini terhitung besar di Kalicode setelah ada konsolidasi adanya isu pemurtadan dan kristensisasi. Tidak kurang dari 600-an orang yang hadir. Setelah pengajian selesai di masjid al-Huffadz, juga dibagikan sembako kepada sebagian muslim di sekitar Kalicode yang hidup miskin, tidak kurang dari 300 bungkus.

Oleh sebagian ustadz, yang menjadi dasar pemikiran kegiatan pengajian yang dimaksudkan untuk mengusung isu pemurtadan di pinggir Kalicode adalah QS. Ali Imran ayat 51, yang berbunyi: Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, karena itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus”. Selain ayat ini, kata Dr. Muhammad: yaitu: “Bahwasanya kefakiran bisa membawa kekafiran.” Dari dasar pemikiran ini, dilakukan kegiatan pengajian membendung kristenisasi sekaligus dengan mengambil momen Isra’ mi’raj.

Setelah ada pengajian di masjid al-Huffadz yang mengusung isu Kristenisasi dan pemurtadan di sekitar wilayah Kalicode, muncul pembatasan-pembatasan sosial yang menjurus ke arah konflik. Di antaranya, di kalangan sebagian masyarakat Kalicode mulai berkembang pemetaan, di antaranya ada yang menyatakan kepada tetangganya: “Hati-hati dia Kristen.” Di antara anak-anak kecil juga muncul pernyataan-pernyataan, misalnya yang pernah ada ketika menjelang TPA dan melihat anak-anak non-muslim, anak-anak kecil ini menjauh dan mengatakan: “Kowe non-muslim to.”

Pengajian akbar di sektar Kalicode ini manambah amunisi bagi ustadz-ustadz di sekitar Kalicode, untuk selalu mengatakan tentang bahaya sekularisme, pluralisme dan liberalisme, termasuk di pengajian ibu-ibu di beberapa masjid, meskipun perpindahan agama sebagian masyarakat Kalicode itu tidak ada kaitannya dengan perdebatan soal sekularisme. Bagi sebagian ustadz di sekitar Kalicode, pengajian itu semakin menambah amunisi mereka untuk menghujat dan membesarkan isu kristenisasi.

Meski begitu, menurut Joko yang tinggal di sekitar Kalicode, sebaiknya kalau masyarakat muslim resah karena adanya perpindahan sebagian pemeluk muslim ke agama non-Islam, dan sebabnya soal ekonomi, maka sebaiknya elit agama memberikan santunan ekonomi atau memberikan dana untuk bisa usaha terhadap masyarakat, bukan hanya dengan pengajian dan menghujat agama lain, karena akan menimbulkan konflik berkepanjangan.

6.3. Konflik terkait pembentukan FKUB

Sampai November 2008, di wilayah DIY dan Gunungkidul FKUB (yang narasinya juga sudah disebutkan di kelompok kebijakan) belum terbentuk. Dalam peraturan gubernur yang memayungi pembentukan FKUB, pasal 1 ayat 12 disebutkan bahwa umat Budha diwakili Walubi dan Kristen diwakili PGI. Sementara di wilayah DIY (tingkat propinsi PGI melakukan walk out). Sementara di Gunungkidul, pihak kristen yang hadir bukan diwakili PGI, tetapi dari FKUK (Forum Komunikasi Umat Kristen), dan pihak Budha yang menurut peraturan diwakili Walubi ternyata di Gunungkidul yang ada umat Budha dalam wadah MBI (Majlis Budayana Indonesia).

Fenomena yang disebabkan oleh Peraturan bersama menteri dalam negeri dan menteri agama No. 9/No. 8 tahun 2006 dan payung hukum yang lebih bawah, yaitu pergub, berakibat pada hubungan-hubungan di antara umat beragama dan internal mereka sendiri dalam kasus DIY dan Gunungkidul, malah terjadi konflik-konflik yang membahayakan kerukunan.

o Isu-Isu Moralitas dan Pornografi

7.1. Pernyataan rasis ketua Pansus RUU Pornografi di DIY

Kasus-kasus yang masuk dalam kategori ini, sepanjang November 2007-November 2008 terdapat satu kasus, berupa pernyataan Rasis ketua Pansus RUU Pornografi dalam Uji publik di DIY. Kejadiannya, berawal ketika pada hari senin, 13 Oktober 2008 mulai pukul 09.45 sampai dengan selesai di Kantor Gubernur DIY diselenggarakan uji publik RUU Pornografi oleh Tim Panitia Kerja RUU Pornografi yang diketuai langsung oleh Balkan Kaplele. Dalam forum ini, pihak yang selama ini menyatakan mendukung maupun menolak RUU Pornografi bertemu dalam sebuah forum formal, yang sebelumnya tidak pernah diadakan. Yang selama ini kritis terhadap RUU Pornografi ini, adalah YuK (yogyakarta untuk keberagaman)

Sebagai bentuk penyikapan terhadap uji publik tersebut, banyak peserta dari YuK mempertanyakan kelayakan forum ini, dan akhirnya memutuskan untuk walkout. Ada beberapa alasan kenapa YuK memutuskan walkout. Pertama, YuK! mempertanyakan ideologi hukum yang diapakai sebagai landasan produk hukum ini (RUU Pornografi) yaitu naskah akademik, yang tidak disharekan kepada peserta forum. YuK! melihat bahwa naskah akdemik ini sangat penting untuk mengkaji sebuah draft hukum. Kedua, dalam kalayakan sebuah uji publik, semestinya peserta diberi kesempatan untuk mengkaji RUU Pornografi melalui pembagian naskah akademik dan draftnya. Hal ini terlihat dalam hal penyebaran undangan yang sangat mendesak yakni 2 hari sebelum uji publik. Disamping itu, di dalam undangan semestinya dilampirkan naskah akademik dan draftnya. Dengan demikian YuK! menganggap forum uji publik ini tidak layak dinamakan sebagai uji publik. Oleh karena itu, YuK! meminta naskah akademis dan diberi waktu untuk mengkajinya.

Acara uji publik (berdasar undangan) RUU Pornografi ini ternyata memanas. Sesaat setelah Albert, perwakilan masyarakat Papua, menyatakan keberatan atas beberapa pasal dalam RUU ini, pernyataan bernada SARA dikeluarkan oleh Ketua Tim Panja RUU Pornografi, Balkan Kaplele. Balkan Kaplele menyebutkan: ”Adik Albert kita sama-sama orang Timur, Belajarlah dari orang Jawa biar jadi beradab, dan menikah dengan orang Solo saja agar memperbaiki keturunan” lanjut Balkan selaku ketua tim.

Peserta YuK beberapa di antaranya kemudian menyebutkan: “rasis ... rasis ... rasis, ketua Pansur rasis ...” Beberapa hari kemudian, sikap rasisme ketua Pansus RUU Pornografi ini disikapi oleh YuK dengan menggelar protes aksi, dengan membacakan kronologi kejadian, dan YuK mengecam keras sikap rasis itu.

o Fatwa-fatwa Keagamaan

Kelompok kasus yang berada dalam item fatwa-fatwa keagamaan sepanjang November 2007-November 2008 tidak ada, kecuali pernyataan sikap 35 kiai tentang Ahmadiyah dan Bakor Pakem dipandang sebagai fatwa.

D. PEMBACAAN DAN REKOMENDASI

1. Pembacaan atas kejadian selama November 2007-November 2008

Setelah mencermati perkembangan kebebasan berekspresi, berkeyakinan, beragama, dan berideologi sepanjang November 2007-November 2008 di Daerah Istimewa Yogyakarta, dapat dilihat, baik yang kasus-kasus lokal atau kasus yang berhubungan dengan rentetan kasus di tempat lain, menunjukkan masalah kebebasan berekspresi, berkeyakinan, berideologi dan beragama, sepanjang tahun ini masih cukup besar.

Bila diperinci jumlahnya kita dapat memperoleh infomrasi: 8 kasus kekerasan dan sweeping, 2 kasus surat keputusan institusi negara terhadap pelarangan aliran tertentu dan penulisan buku, 3 kasus konflik dan hubungan antaragama, dan 4 kasus penyesatan dan pernyataan rasis. Kategori jumlah kasus itu disebutkan di bawah ini:

* Kasus kekerasan ternyata menempati porsi tertinggi, baik dalam bentuk penyerangan atau dalam bentuk sweeping ( 8 kasus), yaitu: penyerangan FPI DIY-Jateng terhadap Sapto Dharmo di Sleman (Oktober 2008); penyerangan sekolah bersama oleh FAKI di Bantul (Maret 2008); sweeping yang dilakukan LPI terhadap tempat-tempat warung-warung makan pada bulan Ramadhan (Agustus 2008); penyerangan LOS DIY oleh massa (Februari 2008); penyerangan PLPP oleh massa tak dikenal (Oktober 2008); kasus sweeping Formas di Sleman terhadap pengikut Qiyadah Islamiyah (November 2007); dan kasus Sedayu di mana terjadi pemukulan terhadap 4 anggota Banser oleh FPI DIY-Jateng (Juni 2008);

* Surat keputusan tentang pelarangan aliran tertentu dan kegiatan menulis buku dari institusi negara (2 kasus), yaitu: pelarangan Kejaksaan Agung terhadap buku penerbit Galang Press yang ada di kota DIY (Desember 2007), dan pelarangan Kejati DIY terhadap Qiyadah Islamiyah DIY bernomor Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi Nokep 129/O.4/11/2007, yang merupakan hasil kesepakatan Tim Badan Pengawasan dan Aliran Kepercayaan Masyarakat Propinsi DIY di Kantor Kejati DIY.

* Konflik hubungan antar agama (3 kasus), yaitu: isu pemurtadan dan kristenisasi di Kalicode (Agustus 2008), konflik dan macetnya pembentukan FKUB DIY dan Gunungkidul (sampai November 2008), dan konflik Klenteng Poncowinatan (Februari 2008).

* Penyesatan dan pernyataan rasis (4 kasus), yaitu: pernyataan rasis ketua Pansus RUU Pornografi (Balkan Kaplale) di Yogyakarta (Oktober 2008), pernyataan penyesatan beberapa kiai terhadap Ahmadiyah (April 2008), pernyataan penyesatan FSRMY terhadap Ahmadiyah (April 2008), dan pernyataan penyesatan FPI DIY terhadap Sapto Dharmo (Oktober 2008), yang dibarengi dengan tindakan kekerasan.

Dari beberapa jumlah kasus yang telah disebutkan di atas, dapat dilihat bahwa kasus kekerasan, konflik, penyesatan, dan sejenisnya itu terjadi: pertama, adanya pembiarat aparat terhadap pelaku kekerasan di lapangan, kedua, terjadinya kekerasan dan penyesatan terhadap kelompok sipil justru dilakukan kelompok sipil yang lain, dan ketiga adanya kebijakan yang dilakukan institusi negara sendiri.

Pertama, Adanya pembiaran institusi negara. Pembiaran yang dilakukan institusi negara terhadap pelaku kekerasan di lapangan, terjadi misalnya dalam kasus penyerangan FAKI terhadap sekolah bersama di Bantul di mana kepolisian melihat langsung dan tidak menangkap para pelaku meskipun kekerasan ada di depan mata; penyerangan FPI terhadap sapto dharmo di mana polisi juga tidak menangkap para pelaku kekerasan, malah pengembalian dompet yang diambil oleh FPI juga lewat anggota kepolisian. Kasus-kasus lain yang mana aparat tidak bertindak menangkap pelaku kekerasan dengan segera dan cenderung tidak diteruskan, juga menunjukkan kesan ada pembiaran aparat keamanan terhadap pelaku kekerasan.

Dalam kasus sapto dharmo misalnya, karena penyerangan itu dianggap sebagai bukan delik aduan, maka diserahkan kepolisi untuk melakukan tindakan terhadap kekerasan yang sudah ada. Tetapi, penindakan yang dilakukan kepolisian juga tidak ada, sementara Sapto Dharmo sendiri memandang itu sudah menjadi wewenang kepolisian. Pembiaran aparat akan mendorong kasus-kasus serupa terulang, dengan tanpa ada penegakan hukum, dan yang melakukan bisa cenderung aman. Padah negara dan institusinya harus menjamin setiap hak hidup warga negara aman, baik dari teror atau dari kekerasan.

Kedua, dilakukan sesama kelompok sipil. Di antara 8 kasus kekerasan dan sweeping semuanya ternyata dilakukan kelompok sipil yang menyerang kelompok sipil lain. Kasus penyerangan FAKI terhadap sekolah bersama, penyerangan FPI terhadap Sapto Dharmo, penyerangan massa tak dikenal terhadap PPLP, dan sweeping yang dilakukan Formas semua dilakukan oleh kelompok sipil. Padahal sesama kelompok sipil, memelik8 hak yang sama di hadapan hukum negara, untuk dijamin hak hidupnya.

Kekerasan yang dilakukan kelompok sipil ini menunjukkan: pelecehan terhadap aparat keamanan, karena aparat keamanan seperti dianggap tidak ada; terjadinya pendangkalan rasa kebangsaan yang semakin besar; dan semakin tidak amannya hidup di negeri dan rumah yang didirkan mereka sendiri, karena adanya ancaman, teror dan kekerasan yang dilakukan kelompok lain.

Ketiga, dilakukan institusi negara. Di samping kekerasan dilakukan oleh kelompok sipil, adanya pembiaran aparat keamanan terhadap kasus-kasus kekerasan tertentu, juga ada kebijakan institusi negara yang justru membuat ekspresi, berkeyakinan, berideologi, dan hak beragama kelompok masyarakat tertentu jadi terampas. Selama 1 tahun setidaknya ada 2 kebijakan jenis ini, yaitu: keputusan Kajati DIY tentang Qiyadah Islamiyah, dan keputusan Kejaksaan agung terhadap buku terbitan Galang Press.

Dalam bahasa yang lain, kebijakan institusi negara jenis ini mencerminkan represi negara terhadap kelompok tertentu di masyarakat, yang padahal kelompok ini sama sekali tidak terlihat melakukan gerakan pemberontakan bersenjata, tetapi hanya karena dituduh sesat oleh kelompok sipil lain (kasus Qiyadah Islamiah); dan penulisan buku bisa dianggap kriminal, tentu menjadi sebuah tragedi di tengah Indonesia yang sudah mengakomodasi dan mengesyahkan sumber-sumber kebebasan hak berbicara dan berekspresi dan Undang-undangnya.

Dari pembacaan demikian, dapat disimpulkan, terutama terjadinya kekerasan akan semakin memperoleh tempat di DIY manakala aparat keamanan tidak melakukan tindakan nyata untuk menangkap pelaku kekerasan yang dilihatnya di lapangan. Pembiaran ini menjadikan aparat keamanan yang harus melindungi warga negara sendiri, terasa tidak memiliki deteksi dini karena sudah kedahuluan kelompok-kelompok yang melakukan kekerasan. Tampak kelompok-kelompok yang melakukan kekerasan lebih canggih (?) daripada aparat keamanan.

Melihat beberapa kasus di atas, tampak sekali bahwa kekerasan sipil dilakukan oleh kelompok-kelompok, bukan perindividu, dan bahkan memiliki organisasi yang orang awam dan umum paham di mana letak kantor dan markasnya. Tentu saja, aparat keamanan lebih tahu soal ini, tetapi sering terjadinya kekerasan yang dilakukan kelompok-kelompok ini, menunjukkan lemahnya, atau sebenarnya pembiaran oleh aparat keamanan.

2. Rekomendasi

Dari pembacaan dan adanya fakta kekerasan di atas, rekomendasi yang perlu dilakukan adalah:

* Mendesak kepada kelompok-kelompok sipil DIY untu mendesak institusi negara, terutama aparat keamanan untuk bertindak profesional sebagai bagian dari kepolisian RI, yang mengabdi kepada NKRI, bukan kepada sekelompok orang yang harus mendasarkan pada UUD 45, UU, dan kovenan hak sipil dan politik yang telah diratifikasi pemerintah RI.

* Mendesak kepada institusi negara di DIY untuk tetap menindak kekerasan sesuai hukum yang berlaku, di mana kekerasan yang nyata ada dan yang bukan delik aduan, sudah semestinya institusi negara harus beritindak cekatan dan profesional.

* Mendesak institusi negara di DIY untuk terus melakukan pencerahan-pencerahan tentang ratifikasi UU yang berisi jaminan dasar hak-hak-hak warga negara, seperti hak berbicara, hak berkumpul, hak berkyakinan, hak beragama, hak berideologi, dan hak-hak-hak dasar lain warga negara.

E. Lampiran-lampiran

Jumlah kasus-kasus, deskripsi dan pelaku-korban dalam masing-masing kasus selama November 2007-November 2008 di DIY.

No	Kategori	Jumlah	Deskripsi	Pelaku	Korban
1.	Kekerasan berbasis agama dan sweeping	4	FPI DIY-Jateng menyerang Sapto Dharmo di wilayah Sleman dengan 30-an massa, memukul, mengobrak-abrik tempat semedi, mengambil dompet, mengganggap Sapto Dharmo sebagai aliran sesat, dll (Oktober 2008). Formas melakukan sweeping terhadap para anggota Qiyadah Islamiyah di Sleman dan memaksanya untuk bertaubat (November 2007) LPI melakukan sweeping menjelang Ramadhan ke beberapa tempat yang dianggap mereka sebagai tempat maksiatn (Agustus 2008) FPI DIY-Jateng memukul1 4 anggota Banser yang sedang dudu-duduk di pinggir jalan, dan setelah tempat mereka diturunkan papan namanya oleh massa tak dikenal (Juni 2008)	1. FPI DIY-Jateng 2. Formas Sleman 3. LPI 4. FPI DIY-Jateng	1. Sapto Dharmo 2. Qiyadah Islamiyah 4. Pemilik tempat yang disweeping 6. Banser
2.	Kebebasan berekspresi, berkeyakinan, dan berideologi	3	1. Massa tak dikenal dari Bantul menyerang dan berdemonstrasi di kantor LOS DIY (Februari 2008) 2. Massa tak dikenal menyerang dan merusak tempat-tempat Paguyuban Petani Lahan Pasir Gunungkidul (PPLP) (Oktober 2008) 2. FAKI Bantul menyerang sebuah sekolah bersama kaum tani di Dlingo Bantul (Februari 2008)	1. Massa tak dikenal 2. Massa tak dikenal 3. FAKI Bantul	1. LOS DIY 2. PPLP 3. Sekber
3.	Isu tempat ibadah	1	Terjadi perebutan Klenteng Poncowinatan antara dua kelompok (budya wacana dan Konghucu) dan saling berdemonstrasi (Februari 2008)
4.	Kebijakan institusi negara		1. Pada tanggal 2 November 2007 Kajati menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi Nokep 129/O.4/11/2007, yang merupakan hasil kesepakatan Tim Badan Pengawasan dan Aliran Kepercayaan Masyarakat Propinsi DIY di Kantor Kejati DIY. Isinya melarang Qiyadah Islamiyah di DIY. Larangan juga berlaku terhadap segala bentuk cetakan dan rekaman-rekaman yang berhubungan dengan aliran Qiyadah Islamiyah (November 2007) 2. Tanggal 18 Desember 2007, terjadi kasus di mana penerbit Galang Press menyesalkan tindakan Jaksa Agung karena salah satu buku yang diterbitkan oleh penerbit yang beralamat di Jl. Bakung No. 13 Baciro Baru Yogyakarta ini, disita untuk beredar di seluruh Indonesia. Buku itu berjudul Tenggelamnya Rumpun Melanesia: Pertarungan Politik NKRI karya Sendius Wonda yang sudah beredar sejak tiga bulan lalu (Desember 2007)	1. Kajati DIY 2. Kejagung	1. Qiyadah Islamiyah 2. Penerbit Galang Press
5.	Penyesatan terhadap individu/kelompok lain		1. Beberapa kiai di DIY menandatangani surat pernyataan yang menyebutkan Ahmadiyah sesat (Juni 2008) 2. FSRMY berdemonstrasi dan menyebutkan Ahmadiyah sesat dan harus dilarang (mei 2008) 3. FPI-Jateng DIY selain melakukan kekerasan terhadap Sapto Dharmo di Sleman, juga menyesatkan ajaran Sapto Dharmo dalam penyerangan yang berlangsung dramatis di malam hari (Oktober 2008) 4. Konflik di tubuh MMI dpenuhi dengan saling sesat menyesatkan. M. Tholib mengatakan bahwa Baasyir itu sudah sesat, seorang Syi’ah dan Amadiyah. Baasyir menyebutkan bahwa MMI sistem yang dianut tidak mengkuti sunnah (Juni 2008)	1. Beberapa kiai 2.FSRMY 3. FPI Jateng-DIY 4. Ba’asyir-M.Tholib	1. Ahmadiyah 2. Ahmadiyah 3. Sapto Dharmo 4. M.Tholib-Baasyir
6.	Fatwa kelompok agama		Dalam pernyataan sikap yang juga menjadi fatwa, beberapa kiai menyebutkan Ahmadiyah sesat (Juni 2008)	1. Beberapa kiai	1. Ahmadiyah
7.	Pornografi dan moralitas		Dalam uji publik di DIY, ketua Pansus Balkan Kaplale justru mengeluarkan pernyataan rasis kepada anggota YuK, Albert Duwith, agar sebagai orang Papua untuk memperbaiki keturunan sebaiknya kawin dengan orang Solo (Oktober 2008)	1. Balkan Kaplale	2. Albert Duwith (YuK)
8.	Hubung antar agama	3	Belum disepakati dan macet pembentukan FKUB, karena ada ketidaksepakatan kelompok-kelompok agama di DIY (sampai November 2008 belum clear) Terjadi kemacetan pembentukan FKUB di Gunungkidul, karena tidak ada Walubi dan PGI (sampai November 2008 belum clear) Muncul isu pemurtadan dan kristenisasi di Kalicode Margangsan kota DIY, hingga diadakan pengajian besar-besaran (Agustus 2008)

DANA CITARUM

2008-12-12T02:12:00.000-08:00

* BANK PEMBANGUNAN ASIA KUCURKAN DANA CITARUM

Indonesia mendapat pinjaman dana Bank Pembangunan Asia, ADB, untuk mengatasi pencemaran Sungai Citarum. Dalam lima belas tahun ke depan, ADB akan mengucurkan dana setengah milyar dolar. Sungai Citarum mengalir dari Bandung ke Jakarta dan termasuk salah satu sungai paling tercemar di dunia. Citarum digunakan penduduk dan industri sebagai tempat buangan limbah. Menurut ADB, pinjaman dana penanggulangan pencemaran bertujuan untuk meningkatkan standar kehidupan jutaan penduduk. Sebelumnya, Indonesia telah membuat rencana penanggulangan masalah Sungai Citarum. Anggaran keseluruhan ADB sebesar 3,5 milyar dolar akan ditujukan ke berbagai yayasan.

* PINJAMAN UNTUK TANGANI CITARUM

Indonesia mendapat pinjaman dana jutaan dolar dari Bank Pembangunan Asia ADB, guna menangani sungai Citarum yang sudah sangat tercemar, bahkan diduga sungai yang paling tercemar di dunia. Pertanyaan yang timbul, dengan pinjaman itu betulkan bisa secara efisien mengatasi masalah pencemaran Citarum itu. Berikut penjelasan Slamet Daryoni dari Walhi Jakarta tentang kasus tersebut.

Slamet Daryoni[SD]: Ada dua hal ya, yang terjadi di Citarum ini pertama bahwa memang secara kualitas ini sudah cukup mengkhawatirkan. Sebetulnya dia merupakan bahan baku untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui PDAM yang melalui sungai Citarum itu untuk Jakarta wilayah timur artinya nantinya akan masuk di kali Malang. Nah, itu memang tingkat pencemarannya sudah cukup tinggi sehingga itu semakin meningkatkan ongkos untuk menghasilkan pasokan air bersih bagi sebagian penduduk Jakarta.

Tapi di sisi yang lain juga, ada terjadi problem perebutan air untuk pemenuhan kebutuhan baku air dan air minum dan untuk pemenuhan kebutuhan aliran sawah yang ada di kawasan Karawang dan sekitarnya. Sehingga baik secara kualitas maupun kuantitas ini memang mengalami problem yang cukup mengkhawatirkan di masa-masa yang akan datang. Nah, saya kira memang perlu ada peninjauan ulang terhadap pengelolaan kawasan yang ada di sungai Citarum ini begitu.

Radio Nederland Wereldomroep[RNW]: Nah, ini memang sungai Citarum diberitakan di sini juga merupakan sungai untuk pembuangan limbah dari penduduk dan industri pak ya?

SD: Betul, jadi harus diakui bahwa memang sebagian besar sungai-sungai di kawasan Jakarta dan Jawa Barat, ini mengalami kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Kami punya data umpama dalam satu tahun itu untuk Jakarta sendiri di teluk Jakarta, itu menghasilkan kurang lebih 1,3 juta meter kubik per hari yang menggelontor ke teluk Jakarta. Sedangkan paparan limbah D3, dalam satu tahun yang menggelontor ke lingkungan di Indonesia itu mencapai 7 juta ton per tahun.

Nah, dari 7 juta ton itu kecil sekali yang bisa didaur ulang yaitu mencapai 1,7 juta ton saja. Nah, sisanya ini menggelontor ke median lingkungan yang ada di Indonesia dan mayoritas itu berada di pulau Jawa dan sebagian besar di pulau Jawa itu berada di Jawa Barat dan Jakara. Artinya ini sangat paralel dengan temuan yang melaporkan bahwa mayoritas limbah-limbah baik itu limbah industri berbentuk limbah cair yang bisa mengurangi kadar kwalitas air yang ada di sungai-sungai di Jakarta juga limbah B3 bahan racun dan berbahaya juga masuk di badan-badan sungai yang ada di wilayah Jakarta dan Jawa Barat.

RNW: Lalu pinjaman yang jutaan dolar ini pak ya, apakah menurut bapak bisa dijamin penggunaannya untuk mengatasi pencemaran Citarum ini?

SD: Saya kira persoalannya bukan di tingkatan ada atau tidak ada dana. Apalagi kalau dana itu berasal dari hutang. Terus terang kami secara tegas, Walhi, menolak skema ini. Karena dengan menggunakan dana-dana hutang dalam rangka perbaikan kwalitas lingkungan dengan kondisi sistem penegakkan hukum, sistem kepemerintahan belum berpihak kepada lingkungan saya kira dana-dana itu tidak pernah akan cukup efektif bahkan tidak efektif untuk menjawab problem pencemaran yang ada di kawasang sungai Citarum.

Mengapa ini saya selalu sampaikan? Pertama bahwa apakah memang yang menjadi problem adalah sungainya terdegradasi karena faktor alam atau ada persoalan lain yang kami temukan. Fakta di lapangan adalah bahwa rusaknya kondisi sungai Citarum tersebut karena lemahnya pemerintah dalam melakukan penaatan dan penegakkan hukum bagi pihak-pihak industri yang menggelontor limbah tanpa melalui pengelolaan terlebih dahulu.

Artinya saya tidak cukup mengerti dengan skema yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan mengajukan proposal dana sekian juta US Dolar dan apalagi dana itu dari hutang. Pengalaman beberapa kasus untuk penyelesaian kasus-kasus lingkungan dengan menggunakan skema utang, dalam perjalanannya itu lebih banyak berorientasi proyek ketimbang menyelesaikan problem yang sesungguhnya.

Subject: Warta Berita - Radio Nederland, 05 Desember 2008
Date: Fri, 5 Dec 2008 14:50:28 +0000
From: Radio Nederland Berita list manager

Global warming suspect

2008-12-11T23:51:00.000-08:00

* GAYA HIDUP VEGETARIAN DAN PEMANASAN BUMI

Tahukah Anda kalau gaya hidup vegetarian bisa membantu penangkalan pemanasan
global? Maklum 20 persen pancaran gas asam arang berasal dari ternak yang
kita makan. Dengan kata lain, kalau tak makan daging, maka kita juga tak
menyumbang gas asam arang ke udara, yang membuat bumi makin panas. Sulitkah
menjadi vegetarian? Reporter KBR68H Antonius Eko mengajak menengok gaya
hidup baru.

Susianto lain dari teman-temannya ketika memilih menu makan siang. Sebagai
vegetarian, Susianto hanya makan tumbuh-tumbuhan, tidak makan makhluk hidup,
seperti daging, ikan atau olahannya. Susianto yang Ketua Masyarakat
Vegetarian Indonesia meluruskan salah kaprah istilah vegetarian. Sering
dikira 'vegetarian' berasal dari kata 'vegetables' atau sayur-sayuran.
Padahal sebetulnya ini diambil dari bahasa Latin, 'vegetus', berarti 'hidup
sehat dan semangat.' Jauh dari kata sayur.

Susianto sudah vegetarian totok selama 20 tahun. Kata dia, gaya hidup
vegetarian sudah dikenal sejak abad kelima sebelum Masehi. Saat itu mereka
disebut 'vitagorian' alias pengikut Phytagoras, ilmuwan jenius dan ahli
matematika, yang ternyata juga vegetarian. Istilah 'vegetarian' sendiri baru
muncul seribu tahun kemudian, tahun 1800an.

Susianto: Jadi pada 1847 kata vegetarian mulai diperkenalkan, saat
berdirinya UK Vegetarian Society. Itu adalah organisasi vegetarian modern
pertama, di Inggris. Jadi Inggris itu memang pencetusnya, tapi bukan berarti
orang vegetarian itu sejak 1847, bukan. Sebelum itu sudah banyak orang

vegetarian. Cuma waktu itu belum ada kata vegetarian.

Susianto jadi vegetarian karena alasan kesehatan. Pendidikan ilmu kimia dan
gizi membuat dia tahu persis bahaya daging.

Susianto Di daging banyak kolesterol, banyak lemah jenuh. Sedang di tumbuhan
tidak ada kolesterol dan kolesterol ini penyebab utama penyakit jantung.
Saya rasa anak kecil juga tahu. Keuntungan kedua di daging tidak ada serat.
Serat hanya di tumbuhan. Itu mencegah obesitas, kanker dan juga diabetes.
Rata-rata protein hewani bersifat asam dan itu disukai oleh sel kanker.
Sedang sayur bersifat basah, tidak disukai sel kanker.

Vegetarian sejati mesti lewat tiga tahap. Pertama, lakto ovo, yaitu
vegetarian yang masih menyantap susu dan telur. Setelah itu, lakto
vegetarian, tidak lagi makan telur, tapi susu jalan terus. Tahap terakir
adalah vegetarian yang paling ngelotok yaitu vegan. Hanya tumbuh-tumbuhan.

Neli, relawan Masyarakat Vegetarian Indonesia, menjadi vegetarian karena
keyakinannya. Setelah itu, baru alasan kesehatan. Neli mengaku trauma
menyaksikan hewan disiksa dan disuntik obat-obatan supaya terlihat sehat dan
besar.

Neli: Itu dan kasih kita lihat hewan itu dibunuh. Dari VCD yang kita lihat
itu mereka mengalami penyiksaan, bahkan bukan cuma pada saat dibunuh, pada
saat mereka lahir pun mereka sudah disuntik dengan bermacam kimia supaya
untuk dibooze pertumbuhannya. Jadi melihat hal makin menguatkan tekad untuk
menjadi vegetarian.

Kata Neli, awalnya memang sulit. Apalagi, asal Sumatera Selatan, lidahnya
sudah terbiasa dengan pempek yang mengandung ikan. Kesulitan serupa dialami
Fitrian Ardiansyah, Direktur Program Iklim dan Energi WWF Indonesia. Dua
tahun yang lalu, ia mulai mengucapkan selamat tinggal pada daging.

Fitrian Adriansyah: Umur saya 34 saat ini. Selama 30 tahun kita makannya sop
buntut, soto kambing dan sebagainya. Ada perasaan yang hilang, sensasi itu
hilang. Tapi kemudian selama seminggu berikutnya, ketika kita sudah
menemukan alternatif pengganti kok lumayan ya. Kita merasa lebih segar,
lebih tenang. Badan lebih ringan terutama karena berat badan turun, olah
raga kita nggak kehabisan nafas. Selama ini saya fikir saya cukup senang dan
sehat, pikiran lebih jernih tidak pusing karena alasan ekonomi.

Selain badan sehat, kalau jadi vegetarian kantong juga ikutan sehat.
Fitriansyah sudah berhitung cermat soal ini. Uang untuk beli daging jauh
lebih banyak ketimbang untuk beli sayuran.

Fitrian: Alasan ekonomi, tentunya. Harga daging kemarin lebaran 80 ribu per
kilogram. Kemudian ayam juga mahal. Dengan adanya selisih income yang bisa
disimpan, sekarang bisa punya kemampuan untuk beli sayur-sayuran yang
organik. Pertama lebih sehat kedua membantu petani lokal.

Tapi ada saja yang khawatir bahaya racun pestisida di tanaman. Ketua
Masyarakat Vegetarian Indonesia Susianto mengatakan, selama sayur
dibersihkan dengan air mengalir, tak perlu khawatir pestisida tertinggal.
Beda dengan pestisida daging yang tak bisa dihilangkan. Kandungannya 14 kali
lebih tinggi dibandingkan pestisida sayuran.

Susianto: Peternakan itu kan juga makannya selalu berpestisida. Dan peternak
juga tidak akan mencuci untuk hewan ternaknya. Kalau manusia kan tidak
sebodoh itu, kalau kita kan bisa cuci. Dan pestisida itu kan bisa larut
dalam cair. Apalagi kalau airnya dikasih jeruk nipis atau garam, wah itu
lebih larut lagi, lebih gampang lepasnya. Ya memang ada sisa dikit tapi
kalau orang mengatakan makan daging bebas pestisida itu salah besar.

Tak perlu juga khawatir badan lemas tak bergairah lantaran tak makan protein
daging. Kata Susianto, kebutuhan protein bisa diperoleh dari kedelai.
Kandungan protein kedelai 34 persen, sementara daging hanya 18 persen.

Bukan cuma diri sendiri yang diuntungkan dengan gaya hidup vegetarian, tapi
juga bumi. Pada 2006, PBB mengeluarkan laporan tentang peternakan dan
lingkungan. Isinya, hampir 20 persen pancaran gas asam arang berasal dari
peternakan. Ini melebihi jumlah pancaran gabungan semua kendaraan di dunia.

Menurut Prasasto Satwiko, Koordinator Bidang Teknologi Pusat Studi Energi
Universitas Atmajaya Yogyakarta yang juga seorang vegetarian, hampir seluruh
proses yang berkaitan dengan peternakan bertanggung jawab pada pancaran gas
asam arang. Misalnya, menyiapkan pakan ternak, pembukaan hutan untuk
peternakan, pengolahan daging di pabrik, pengangkutan daging dari peternakan
ke pasar, hingga kotoran hewan ikut menyumbang terjadinya pemanasan global.

Prasasto: Bahkan ada yang mengatakan transport di seluruh dunia dijumlah pun
masih kalah banyak dibanding sumbangan gas rumah kaca dari industri
peternakan yang sampai 15 persen. Kalau semua transport digabung itu hanya
13 persen. Kita tidak hanya bicara CO2nya ya, karena pada industri
peternakan selain CO2 juga ada methan NH4 yang disebut 21 kali lebih
berpotensi daripada CO2 dan juga dari pipisnya, urine itu ada nitro oksida
yang 296 kali lebih jahat dari CO2

Data Masyarakat Vegetarian Indonesia IVS menyebutkan, jumlah ternak di
seluruh dunia tiga kali lebih banyak daripada manusia. Bayangkan. Sapi
berjumlah 1,5 milyar, domba 1,8 milyar, serta ayam 15 milyar lebih. Kalau
ditotal, hampir 20 milyar ekor ternak hidup di seantero bumi. Betapa besar
gas asam arang serta gas metan dilepas dari hewan-hewan ini.

Peternakan juga dituding penyebab utama kerusakan tanah dan polusi air.
Fitrian Ardiansyah, Direktur Program Iklim dan Energi WWF Indonesia
mengatakan, saat ini 30 persen lahan di bumi dipakai peternakan. Ditambah
lagi pembukaan lahan untuk peternakan, makanya hutan di Brasil ikut rusak.

Fitrian Ardiansyah: Di mana ada hubungan yang cukup signifikan antara
ekspansi industri peternakan dengan deforestasi yang juga akan berkontribusi
terhadap emisi gas rumah kaca karena akibat tekanan lahan industri
peternakan yang ada di Brazil misalnya, makin menjarah lahan-lahan yang
sebernarnya sangat terlindungi di hutan-hutan Amazon, karena lahan-lahan
yang lain sudah dipakai untuk industri biofuel lewat perkebunan tebu.

Menggunakan lahan untuk perkebunan, kalau dihitung-hitung, jauh lebih
berguna ketimbang mengubahnya jadi peternakan. Susianto, Ketua Masyarakat
Vegetarian Indonesia.

Susianto: Ada data penelitian yang menyebutkan dalam 1 luas hektar tanah
kita bisa menghasilkan 20 ribu kilo kentang, 20 ton. Tapi dalam 1 hektar
tanah yang sama hanya menghasilkan 165 kilogram daging sapi. Coba bagi deh
akan keluar angka 120 koma sekian. Artinya apa? Seorang vegetarian lebih
hemat pemakaian lahan 120 kali dari seorang pemakan daging.

Di Indonesia, kata Direktur WWF Fitrian, kasus perusakan hutan memang belum
terlalu parah. Tapi coba cermati kesehatan masyarakat sekitar peternakan.
Ada banyak kasus flu burung atau antrax.

Sayang masih sedikit upaya membuat industri peternakan lebih ramah
lingkungan. Fitrian Ardiansyah dari WWF Indonesia mengatakan, banyak negara
lebih fokus menanggulangi pemanasan global dari sisi penghematan listrik dan
transportasi massal.

Fitirian Ardiansyah: Yang saya lihat adalah pengetahuan sudah ada. Tapi
mereka mencantumkan beberapa prioritas. Prioritas utama adalah tadi karena
kuantitas CO2nya banyak maka pembangkit listrik coba diubah menjadi lebih
terbarukan. Kemudian transportasi juga hybrid car dan sebagainya dan
industri peternakan baru beberapa tahun terakhir ini diekspos media.

Banyak negara maju enggan mengusik industri pertanian karena industri ini
salah satu penggerak ekonomi. Ketua WALHI, Berry Nahdian Forqan.

Berry Nahdian Forqan: Saya masih melihat bahwa para pemerintah, baik di
negara maju mau pun di negara-negara berkembang, masih mencampuradukkan
kepentingan penanganan persoalan lingkungan dalam hal ini perubahan iklim
dengan kepentingan kepentingan pertumbuhan ekonomi. Ini yang menjadi
perubahan iklim tidak serius ditangani. Kepentingan ekonomi di sini lebih
diproritaskan, lebih diutamakan.

Mari kita ingat lagi ucapan peraih Nobel Perdamaian 2007, Rajendra Kumar
Pancauri, soal dua langkah utama menghemat energi dan mencegah pemanasan
global. Tidak makan daging dan bersepeda.

Jangan lupa, seorang vegetarian bisa menghemat 1,5 juta ton asam arang CO2,
setahunnya. Angka ini jauh lebih besar dibandingkan langkah mengganti mobil
biasa dengan mobil ramah lingkungan, yang menghemat 1 juta ton CO2.

Tim Liputan KBR68H melaporkan untuk Radio Nederland Wereldomroep di
Hilversum.

* MENYELAMATKAN HUTAN TROPIS DI KONPERENSI POZNAN

Intro: Konperensi Perubahan Iklim PBB ke 14 yang berlangsung di Poznan
merupakan kelanjutan konperensi Bali tahun silam. Tetapi, selain melanjutkan
Bali, Konperensi Poznan juga membahas satu hal penting lain, itulah
Pengurangan Emisi bagi penggundulan dan penurunan hutan di negara-negara
berkembang, disingkat REDD. Apa yang dimaksud dengan konsep REDD ini dan apa
peran Indonesia di dalamnya. Berikut penjelasan Agung Wardana, aktivis
lingkungan Walhi yang hadir pada Konperensi perubahan iklim di Poznan.

Agung Wardana [AW]: Yang diikat untuk menurunkan emisi itu adalah
negara-negara maju saja, negara berkembang tidak wajib untuk menurunkan
emisinya. Tapi lewat skema REDD ini negara maju berusaha untuk mencari jalan
yang baru untuk menurunkan emisinya. Karena mereka tidak memiliki keuntungan
yang kuat untuk menurunkan emisinya tersebut.

Radio Nederland Wereldomroep [RNW]: Caranya adalah membeli emisi dari
negara-negara yang sedang berkembang gitu kan?

AW: Ya, membeli hak emisi dari negara berkembang yang bisa menurunkan
emisinya dari sektor kehutanan. Ini semacam CDM, Clean Development Mechanism
tapi tapi dia di sektor kehutanan. Tapi ada hal-hal krusial yang lain yang
harus kita lihat dalam propoasal REDD ini. REDD ini tidak menjelaskan
definisi yang pasti mengenai apa hutan itu sendiri. Definisi hutan sendiri
yang merupakan hal yang mendasar kalau kita ingin bicara tentang hutan itu
tidak ditetapkan dengan pasti. Ini akan menimbulkan juga
penafsiran-penafsiran yang beranekaragam.

Misalkan FAO sendiri menafsirkan perkebunan itu merupakan bagian dari hutan
juga. Kalau kemudian perkebunan dimasukkan dalam kategori hutan, berapa
perkebunan kelapa sawit yang akan bisa mendapatkan dana insentif dari proyek
ini. Kan itu sumber masalah. Kemudian belum lagi ada permasalahan di sektor
kehutanan Indonesia, saat ini kan sangat kompleks. Ada konflik antara
masyarakat adat dengan perusahan perkebunan, perusahan tambang dan juga
konflik masyarakat adat dengan pendatang atau konflik masyarakat adat dengan
pemerintah.

Nah, ini yang harus dibereskan terlebih dahulu jika kita ingin membicarakan
skema REDD ini. Pengakuan terhadap masyarakat adat di Indonesia itu sangat
lemah sekali. Ketika ada skema REDD ini yang kita takutkan adalah masyarakat
adat justru akan menjadi korban dan kehilangan akses untuk memanfaatkan
hutan mereka yang selama ini mereka yang telah terbukti menjaga hutan mereka
secara lestari selama ratusan tahun, kan seperti itu.

RNW: Bagaimana menurut Anda pendirian Indonesia sendiri dalam skema REDD
ini?

AW: Dalam beberapa kesempatan di Jakarta, memang beberapa delegasi
menyatakan bahwa mereka akan membawa pesan bahwa mereka akan menghormati
masyarakat adat dan bagaimana masyarakat lokal juga bisa berpartisipasi
dalam skema REDD ini. Tapi dalam beberapa hari ini, pleno-pleno yang
diadakan, khusus tentang skema RED, saya tidak melihat satupun kata
masyarakat adat atau masyarakat lokal yang diungkapkan oleh delegasi
Indonesia.

Delegasi Indonesia hanya mengungkapkan bahwa mereka sudah siap untuk
melaksanakan REDD. Ini kan membuktikan bahwa apa yang diungkapkan di
Indonesia itu tidak sama dengan apa yang diungkapkan di pleno UNFCCC ini.
Indonesia itu justru menawarkan REDD dalam skema pasar.

Ini juga sangat berbahaya sekali. Ketika skema pasar ini gagal itu berarti
kita tidak hanya kehilangan uang, kita juga akan kehilangan hutan dan juga
celakanya lagi penurunan emisi dari negara-negara industri itu juga tidak
akan terjadi karena itu pasar. Perusahan-perusahan negara maju bisa
menginvestasi uangnya untuk mendukung skema ini.

Skema ini akan menjadi adil apabila ini dilakukan oleh negara berkembang
yang memiliki hutan dan negara maju juga menurunkan emisinya minimal 40%
dari emisi tahun 1990. Nah, ini yang juga harus dilakukan. Nah, celakanya
hari ini adalah skema energi didorong sedangkan negara maju tidak mau
menurunkan energinya dengan alasan bahwa mereka akan mengkontribusikan uang
mereka untuk skema ini.

Nah, artinya tidak akan ada penurunan emisi di tingkatan global. Yang akan
ada jual beli, jual beli emisi itu saja. Nah, ini yang ingin kita kritisi
dan ada hal krusial. Yang terakhir adalah skema REDD ini tidak pernah
membicarakan akar permasalahan kenapa terjadi deforestasi, kenapa terjadi
forest degradation di Indonesia. Nah, ketika kita bicara deforestasi dan
forest degradation Indonesia, kita akan bicara bagaimana tingginya
permintaan akan biofuel, tingginya permintaan akan kertas, tingginya
permintaan akan barang tambang dan segala macam, oil dan gas itu.

Dan kemudian itu menjadi peluang bisnis, sehingga hutan harus dikalahkan
atas nama bisnis itu. Nah, kebetulan kita ingin melawan deforestasi yang
juga harus dilakukan adalah bagaimana menurunkan permintaan dari negara maju
ini. Nah, ini kan tidak pernah dibicarakan oleh negara maju. Kita hanya
diminta untuk menjaga hutan kita dan mereka memberikan uang bagi kita
seolah-olah kita menjadi satpam bagi mereka.

Subject: Warta Berita - Radio Nederland, 11 Desember 2008
Date: Thu, 11 Dec 2008 15:10:27 +0000
From: Radio Nederland Berita list manager <owner-berita@RNW.NL>

Indonesia Bentuk Platform Nasional Pengurangan Risiko Bencana

2008-12-11T23:48:00.000-08:00

Indonesia Bentuk Platform Nasional Pengurangan Risiko Bencana

Jakarta, 20 November 2008 – Para pemangku kepentingan pengurangan resiko
bencana di Indonesia hari ini mencapai kesepakatan untuk membentuk Platform
Nasional Pengurangan Risiko Bencana (PRB). Platform yang inisiatif
pembentukannya berasal dari unsur dunia usaha, perguruan tinggi, komunitas
internasional, masyarakat sipil, media dan pemerintah ini akan berfungsi
sebagai mekanisme nasional dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi
perencanaan strategis penanggulangan bencana di Indonesia. Hal ini merupakan
perwujudan dari amanat Undang-Undang 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana
yang menyatakan bahwa penanggulangan bencana merupakan urusan bersama antara
pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dimana pemerintah menjadi
penanggungjawab utama.

Workshop ini dihadiri oleh kurang lebih 180 peserta yang mewakili
lembaga/kementerian, perguruan tinggi, lembaga internasional, lembaga usaha,
DPR, Lembaga kemasyarakatan, masyaraat perorangan (profesional/ahli), media
dan pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil kesepakatan yang dicapai hari ini, para pemangku
kepentingan PRB tersebut akan segera mengadakan pertemuan untuk menetapkan
format kelembagaan dimana setiap cluster/unsur PRB terwakili di dalamnya
sekaligus sebagai representatif setiap unsur. Forum ini akan menyusun agenda
dan pertemuan berkala untuk memberikan advokasi dan masukan untuk arahan
kebijakan serta mengawal komitmen bersama dalam pelaksanaan pengurangan
risiko bencana sekaligus mempererat jejaring diantara para pelaku
pengurangan risiko bencana.

Kepala Badan Pananggulangan Bencana Nasional (BNPB), Dr. Syamsul Ma'arif,
MSi, mengatakan, "Pemerintah sangat mendukung inisiatif masyarakat untuk
terlibat aktif dan berkontribusi dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan
strategis penanggulangan bencana di Indonesia melalui pembentukan Platform
Nasional PRB ini. Indonesia patut berbangga karena inilah satu-satunya
Platform Nasional PRB di dunia yang inisiatif pembentukannya datang dari
masyarakat." Sebagaimana halnya UU 24/2007 yang juga atas inisiatif DPR
dengan didukung oleh berbagai lembaga/organisasi non pemerintah dan
masyarakat.

Pembentukan Platform Nasional PRB ini sejalan dengan "Kerangka Kerja Aksi
Hyogo 2005 - 2015" yang telah disepakati oleh 168 negara, termasuk
Indonesia, dalam Konferensi Sedunia untuk Pengurangan Bencana di Kobe,
Jepang pada bulan Januari 2005. Hal ini sejalan dengan visi penanggulangan
bencana yang bertujuan untuk membangun ketangguhan (resilience) bangsa dan
masyarakat terhadap bencana. Saat ini Indonesia telah menempatkan PRB
sebagai salah satu prioritas dalam pembangunan nasional. Dengan menempatkan
PRB sebagai bagian dalam proses perencanaan pembangunan, Pemerintah
Indonesia berkomitmen untuk mengarusutamakan PRB, khususnya dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pembangunan
(RKP) Pemerintah tahun 2007.

Selain itu, dalam tiga tahun terakhir Indonesia telah banyak melakukan
kegiatan yang terkait dengan PRB baik di tingkat nasional maupun daerah.
Dalam 'Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengurangan Risiko Bencana 2007 – 2008
di Indonesia', terlihat bahwa saat ini konsentrasi kita pada perkuatan
regulasi dan kelembagaan Penanggulangan bencana disamping pemanfaatan
pendidikan dan iptek untuk mendukung pengembangan budaya aman (safety
culture).

"Capaian utama tersebut menjadikan pemicu bagi para pemangku kepentingan PRB
di Indonesia untuk terus berusaha mencapai hasil sesuai dengan Kerangka
Kerja Aksi Hyogo untuk menurunkan secara berarti hilangnya nyawa dan aset
sosial, ekonomi dan lingkungan karena bencana."

Dalam kesempatan ini juga diluncurkan 2 buah buku yaitu Implementasi
Pegurangan Risiko Bencana di Indonesia Tahun 2007-2008, dari BNPB dan Data
Against Natural Disaster, dari World Bank.

-- selesai --

Untuk informasi lebih lanjut:

Hubungi :
Direktorat Pengurangan Risiko Bencana – BNPB
Jln Juanda 36 Jakarta Ph. 3442734, ext 208

http://www.sc-drr.org/?view=PressRelease&id=1

--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
Anda menerima email ini karena anda terdaftar di Milis Forum PRB Yogyakarta
& Jawa Tengah.
Kirim email ke milis: forum-prb@googlegroups.com
Keluar dari milis: forum-prb-unsubscribe@googlegroups.com
Info lebih lanjut: http://groups.google.com/group/forum-prb
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

Ella, 281108

2008-12-01T04:45:00.000-08:00

Gaya, si ella 3,7 tahun, sudah punya inisiatip, agak mandiri dan sregep masuk sekolah pra tk. horeee, dan bisa memfoto patung pulisi.

Sekilas Mengenai Keladi Tikus

2008-11-12T11:12:00.000-08:00

Typhonium roxburghii Schott
Indonesia : Keladi tikus

Tumbuhan terna dengan umbi agak bulat dan berakar di ujungnya. Daun biasanya beruang tiga, biasanya lebar melebihi panjangnya. Perbungaan tongkol, seludang 30 cm panjangnya, bagian dalam berwarna merah tua hingga ungu, bagian bunga steril ditutupi dengan rudimen menjarum, berwarna merah tua. Buah buni berbiji 1—2.
Kategori : Umbi-umbian
Sinonim : Arum diversifolium Blume, Typhonium divaricatum Blume, Typhonium trilobatum auct., non (L.) Schott.

Tumbuhan Keladi Tikus mempunyai nama latin Thyponium flagelliforme (Lodd). Termasuk kedalam famili tumbuhan Araceae. Tumbuhan yang punya nama asing Rodent Tuber ini telah digunakan oleh penduduk negeri tetangga kita, Malaysia, sebagai obat penyakit kanker.

Hasil penelitian dari berbagai lembaga & perguruan tinggi di Malaysia dan beberapa negara menunjukkan bahwa sari tanaman (juice) ini dapat menghancurkan sel kanker. Secara umum hasil penelitian menunjukkan efek membunuh/menghambat pertumbuhan sel kanker, menghilangkan efek buruk kemoterapi dan bersifat antivirus & anti bakteri.

Kandungan kimiawi tanaman ini belum banyak diketahui atau belum dipublikasikan. Namun berdasarkan literatur yang mencatat hasil penelitian dan pengalaman secara turun temurun dari berbagai negara dan daerah, tanaman ini dapat menyembuhkan penyakit kanker payudara, paru-paru, usus besar, rectum, lever, prostat, ginjal, leher rahim, tenggorokan, tulang, otak, limpa, leukimia, empedu dan pankreas. Selain itu berdasarkan informasi pengalaman dari pemakaian, herbal ini bisa digunakan untuk menetralisir racun narkoba.

Menderita Tiga Kanker, Sembuh dengan Keladi Tikus

Berikut adalah sebuah artikel wawancara dengan Yap, seorang penderita kanker yang berhasil sembuh setelah mengkonsumsi Keladi Tikus.

Setelah bertahun-tahun berjuang melawan kanker, Yap dinyatakan sembuh pada 5 Agustus 1994. Saya memiliki kesempatan bertemu Yap pada 18 Maret 1999. Anda bisa melihat percakapan kami dalam video di situs kami: www.cacare.com Di bawah ini adalah cuplikan wawancara.

Saya terserang 3 kanker. Satu di usus, 15 tahun lalu. Yang kedua pada rektum 10 tahun setelah yang pertama. Akibatnya saya harus mengenakan colostomy bag selama hidup saya. Kemudian datang serangan kanker ketiga, di belakang kelenjar prostat. Segera setelah kemoterapi kedua, kanker itu kembali lagi. Dokter mengatakan bahwa ia tak bisa melakukan apa-apa; ia tak bisa melakukan radioterapi karena kanker itu berada di belakang kelenjar prostat. Selain itu, setelah tiga kali operasi ia tak bisa mengoperasi saya lagi. Ia hanya bisa memberi saya kemoterapi.

Saya bertanya pada Dokter, “Saya sudah menyelesaikan kemoterapi dan Anda menyuruh saya melakukannya lagi. Ini berarti sel kankernya tidak terpengaruh oleh kemoterapi?” Dokter mengiyakan. Jadi saya pulang dan menolak, tentu saja, untuk menjalani kemoterapi.

Saya merenungkan bagaimana supaya bisa meninggal secara terhormat. Penderita kanker selalu meninggal dengan menyedihkan, dengan sakit di sekujur tubuhnya. Selain itu, terkadang bahkan morfin tak bisa mengurangi rasa sakitnya. Dalam kasus saya, saya tahu bahwa kemoterapi tak akan membantu, terutama setelah kanker kedua menyerang saya.

Pertanyaan: Anda sudah berjuang melawan kanker sejak bertahun-tahun lamanya. Apa yang dikatakan dokter? Apakah Anda memiliki kesempatan?

Saya hampir menyerah. Dokter hanya bisa memberikan kemoterapi, yang ia sendiri tahu takkan berpengaruh pada saya. Mengetahui hal ini, saya beralih pada Keladi Tikus, bukan karena saya mempercayainya. Kenyataannya, kesan pertama saya adalah menjijikkan. Untungnya, istri saya percaya dan ia mau bergantung pada harapan sekecil apapun. Saya menjadi semakin skeptis setelah mengetahui bahwa ini hanya sebuah tanaman. Seorang teman yang memberikan Keladi Tikus pada saya juga mengalami kanker paru-paru. Dokternya mengetahui bahwa ia tak bisa dioperasi karena kankernya telah menyebar di seluruh bagian paru-paru. Mereka membiarkannya, tak melakukan apa-apa. Ia seharusnya meninggal setelah empat bulan, tapi itu tidak terjadi.

Malahan ia merekomendasikan Keladi Tikus pada saya. Ia memberikan Keladi Tikus sendiri, dan istri saya percaya padanya. Karena tak ada ruginya, maka saya pun meminum sarinya. Rasanya tidak enak. Saat saya mengkonsumsi Keladi Tikus, rasa sakit karena kanker menghilang hampir dalam sekejap. Saya pikir jika saya mengkonsumsinya setiap hari, saya bisa meninggal dengan terhormat.

Awalnya saya mengkonsumsi dengan enggan.. sampai dua minggu kemudian — saya sadar bahwa ini cukup ilmiah. Saya memutuskan untuk mencoba. Saya kembali ke dokter saya dan meminta kemoterapi sembari mengkonsumsi Keladi Tikus — ini lebih kepada pembalasan untuk membunuh sel-sel kanker itu sebelum mereka membunuh saya! Dan setelah itu, kanker tak pernah muncul lagi.

Pada awalnya, saya mengkonsumsi sari Keladi Tikus tiga kali 50 gram per hari. Saat itu berat saya setengah dari saat ini. Berat saya sekitar 45 kg. Sekarang saya 77 kg. Saya selalu bersikeras dan memberitahu semua orang: tak ada salahnya.

Pertanyaan: Masyarakat bersikap skeptis tentang ini. Saat Anda mengkonsumsi Keladi Tikus, hal itu bisa mempengaruhi kemoterapi. Anda bilang Anda mengkonsumsi Keladi Tikus sembari menjalankan kemoterapi. Apa ada pengaruhnya bagi perawatan Anda?

Saya menjalankan keduanya. Saat itu saya tak risau apakah ini akan mempengaruhi kemoterapi atau tidak. Kemoterapi saja tidak efektif. Apa lagi yang bisa saya lakukan untuk tetap hidup?

Pertanyaan: Saat Anda selesai dengan kemoterapi, apakah Anda melanjutkan konsumsi Keladi Tikus?

Oh, ya. Dari sudut pandang kesehatan — setelah operasi, radioterapi, dan kemoterapi — tak ada apa-apa lagi untuk pasien kanker. Jika sel kankernya masih hidup, itu berarti tinggal menunggu kematian.

Setidaknya sekarang kita memiliki Keladi Tikus yang relatif tidak berbahaya. Saya telah mengkonsumsinya selama dua sampai tiga tahun. Saya meminum sarinya tiga kali sehari selama beberapa bulan. Setelah itu saya mengurangi dosisnya menjadi dua kali sehari — mengkonsumsinya dengan sangat khidmat selama delapan setengah bulan. Kemudian saya melakukan check-up dan untungnya, kanker telah hilang.

Dokter tentu saja sangat senang akan hal ini. Saya pergi ke Australia untuk pemeriksaan kesehatan lainnya dan dokter di Australia mengkonfirmasi bahwa saya telah bebas dari kanker.

Setelah satu setengah tahun berjuang, saya dinyatakan bebas kanker pada 5 Agustus 1994. Semuanya tidak sia-sia. Sekarang saya berbagi kebahagiaan dengan Anda.

Kanker normalnya dipandang bukan hanya sebagai penyakit namun juga sebagai vonis kematian. Bagaimana mungkin kita menggantungkan harapan pada sesuatu sementara semuanya kelihatan tak berdaya? Kebanyakan orang menyerah saat menghadapi pengalaman yang sangat menyakitkan. Mereka berpikir tak ada gunanya untuk terus hidup. Kematian yang singkat lebih baik. Saya menolak untuk menerima kekalahan. Hidup terlalu penting untuk dihancurkan oleh musuh di dalamnya. Saya harus melawan kanker secara fisik, emosi, dan psikologi. Dan saya menang.

Diambil dari buku Cancer Yet They Live.

Saat artikel tersebut ditulis, Yap masih aktif dan sehat, menjalani hidup bebas kanker.

Tanaman Keladi Tikus

Orang banyak mengenal keladi tikus sebagai umbi talas yang bisa menjadi salah satu bahan untuk makanan. Jenisnya pun bermacam-macam. Di Papua, talas menjadi bahan makanan pokok. Namun keladi tikus berbeda lagi dari yang biasa. Keladi tikus lebih banyak dijadikan bahan untuk obat tradisional. Typhonium flagiliforme mulai banyak dan semakin dikenal sebagai bahan untuk obat pembasmi kanker payudara.

Mengapa disebut “keladi tikus”? Ini karena ukurannya lebih kecil daripada keladi biasa. Ukuran tingginya mencapao 10 hingga 45 centimeter. Bagian yang lebih mirip binatang tikus adalah mahkota bunganya yang berwarna putih, berbentuk panjang kecil, mirip ekor tikus.

Tanaman berbatang basah ini banyak tumbuh di tempat terbuka pada ketinggian 1.000 meter di atas permukaan air laut. Daun tunggalnya muncul dari umbi. Bentuk daunnya bulat dengan ujung meruncing berbentuk hati. Warnanya hijau segar. Umbi keladi tikus ini berbentuk bulat rata sebesar buah pala. Bagian dalam maupun luar umbi berwarna putih. Untuk perkembangbiakannya, bisa menggunakan umbinya atau anakan yang tumbuh dari umbi tersebut. Pada musim kemarau, batangnya menghilang. Sedangkan pada musim hujan, umbuhan ini muncul lagi di atas permukaan tanah dari umbi yang terpendam di dalam tanah.

Menurut Potopoy Pasau yang banyak menggunakan keladi tikus sebagai obat tradisional, tanaman ini tak berdaun di musim panas. Karena itu, terkadang ia merasa kesulitan menemukannya. Ia mengaku, untuk obat tradisional, ia tak mengembangbiakan sendiri, melainkan mencari di tempat-tempat tumbuhnya keladi tikus ini.

Dari http://keladitikus.com/ dan berbagai sumber

Made in, berdasarkan barcode

2008-11-11T23:27:00.000-08:00

Seluruh dunia kini tampaknya mengambil jarak dengan produk (terutama susu atau makanan) buatan China. Ditengarai adanya ulah (apakah dari produsen,retailer atau pihak tertentu lainnya) yang tak menampakkan atau tak menunjukkan 'Made In China' /'Made In Taiwan' karena takut produknya tidak dibeli. Tapi dengan mudah kita bisa mengenali dari barcode-nya. Barcode dgn awalan 690, 691 & 692 adalah made in China, sedangkan barcode dengan awalan 471 adalah made in Taiwan. Merupakan 'hak konsumen' untuk mengetahui hal ini, tetapi 'pendidikan masyarakat' tentang hal ini tak dilakukan pemerintah /department terkait. Karenanya kita harus mengetahuinya demi kebaikan kita bersama.

Bukan berarti kita rasis, yang menjadikan saat ini serba membingungkan adalah tidak adanya informasi yang jelas dan benar, sehingga kadang harus mencari dan menilai sendiri sesuai kemampuan kita, maka walaupun sudah habis waktu untuk bekerja saat ini namun harus selalu menyempatkan diri untuk mengoprek informasi baru yang mutakhir dan keompeten.

00-13: USA & Canada

20-29: In-Store Functions

30-37: France
40-44: Germany
45: Japan (also 49)
46: Russian Federation
471: Taiwan
474: Estonia
475: Latvia
477: Lithuania
479: Sri Lanka
480: Philippines
482: Ukraine
484: Moldova
485: Armenia
486: Georgia
487: Kazakhstan
489: Hong Kong
49: Japan (JAN-13)
50: United Kingdom
520: Greece
528: Lebanon
529: Cyprus
531: Macedonia
535: Malta
539: Ireland
54: Belgium & Luxembourg
560: Portugal
569: Iceland
57: Denmark
590: Poland
594: Romania
599: Hungary
600 & 601: South Africa
609: Mauritius
611: Morocco
613: Algeria
619: Tunisia
622: Egypt
625: Jordan
626: Iran
64: Finland
690-692: China
70: Norway
729: Israel
73: Sweden
740: Guatemala
741: El Salvador
742: Honduras
743: Nicaragua
744: Costa Rica
746: Dominican Republic
750: Mexico
759: Venezuela
76: Switzerland
770: Colombia
773: Uruguay
775: Peru
777: Bolivia
779: Argentina
780: Chile
784: Paraguay
785: Peru
786: Ecuador
789: Brazil
80 - 83: Italy
84: Spain
850: Cuba
858: Slovakia
859: Czech Republic
860: Yugoslavia
869: Turkey
87: Netherlands
880: South Korea
885: Thailand
888: Singapore
890: India
93: Vietnam
899: Indonesia
90 & 91: Austria
93: Australia
94: New Zealand
955: Malaysia
977: International Standard Serial Number for Periodicals (ISSN)
978: International Standard Book Numbering (ISBN)
979: International Standard Music Number (ISMN)
980: Refund receipts
981 & 982: Common Currency Coupons
99: Coupons

Dengan beberapa modifikasi, artikel ini bersumber dari milist email saya. dan kemudian saya cocokkan dengan web internasionalnya di http://www.mecsw.com/specs/ean_cc.html yang juga menerangkan seperti ini:

EAN Country Codes

The first two or three digits of an EAN-13 barcode identify the country in which the manufacturer's identification code was assigned. They do not necessarily indicate the country in which the goods were manufactured. Many countries have EAN coding authorities which regulate the use of retail barcodes. For names, addresses, and telephone numbers, click here to view our list of Standards Organizations. In the United States the UPC-A and UPC-E symbologies are used for marking retail products; the administering authority is the Uniform Code Council in Dayton, Ohio (tel. 937-435-3870).

EAN•UCC Prefixes	Country	ISO country code
00 to 13	UCC (USA & Canada)	us/ca
20 to 29	In-store numbers
30 to 37	GENCOD-EAN France	fr
380	BCCI (Bulgaria)	bg
383	EAN Slovenija	si
385	EAN Croatia	hr
387	EAN-BIH (Bosnia-Herzegovina)	ba
400 to 440	CCG (Germany)	de
45 + 49	Distribution Code Center DCC (Japan)	jp
460 to 469	UNISCAN - EAN Russia (Russian Federation)	ru
471	EAN Taiwan	tw
474	EAN Estonia	ee
475	EAN Latvia	lv
476	EAN Azerbaijan	az
477	EAN Lithuania	lt
478	EAN Uzbekistan	uz
479	EAN Sri Lanka	lk
480	PANC (Philippines)	ph
481	EAN Belarus	by
482	EAN Ukraine	ua
484	EAN Moldova	md
485	EAN Armenia	am
486	EAN Georgia	ge
487	EAN Kazakhstan	kz
489	HKANA (Hong-Kong)	hk
50	e.centre	gb
520	EAN HELLAS (Greece)	gr
528	EAN Lebanon	lb
529	EAN Cyprus	cy
531	EAN-MAC (FYR Macedonia)	mk
535	EAN Malta	mt
539	EAN Ireland	ie
54	EAN Belgium.Luxembourg	be/lu
560	CODIPOR (Portugal)	pt
569	EAN Iceland	is
57	EAN Danmark	dk
590	EAN Poland	pl
594	EAN Romania	ro
599	EAN Hungary	hu
600 - 601	EAN South Africa	za
608	EAN Bahrain	bh 048
609	EAN Mauritius	mu
611	EAN Maroc (Morocco)	ma
613	EAN Algerie (Algeria)	dz
616	EAN Kenya	ke
619	Tunicode (Tunisia)	tn
621	EAN Syria	sy
622	EAN Egypt	eg
624	EAN Libya	ly
625	EAN Jordan	jo
626	EAN Iran	ir
627	EAN Kuwait	kw
628	EAN Saudi Arabia	sa
629	EAN Emirates	ae
64	EAN Finland	fi
690 - 695	Article Numbering Centre of China - ANCC	cn
70	EAN Norge (Norway)	no
729	Israeli Bar Code Association - EAN Israel	il
73	EAN Sweden	se
740	EAN Guatemala	gt
741	EAN El Salvador	sv
742	EAN Honduras	hn
743	EAN Nicaragua	ni
744	EAN Costa Rica	cr
745	EAN Panama	pa
746	EAN Republica Dominicana	do
750	AMECE (Mexico)	mx
759	EAN Venezuela	ve
76	EAN Switzerland	ch
770	IAC (Colombia)	co
773	EAN Uruguay	uy
775	EAN Peru	pe
777	EAN Bolivia	bo
779	CODIGO - EAN Argentina	ar
780	EAN Chile	cl
784	EAN Paraguay	py
786	ECOP (Ecuador)	ec
789 - 790	EAN Brasil	br
80 to 83	INDICOD (Italy)	it
84	AECOC (Spain)	es
850	Camera de Comercio de la Republica de Cuba	cu
858	EAN Slovakia	sk
859	EAN Czech	cz
860	EAN YU (Yugoslavia)	yu
867	EAN DPR Korea (North Korea)	kp
869	UCCET (Turkey)	tr
87	EAN Nederland	nl
880	EAN Korea (South Korea)	kr
885	EAN Thailand	th
888	SANC (Singapore)	sg
890	EAN India	in
893	EAN Vietnam	vn
899	EAN Indonesia	id
90 - 91	EAN Austria	at
93	EAN Australia	au
94	EAN New Zealand	nz
955	EAN Malaysia	my
958	EAN Macau	mo
977	Periodicals (ISSN)
978 - 979	Books (ISBN)
980	Refund receipts
981 - 982	Common currency coupons
99	Coupons

Web kelompok-kelompok Islam Indonesia

2008-11-11T23:22:00.000-08:00

Peta Situs Web kelompok-kelompok Islam dan kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Islam di Indonesia.

AHMADIYYAH

http://www.ahmadiyya.or.id/page/

AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH

http://www.alirsyad.or.id/
http://www.alirsyad.org/

AL-IKHWAN AL-MUSLIMUN

http://www.al-ikhwan.net
http://www.usahamulia.net

DAARUT TAUHIID (DT)

http://www.cybermq.com/
http://www.dpu-online.com
http://www.dtjakarta.or.id
http://www.manajemenqolbu.com

Ganjalan Pertama Hamengku Buwono X

2008-11-11T22:04:00.000-08:00

Firdaus Cahyadi, Knowledge Sharing Officer for Sustainable Development, OneWorld-Indonesia

"Untuk memenuhi panggilan Ibu Pertiwi, dengan ini saya menyatakan, saya siap maju menjadi presiden 2009," kata Sri Sultan Hamengku Buwono X di Alun-alun Utara Kota Yogyakarta, seperti banyak dikutip media massa beberapa waktu yang lalu. Kesiapan "Raja" Jawa menjadi calon presiden itu mendapat sambutan hangat dari berbagai pihak yang mendambakan pimpinan alternatif di luar Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono. Sultan dinilai akan mampu mengimbangi popularitas kedua tokoh politik tersebut.

Namun, tak lama berselang dari pernyataan kesiapan Sultan menjadi presiden tersebut, pemerintah dan PT Jogja Magasa Iron, anak perusahaan PT Jogja Magasa Mining (PT JMM), menandatangani kontrak karya penambangan pasir besi di Kulon Progo.

Perusahaan itu mengantongi izin konsensi pertambangan di Pantai Bugel, Kulon Progo, selama 30 tahun. Menurut rencana, volume pasir yang dieksploitasi di kawasan Kulon Progo itu akan mencapai 650 juta ton. Sementara itu, pabrik pengolahannya akan berproduksi dengan kapasitas produksi awal 300 ribu ton bijih besi per tahun dan kemudian akan mencapai 1 juta ton per tahun.

Sri Sultan X pun dikabarkan telah menyetujui kontrak karya tersebut. Dari sinilah awal dari persoalan politis itu mencuat. Hal itu dikarenakan PT JMM dikabarkan mempunyai hubungan dekat dengan Sultan. Seperti ditulis di sebuah harian nasional di Jakarta yang menyatakan bahwa salah satu komisaris PT JMM ternyata adalah GBPH Joyokusumo (adik Sultan Hamengku Buwono X) dan GKR Pembayun (putri sulung Sultan), sedangkan direktur utama perusahaan tersebut adalah BRMH Haryo Seno.

Persoalannya semakin rumit ketika penambangan pasir besi itu ternyata juga mendapat penolakan dari petani Kulon Progo. Pasalnya, pertambangan pasir besi itu akan menggusur petani yang telah lebih dulu memanfaatkan tanah tersebut menjadi kawasan pertanian produktif. Terkait dengan hal itu, Walhi, sebuah lembaga swadaya masyarakat lingkungan hidup terbesar di Indonesia, menilai dialihfungsikannya lahan produktif yang telah dimanfaatkan petani Kulon Progo menjadi kawasan pertambangan merupakan perwujudan inkonsistensi terhadap program kemandirian masyarakat yang selama ini dicanangkan oleh pemerintah sendiri.

Selain itu, kegiatan penambangan pasir besi dinilai berpotensi besar mengakibatkan dampak buruk bagi keberlanjutan ekologi. Gumuk pasir yang menjadi ciri khas kawasan itu diperkirakan akan hilang seiring dengan masuknya industri tambang. Padahal di dunia ini hanya ada tiga gumuk pasir yang bergerak dan satu di antaranya di kawasan pesisir selatan Yogyakarta. Sudaryatno, dosen Fakultas Geografi UGM, seperti dikutip dari situs Jurnal Affinitas edisi 23 Maret 2008, juga menuliskan bahwa lapisan pasir di bawah permukaan tanah sangat berguna untuk meredam gempa. Jika pasir diambil, fungsi ekologi itu hilang.

Berbagai kontroversi yang muncul seputar konsesi pertambangan pasir besi di Kulon Progo tersebut tentu saja menjadi batu ujian bagi kepemimpinan Sri Sultan Hamengku Buwono X, yang hendak maju menjadi calon presiden pada 2009.

Betapa tidak, di saat kandidat calon presiden lainnya sibuk memoles diri untuk mendongkrak citranya, ternyata muncul kasus Kulon Progo yang dapat menimbulkan keraguan publik akan komitmen Sultan terhadap kepentingan warganya.

Masyarakat dipastikan akan bertanya, jika selama mengurus Daerah Istimewa Yogyakarta saja sudah begitu kental keberpihakannya kepada pemilik modal seraya mengabaikan kepentingan petani, bagaimana nanti jika memimpin Indonesia? Akankah nasib orang kecil seperti petani, buruh, dan warga miskin lainnya diabaikan juga di saat beliau menjadi Presiden Republik Indonesia?

Sri Sultan X masih memiliki sedikit waktu untuk mengendalikan bola liar dari kasus tambang pasir besi di Kulon Progo ini. Tidak ada salahnya bila Sri Sultan segera berbalik arah untuk membela kepentingan petani Kulon Progo dengan mencabut restunya terhadap industri tambang pasir besi tersebut. Sri Sultan X sebagai pemimpin rakyat Yogyakarta memiliki posisi kuat untuk mendesak pemerintah membatalkan kontrak karya pertambangan tersebut. Keberlanjutan kehidupan petani dan ekologi di Kulon Progo tentunya lebih penting daripada kepentingan segelintir orang atas keberadaan industri tambang di kawasan itu.

Jika Sri Sultan salah dan tidak bijaksana dalam menyikapi kasus pertambangan di Kulon Progo ini, bukan tidak mungkin itu akan menjadi ganjalan bagi perjalanan beliau menuju kursi presiden. Popularitasnya sebagai pemimpin rakyat akan menurun drastis.

Sebaliknya, kasus Kulon Progo ini juga akan menjadi pijakan yang kuat bagi Sultan untuk menunjukkan bahwa beliau adalah seorang pemimpin yang senantiasa berpihak kepada rakyat jelata dan bukan memihak kepada pemilik modal. Jika keberpihakan kepada rakyat jelata itu dapat ditunjukkannya dalam menangani kasus ini, sudah sewajarnya bila rakyat Indonesia memilihnya menjadi presiden pada 2009. *

(dari Koran TEMPO, 12 Nopember 2008)

Sementara kiai mbeling emha ainun najib dalam blognya menulis seperti ini, sebagai perspektif yang agak lain:

DILEMA SRI SULTAN HAMENGKU BUWONO X DAN GERBANG PERADABAN BARU BANGSA INDONESIA

1. Terkait perbincangan mengenai sikap dan posisi Sri Sultan HB X, itu adalah dilema Sri Sultan HB X. Di satu pihak, dia adalah rajanya orang Jogja, di lain pihak dia adalah manusia modern yang menyangga dua hal,

(1). Keharusan menerjemahkan prinsip kepemimpinan dalam perspektif yang lebih modern, luas, dan komprehensif.

(2). Dia sebagai bangsa modern dan manusia biasa memiliki hak karir, apalagi sejumlah kelompok di Jakarta sangat concern pada ide pencalonan dirinya sebagai RI 1 pada tahun 2009.

2. Ada baiknya, Sri Sultan HB X, pers, dan kalangan-kalangan masyarakat memperluas dan mengangkat tema itu menjadi lebih berperspektif kebangsaan. Misalnya, melihat dan kemungkinan membenahi kembali dasar-dasar berfikir kenegaraan dan konstitusi: apakah pilihan bentuk republik serta formula aplikasi demokrasi yang selama ini kita pilih dan kita jalankan sudah tepat betul, ataukah memerlukan perenungan-perenungan ulang. Termasuk tidak menutup diri dari kemungkinan memindahkan ibukota politik NKRI ke Yogyakarta. Bangsa Indonesia jangan hanya berorientasi pada fenomena demokratisasi model Amerika Serikat, tetapi menengok juga formula-formula kenegaraan yang dipakai bangsa-bangsa Eropa(Inggris, Denmark, Belanda, dlsb.), juga negara-negara Asia(seperti Jepang, Thailand, dan Kamboja), yang secara transformatif tetap menempatkan kerajaan di dalam prinsip dan struktur kenegaraan mereka.

3. Kepemimpinan Sri Sultan HB X sebaiknya tidak membatasi diri pada konteks kawulo-gusti Keraton Jogja, tapi berkembang dan naik ke tingkat wacana-wacana kenegaraan dan kenegarawanan yang lebih uptodate dan futurologis, karena bangsa Indonesia sedang berada di pintu gerbang lahirnya peradaban baru lebih dari sekedar perubahan politik atau kebudayaan.

Muhammad Ainun Nadjib
Progress Kadipiro, 11 Maret 2008

Indonesia ampuh, jangan disulap

2008-11-11T21:03:00.000-08:00

INDONESIA doesnt need d world, but the world need INDONESIA

Mau bukti?!!

Ini cerita dari teman..., lumayan untuk menginspirasi anak muda, yang sekarang lupa dan lupa dengan tempatnya tinggal, serasa hidup ini bukan di kepulauan nan indah. Mungkin rekan-rekan yang tinggal di kota besar, akan sangat berbeda pandangannya kepada lingkungan dibandingkan dengan yang tinggal di kampung...apalagi di hutan.

Saya tidak pernah membayangkan tinggal di sebuah apartemen yang ketika melihat keluar Jendela hanya melihat tembok atau langit, atau ada jalan raya di bawah sana, atau gedung tinggi nun jauh disana, atau genteng tetangga, atau kamar mandi kumuh tetangga yang kebetulan kurang beruntung.

Marilah kita coba kembali menghitung, apakah yang kita butuhkan dalam sehari itu, berapa duit yang harus kita spend untuk itu, seberapa jauh gadget-gadget mutakhir itu improving your life, atau tahukah kita bahwa beras yang kita makan tiap hari itu berasal dari padi yang tumbuh di sawah, atau apakah padi hasil sawah yang kita lihat di pinggir jalan luar kota itu harganya disulap menjadi mahal oleh para penebar ketidak adilan menjadi mahal. Atau sulapan minyak bumi menjadi bahan bakar yang mahal itu, meskipun sebenarnya dengan teknologi yang murah pun kita bisa menyulap minyak mentah menjadi komoditi yang sama, seperti di Boyolali.

Cerita ini kubaca di inbox ku pagi ini, dan memang hal ini selalu terpikirkan, kenapa kita di Indonesia yang tanahnya tidak digarap pun akan tumbuh pohon-pohon yang menghasilkan dan komoditi-komoditi mahal yang tidak terendus oleh krisis finasial karena tidak perlu saham atau obligasi untuk menanamnya. Tinggal Lhep...masuk perut...sehat. Kenapa kita tidak sadar utnuk membangun sentra-sentra yang lokalan saja untuk mengirit biaya transportasi dan energi, karena toh untungnya sama saja...cuma perkaliannya yang beda mungkin. dan mengapa kita harus kepingin pakaian atau makanan yang memiliki merk standar internasional atau nasional karena tetangga kitapun sebenarnya bisa membuatnya dengan bagus....

Suatu pagi di bandar lampung, menjemput seseorang di bandara. Orang itu sudah tua, kisaran 60 tahun. Sebut saja si bapak. Is bapak adalah pengusaha asal singapura, dengan logat bicara gaya melayu, English, (atau singlish?) beliau menceritakan pengalaman2 hidupnya kepada kami yang masih muda. Mulai dari pengalaman bisnis, spiritual, keluarga, bahkan percintaan hehehe..

"Your country is so rich!" Ah biasa banget kan denger kata2 begitu. Tapi tunggu dulu………

" Indonesia doesnt need d world, but d world need Indonesia "

"Everything can be found here in Indonesia , u dont need d world"

"Mudah saja, Indonesia paru2 dunia. Tebang saja hutan di Kalimantan, dunia pasti kiamat. Dunia yang butuh Indonesia !"

" Singapore is nothing, we cant be rich without Indonesia . 500.000 orang Indonesia berlibur ke singapura setiap bulan. Bisa terbayang uang yang masuk ke kami? Apartemen2 dan condo terbaru kami yang membeli pun orang2 indonesia , ga peduli harga yang selangit, laku keras. Lihatlah rumah sakit kami, orang indonesia semua yang berobat."

"Kalian tahu bagaimana kalapnya pemerintah kami ketika ASAP hutan Indonesia masuk? ya benar2 panik. sangat berasa, we are nothing."

"Kalian ga tau kan klo agustus kemarin dunia krisis beras. termasuk di singapura dan malaysia ? kalian di indonesia dengan mudah dapat beras"

"Lihatlah negara kalian, air bersih dimana2.. Lihatlah negara kami, air bersih pun kami beli dari malaysia . Saya pernah ke kalimantan, bahkan pasir pun mengandung permata. Terlihat glitter kalo ada matahari bersinar. Petani disana menjual Rp3000/kg ke sebuah pabrik China . Dan is pabrik menjualnya kembali seharga Rp 30.000/kg. Saya melihatnya sendiri"

"Kalian sadar tidak klo negara2 lain selalu takut meng-embargo Indonesia ?

Ya, karena negara kalian memiliki segalanya. Mereka takut klo kalian menjadi mandiri, makanya tidak di embargo. harusnya KALIANLAH YANG MENG-EMBARGO DIRI KALIAN SENDIRI. Beli lah dari petani2 kita sendiri, belilah tekstil garmen dari pabrik2 sendiri. Tak perlu kalian impor klo bisa produksi sendiri."

"Jika kalian bisa mandiri, bisa MENG-EMBARGO DIRI SENDIRI, Indonesia will rules the world.."

AYO MAJULAH BANGSAKU....INDONESIA PUNYA SEGALANYA....... BELILAH PRODUK INDONESIA ASLI....SUDAH SAATNYA KITA INDONESIA MINDED...... BUANG JAUH JAUH KEINGINAN UNTUK BELI PRODUK ASING (MAKANAN, MINUMAN, DLL...) BANGKIT INDONESIAKU........!!! MULAI DARI YANG KECIL, MULAI DARI DIRI SENDIRI, MULAI SAATINI !!!

Usai Digantung, Saddam Ternyata Ditusuk Hingga Enam Kali

2008-11-11T12:42:00.000-08:00

(ANTARA News) - Setelah Saddam Hussein digantung mati, ternyata mayatnya ditusuk hingga enam kali. Hal itu dikemukakan kepala penjaga makam mantan presiden Irak yang terletak di utara Baghdad.

Sebagaimana dilaporkan Timesonline.co.uk, penjaga yang bernama Talal Misrab (45) mengaku sebagai salah seorang yang membantu pemakaman Saddam.

Dalam wawancara dengan media tersebut, Misrab menyatakan "ada tujuh luka tusuk di tubuhnya." Misrab mengingat empat tusukan ada di badan depan dan dua di badan belakang Saddam. Misrab juga mengatakan ada luka di wajah Saddam.

Menurut Misrab, ada sekitar 300 orang yang menyaksikan luka-luka itu saat jasad Saddam dikuburkan pada dinihari setelah pelaksanaan eksekusi.

Makam Saddam terletak di suatu aula besar di al-Awja, desa kecil di utara Baghdad, tempat Saddam menghabiskan sebagian besar masa kecilnya.

Pernyataan Misrab juga dibenarkan seorang lainnya yang mengaku diberitahu oleh Sheikh Ali al-Neda, seorang bekas ketua suku bahwa ada luka tusuk di mayat Saddam.

Namun, keterangan tersebut dibantah oleh kepala suku setempat maupun oleh pemerintah Irak. Menurut pemerintah Irak, tidak ada mutilasi setelah eksekusi Saddam pada 30 Desember 2006.

Mowaffak al-Rubaie, penasehat keamanan pemerintah Irak, membantah pengakuan itu dan mengatakan "saya mengawasi seluruh proses dari A sampai Z dan mayat Saddam tidak ditusuk, tidak dimutilasi, dan dia tidak diperlakukan sewenang-wenang saat akan dieksekusi."

Sheikh Hasan al-Neda, kepala suku setempat, juga membantah pengakuan tersebut.

"Saya bersumpah demi nama Tuhan bahwa mayat Saddam sepenuhnya utuh kecuali lebam di pipinya," kata al-Neda.

"Saat jenazahnya kami terima di Baghdad, kami diberitahu bahwa mereka (pemerintah Irak) telah memandikan dan mengkafaninya sesuai aturan Islam namun kami memandikannya kembali di Tikrit."

Dia melanjutkan " anak saya Ahmed ada saat proses itu dan kepada suatu koran Saudi dia mengatakan tidak sedikitpun jenazah itu termutilasi."(*)

Obat Kanker

2008-11-10T22:28:00.000-08:00

Penyakit Kanker Sudah Tidak Berbahaya Lagi

Kanker tidak lagi mematikan. Para penderita kanker di Indonesia dapat memiliki harapan hidup yang lebih lama dengan ditemukannya tanaman "KELADI TIKUS" (Typhonium Flagelliforme/ Rodent Tuber) sebagai tanaman obat yang dapat menghentikan dan mengobati berbagai penyakit kanker dan berbagai penyakit berat lain.

Tanaman sejenis talas dengan tinggi maksimal 25 sampai 30 cm ini hanya tumbuh di semak yang tidak terkena sinar matahari langsung. "Tanaman ini sangat banyak ditemukan di Pulau Jawa," kata Drs.Patoppoi Pasau, orang pertama yang menemukan tanaman itu di Indonesia .

Tanaman obat ini telah diteliti sejak tahun 1995 oleh Prof Dr Chris K.H.Teo,Dip Agric (M), BSc Agric (Hons)(M), MS, PhD dari Universiti Sains Malaysia dan juga pendiri Cancer Care Penang, Malaysia. Lembaga perawatan kanker yang didirikan tahun 1995 itu telah membantu ribuan pasien dari Malaysia , Amerika, Inggris , Australia , Selandia Baru, Singapura, dan berbagai negara di dunia.

Di Indonesia, tanaman ini pertama ditemukan oleh Patoppoi di Pekalongan, Jawa Tengah. Ketika itu, istri Patoppoi mengidap kanker payudara stadium III dan harus dioperasi 14 Januari 1998. Setelah kanker ganas tersebut diangkat melalui operasi, istri Patoppoi harus menjalani kemoterapi (suntikan kimia untuk membunuh sel, Red) untuk menghentikan penyebaran sel-sel kanker tersebut., "Sebelum menjalani kemoterapi,dokter mengatakan agar kami menyiapkan wig (rambut palsu) karena kemoterapi akan mengakibatkan kerontokan rambut, selain kerusakan kulit dan hilangnya nafsu makan," jelas Patoppoi.

Selama mendampingi istrinya menjalani kemoterapi, Patoppoi terus berusaha mencari pengobatan alternatif sampai akhirnya dia mendapatkan informasi mengenai penggunaan teh Lin Qi di Malaysia untuk mengobati kanker. "Saat itu juga saya langsung terbang ke Malaysiauntuk membeli teh tersebut," ujar Patoppoi yang juga ahli biologi. Ketika sedang berada di sebuah toko obat di Malaysia , secara tidak sengaja dia melihat dan membaca buku mengenai mengobatan kanker yang berjudul Cancer, Yet They Live karangan Dr Chris K.H. Teo terbitan 1996.

"Setelah saya baca sekilas, langsung saja saya beli buku tersebut. Begitu menemukan buku itu, saya malah tidak jadi membeli teh Lin Qi, tapi langsung pulang ke Indonesia ," kenang Patoppoi sambil tersenyum. Di buku itulah Patoppoi membaca khasiat typhonium flagelliforme itu.

Berdasarkan pengetahuannya di bidang biologi, pensiunan pejabat Departemen Pertanian ini langsung menyelidiki dan mencari tanaman tersebut. Setelah menghubungi beberapa koleganya di berbagai tempat, familinya di Pekalongan Jawa Tengah, balas menghubunginya. Ternyata, mereka menemukan tanaman itu di sana . Setelah mendapatkan tanaman tersebut dan mempelajarinya lagi, Patoppoi menghubungi Dr. Teo di Malaysia untuk menanyakan kebenaran tanaman yang ditemukannya itu.

Selang beberapa hari, Dr Teo menghubungi Patoppoi dan menjelaskan bahwa tanaman tersebut memang benar Rodent Tuber. "Dr Teo mengatakan agar tidak ragu lagi untuk menggunakannya sebagai obat," lanjut Patoppoi. Akhirnya, dengan tekad bulat dan do'a untuk kesembuhan, Patoppoi mulai memproses tanaman tersebut sesuai dengan langkah-langkah pada buku tersebut untuk diminum sebagai obat. Kemudian Patoppoi menghubungi putranya, Boni Patoppoi di Buduran, Sidoarjo untuk ikut mencarikan tanaman tersebut. "Setelah melihat ciri-ciri tanaman tersebut, saya mulai mencari di pinggir sungai depan rumah dan langsung saya dapatkan tanaman tersebut tumbuh liar di pinggir sungai," kata Boni yang mendampingi ayahnya saat itu.

Selama mengkonsumsi sari tanaman tersebut, isteri Patoppoi mengalami penurunan efek samping kemoterapi yang dijalaninya. Rambutnya berhenti rontok, kulitnya tidak rusak dan mual-mual hilang. "Bahkan nafsu makan ibu saya pun kembali normal," lanjut Boni.

Setelah tiga bulan meminum obat tersebut, isteri Patoppoi menjalani pemeriksaan kankernya. "Hasil pemeriksaan negatif, dan itu sungguh mengejutkan kami dan dokter-dokter di Jakarta ," kata Patoppoi. Para dokter itu kemudian menanyakan kepada Patoppoi, apa yang diberikan pada isterinya.. "Malah mereka ragu, apakah mereka telah salah memberikan dosis kemoterapi kepada kami," lanjut Patoppoi.

Setelah diterangkan mengenai kisah tanaman Rodent Tuber, para dokter pun mendukung Pengobatan tersebut dan menyarankan agar mengembangkannya. Apalagi melihat keadaan isterinya yang tidak mengalami efek samping kemoterapi yang sangat keras tersebut. Dan pemeriksaan yang seharusnya tiga bulan sekali diundur menjadi enam bulan sekali."Tetapi karena sesuatu hal, para dokter tersebut tidak mau mendukung secara terang-terangan penggunaan tanaman sebagai pengobatan alternatif," sambung Boni sambil tertawa.

Setelah beberapa lama tidak berhubungan, berdasarkan peningkatan keadaan isterinya, pada bulan April 1998, Patoppoi kemudian menghubungi Dr.Teo melalui fax untukmenginformasik an bahwa tanaman tersebut banyak terdapat di Jawa dan mengajak Dr. Teo untuk menyebarkan penggunaan tanaman ini di Indonesia. Kemudian Dr . Teo langsung membalas fax kami, tetapi mereka tidak tahu apa yang harus mereka perbuat, karena jarak yang jauh," sambung Patoppoi. Meskipun Patoppoi mengusulkan agar buku mereka diterjemahkan dalam bahasa Indonesiadan disebar-luaskan di Indonesia, Dr. Teo menganjurkan agar kedua belah pihak bekerja sama dan berkonsentrasi dalam usaha nyata membantu penderita kanker di Indonesia.

Kemudian, pada akhir Januari 2000 saat Jawa Pos mengulas habis mengenai meninggalnya Wing Wiryanto, salah satu wartawan handal Jawa Pos,Patoppoi tempat tercengang. Data-data rinci mengenai gejala, penderitaan, pengobatan yang diulas di Jawa Pos, ternyata sama dengan salah satu pengalaman pengobatan penderita kanker usus yang dijelaskan di buku tersebut. Dan eksperimen pengobatan tersebut berhasil menyembuhkan pasien tersebut. "Lalu saya langsung menulis di kolom Pembaca Menulis di Jawa Pos," ujar Boni. Dan tanggapan yang diterimanya benar-benar diluar dugaan. Dalam sehari, bisa sekitar 30 telepon yang masuk. "Sampai saat ini, sudah ada sekitar 300 orang yang datang ke sini," lanjut Boni yang beralamat di Jl. KH. Khamdani, Buduran Sidoarjo.

Pasien pertama yang berhasil adalah penderita Kanker Mulut Rahim stadium dini. Setelah diperiksa, dokter mengatakan harus dioperasi..Tetapi karena belum memiliki biaya dan sambil menunggu rumahnya laku dijual untuk biaya operasi, mereka datang setelah membaca Jawa Pos. Setelah diberi tanaman dan cara meminumnya, tidak lama kemudian pasien tersebut datang lagi dan melaporkan bahwa dia tidak perlu dioperasi, karena hasil pemeriksaan mengatakan negatif.

Berdasarkan animo masyarakat sekitar yang sangat tinggi, Patoppoi berusaha untuk menemui Dr. Teo secara langsung. Atas bantuan Direktur
Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Departemen Kesehatan, Sampurno, Patoppoi dapat menemui Dr. Teo di Penang , Malaysia . Di kantor Pusat Cancer Care Penang, Malaysia , Patoppoi mendapat penerangan lebih lanjut

mengenai riset tanaman yang saat ditemukan memiliki nama Indonesia . Ternyata saat Patoppoi mendapat buku "Cancer, Yet They Live" edisi revisi tahun 1999, fax yang dikirimnya di masukkan dalam buku tersebut, serta pengalaman isterinya dalam usahanya berperang melawan kanker. Dari pembicaraan mereka, Dr.. Teo merekomendasi agar Patoppoi mendirikan perwakilan Cancer Care di Jakarta dan Surabaya . Maka secara resmi, Patoppoi dan putranya diangkat sebagai perwakilan lembaga sosial Cancer Care Indonesia , yang juga disebutkan dalam buletin bulanan Cancer Care, yaitu di Jl. Kayu Putih 4 No. 5, Jakarta , telp. 021-4894745, dan di Buduran, Sidoarjo.

Cancer Care Malaysiatelah mengembangkan bentuk pengobatan tersebut secara lebih canggih. Mereka telah memproduksi ekstrak Keladi Tikus dalam bentuk pil dan teh bubuk yang dikombinasikan dengan berbagai tananaman lainnya dengan dosis tertentu. "Dosis yang diperlukan tergantung penyakit yang diderita," kata Boni.

Untuk mendapatkan obat tersebut, penderita harus mengisi formulir yang menanyakan keadaan dan gejala penderita dan akan dikirimkan melalui fax ke Dr. Teo. "Formulir tersebut dapat diisi disini, dan akan kami fax-kan. Kemudian Dr. Teo sendiri yang akan mengirimkan resep sekaligus obatnya, dengan harga langsung dari Malaysia , sekitar 40-60 Ringgit Malaysia ," lanjut Boni. " Jadi pasien hanya membayar biaya fax dan obat, kami tidak menarik keuntungan, malahan untuk yang kurang mampu, Dr.Teo bisa memberikan perpanjangan waktu pembayaran. " tambahnya.

Sebenarnya pengobatan ini juga didukung dan sedang dicoba oleh salah satu dokter senior di Surabaya, pada pasiennya yang mengidap kanker ginjal. Adadua pasien yang sedang dirawat dokter yang pernah menjabat sebagai direktur salah satu rumah sakit terbesar di Surabayaini. Pasien pertama yang mengidap kanker rahim tidak sempat diberi pengobatan dengan keladi tikus, karena telah ditangani oleh rekan-rekan dokter yang telah memiliki reputasi. Setelah menjalani kemoterapi dan radiologi, pasien tersebut mengalami kerontokan rambut, kulit rusak dan gatal, dan selalu muntah. Tetapi pada pasien kedua yang mengidap kanker ginjal, dokter ini menanganinya sendiri dan juga memberikan pil keladi tikus untuk membantu proses penyembuhan kemoterapi.

Pada pasien kedua ini, tidak ditemui berbagai efek yang dialami penderita pertama, bahkan pasien tersebut kelihatan normal. Tetapi dokter ini menolak untuk eiekspos karena menurutnya, pengobatan ini belum resmi diteliti di Indonesia . Menurutnya, jika rekan-rekannya mengetahui bahwa dia memakai pengobatan alternatif, mereka akan memberikan predikat sebagai "ter-kun" atau dokter-dukun. "Disinilah gap yang terbuka antara pengobatan konvensional dan modern," kata dokter tersebut.

Banyak hal menarik yang dialami Boni selama menerima dan memberikan bantuan kepada berbagai pasien. Bahkan ada pecandu berat putaw dan sabu-sabu di Surabaya , yang pada akhirnya pecandu tersebut mendapat kanker paru-paru. Setelah mendapat vonis kanker paru-paru stadium III, pasien tersebut mengkonsumsi pil dan teh dari Cancer Care. Hasilnya cukup mengejutkan, karena ternyata obat tersebut dapat mengeluarkan racun narkoba dari peredaran darah penderita dan mengatasi ketergantungan pada narkoba tersebut. "Tapi, jika pecandu sudah bisa menetralisir racun dengan keladi tikus, dia tidak boleh memakai narkoba lagi, karena pasti akan timbul resistensi. Jadi jangan seperti kebo, habis mandi berkubang lagi," sambung Boni sambil tertawa.

Juga ada pengalaman pasien yang meraung-raung kesakitan akibat serangan kanker yang menggerogotinya, karena obat penawar rasa sakit sudah tidak mempan lagi. Setelah diberi minum sari keladi tikus, beberapa saat kemudian pasien tersebut tenang dan tidak lagi merasa kesakitan.

Menurut data Cancer Care Malaysia, berbagai penyakit yang telah disembuhkan adalah berbagai kanker dan penyakit berat seperti kanker payudara, paru-paru, usus besar-rectum, liver, prostat, ginjal, leher rahim, tenggorokan, tulang, otak, limpa, leukemia, empedu, pankreas, dan hepatitis.

Jadi diharapkan agar hasil penelitian yang menghabiskan milyaran Ringgit Malaysia selama 5 tahun dapat benar-benar berguna bagi dunia kesehatan. Bagi teman-teman yang memerlukan informasi lebih lanjut sehubungan dengan artikel "Obat Kanker" bisa menghubungi perwakilan lembaga sosial

"Cancer Care Indonesia "
Jl. Kayu Putih 4 no.5 Jakarta ,
telp : 021-4894745,

Bocah Delapan Tahun Bunuh Ayahnya

2008-11-09T23:10:00.000-08:00

09/11/08 07:46
Bocah Delapan Tahun Bunuh Ayahnya

Jakarta (ANTARA News) - Seorang bocah laki-laki berumur delapan tahun telah membunuh ayahnya dan seorang pria lainnya di St. Johns, Negara Bagian Arizona, Amerika Serikat, demikian BBC, Minggu.

Polisi St. Johns, sebuah kota terpencil di barat daya kota Phoenix, Ariizona, mengungkapkan bahwa anak itu telah mengaku menembak dua pria tersebut dengan senjata kaliber 22 mm, Rabu lalu.

"Siapa coba yang mengira bocah berumur delapan tahun bisa membunuh dua pria dewasa," tanya Kepala Polsek St. Johns Roy Melnick.

Hakim pengadilan setempat telah memerintahkan pihak berwajib untuk memeriksa kondisi psikologi anak itu yang kini sedang dikarantina polisi, sementara para jaksa menyatakan anak itu tak memiliki catatan prilaku buruk di sekolah dan tidak pula bermasalah di rumahnya.

Melnick mengungkapkan. polisi berdatangan ke rumah anak itu beberapa menit setelah penembakkan terhadap dua pria itu terjadi pada Rabu pagi dan mendapatkan seorang terbaring parah di luar pintu sedangkan lainnya terkapar di ruang atas rumah itu.

Pria yang tewas di dalam rumah dipercaya ditembak anak itu di dalam rumahnya sendiri.

"Anak itu lalu lari ke rumah tetangganya sambil berkata ayahnya telah mati," kata Jaksa Brad Carlyon. Polisi lalu menerima pengakuan dari anak itu berkaitan dua pembunuhan itu.

Pengacara tersangka, Benjamin Brewer. menuduh polisi telah menanyai bocah itu tanpa didampingi orangtua dan pengacara, serta tidak menerangkan hak-hak si bocah. (*)

COPYRIGHT © 2008

Lapindo Bohong lagi

2008-10-29T05:49:00.000-07:00

Siaran Pers, Jakarta 29 Oktober 2008 - Koalisi Untuk keadilan Korban Lapindo

LAPINDO BERBOHONG TENTANG HASIL KONFERENSI GEOLOGI DI LONDON

Lagi-lagi, PT Lapindo Brantas Inc membohongi publik melalui siaran pers
yang dikeluarkan 22 Oktober 2008 mengenai hasil Konferensi para ahli
Geologi di London 21-22 Oktober 2008. Informasi ini yang kemudian
dikutip banyak media.

Gerakan Menuntut Keadilan Korban Lapindo telah mengkonfirmasi kepada
Richard Davies, geolog, yang dinyatakan oleh Lapindo dalam siaran
persnya bahwa dia “yakin bahwa Lusi adalah sebuah mud volcano yang
merupakan hasil remobilisasi sedimentasi laut jutaan tahun lalu” adalah
tidak benar dan Richard Davies tetap menyatakan dalam konferensi
tersebut bahwa Lumpur Lapindo disebabkan oleh operasi pemboran.

Lapindo juga menyatakan bahwa para geolog sepakat bahwa semburan lumpur
panas di Sidoarjo adalah mud volcano yang merupakan produk remobilisasi
sediment dan aliran fluida di wilayah cekungan bumi yang lemah. Karena
itu, semburan lumpur Sidoarjo (Lusi) tidak bisa ditutup. Faktanya,
konferensi ahli geologi dengan tema “Subsurface Sediment Remobilization
And Fluid Flow in Sedimentary Basins” tersebut tidak pernah mengeluarkan
kesimpulan resmi seperti yang diklaim Lapindo Brantas melalui siaran
persnya.

Tindakan itu bukan pertama kali dilakukan Lapindo Brantas. Korporasi
tersebut berulangkali mengarahkan opini publik dan menutup-nutupi fakta
dengan berbagai cara, termasuk membuat iklan-iklan yang menyesatkan di
berbagai media.

Ironisnya, pemerintah terus menerus membiarkan pembohongan ini terjadi.
Lebih jauh, pemerintah membiarkan kasus Lapindo menjauh dari upaya
menemukan penanganan yang adil bagi korban. Komnas Hasil mediasi
pemerintah dengan korban Lapindo yang difasilitasi Komnas HAM di Jakarta
29 Agustus lalu, juga tak bergigi. Komnas HAM menyampaikan adanya
hambatan besar berhadapan dengan aparatus negara lainnya, mulai
Kehakiman hingga jajaran Anggota kabinet SBY, disaat berupaya menemukan
solusi bagi kasus yang sudah berumur hampir 3 tahun ini.

Sementara Lapindo terus berbohong dan memecah belah warga melalui proses
gantirugi. Dan pemerintah SBY JK bersama Abu Rizal Bakrie – Menteri
Kesra sekaligus pemilik PT Lapindo Brantas, seolah buta tuli terhadap
tuntutan warga. Di lapang, korban Lapindo berkubang gas-gas berbahaya,
nasibnya makin tak menentu.

Gerakan Menuntut Keadilan Korban Lapindo (GMKKL) mendesak pemerintah
SBY-Kalla segera memenuhi tuntutan korban, merehabilitasi kerusakan
lingkungan, menghentikan semburan lumpur Lapindo, mempercepat proses
hukum terhadap Lapindo dan mengabaikan siaran pers kebohongan yang
dilakukan Lapindo.

Kontak Media :
Wardah Hafidz (UPC), 08161161830 - Bambang Sulistomo (GMLL).0818103674 -
Berry Nahdian Forqan (WALHI) 08125110979 - Chalid Muhammad (aktivis
lingkungan) 0811847163 - Firdaus Cahyadi (Satu Dunia) 0081513275698 -
Siti Maimunah (Jatam) hp 0811920462 - Taufik Basari (LBHM) 081586477616
- Usman Hamid (Kontras), 0811812149

Gerakan Menuntut Keadilan Korban Lapindo
Jatam, Kontras, Walhi, Satu Dunia, LBHM, GMLL, UPC, Imparsial, Gerakan
Menutup Lumpur Lapindo, PMKRI, GMS, Berita Bumi, SKMP, GMS, YLBHI, ICEL

Investasi di masa lesu

2008-10-29T05:46:00.000-07:00

Jakarta - Baik saham dan obligasi memberikan return yang sangat mengecewakan di tahun 2008. Sedangkan suku bunga deposito naik cepat. Apakah sekarang saatnya berpindah dari saham dan obligasi ke deposito?

Berikut analisa investasi NISP Sekuritas, Kamis (25/9/2008):

Saham

IHSG Bursa Efek Indonesia mengalami penurunan 35% sejak awal tahun. Saham komoditas (batubara & kelapa sawit) yang pada awal tahun menunjukkan kinerja luar biasa, mengalami koreksi tajam sejak Juli 2008. Saham perbankan yang telah terkoreksi sejak akhir 2007, mencapai titik terendah pada Juni 2008.

Memasuki bulan September, bursa saham terkoreksi tajam menembus titik support 2000 (9 September). Kondisi panik akibat bangkrutnya Lehman Brothers menyebabkan penembusan support 1800 (12 September). IHSG menyentuh titik terendah 1719 pada 15 September, kembali ke titik seperti pada akhir November 2006 dan menghilangkan semua pertumbuhan IHSG sepanjang tahun 2007.

Dengan IHSG berada di 1700-an, PER IHSG sudah berada di 9,5 kali atau sekitar 25% di bawah rata-rata jangka panjang PER IHSG yaitu 12 kali. Pasar telah memangkas semua optimisme investor yang mencapai puncaknya pada periode akhir 2007 - awal 2008, dimana PER pasar berkisar 17 kali. Saat ini pasar sedang menguji pesimisme dan kesabaran investor.

Dengan valuasi PER IHSG di 9,5 kali, kami melihat kondisi investasi saham menjadi 'High Risk, High Return'. Kondisi 'high risk' terjadi karena saat investor pesimis, pasar yang sudah murah (PER sebesar 9,5X) dapat menjadi lebih murah (artinya penurunan IHSG berlanjut). Misal valuasi IHSG turun ke PER 8 kali, atau ke 1.500, menyamai valuasi dimasa bearish 2000-2002.

Risiko utama adalah: perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan berlanjutnya sentimen negatif di pasar kredit global akibat krisis sub-prime. Peluang 'high return' dimungkinkan karena valuasi saham yang sangat murah. Sehingga pemulihan harga saham nantinya akan memberikan return yang menyamai return rata-rata jangka panjang IHSG yaitu sekitar 20% per tahun. Catatan: return rata-rata IHSG IDX tahun 1988-2007 adalah 19%, di luar dividen.

Obligasi

Indeks Harga SUN (dari HSBC) turun 14,3% sejak awal tahun (YTD). Dari titik terendah pertengahan Juni 2008 sampai awal Agustus, Indeks SUN HSBC sempat naik 11%. Tapi indeks SUN HSBC kembali terkoreksi sebesar 8% dari minggu ke-2 Agustus sampai 16 September. Pada saat ini, yield SUN bertenor lima tahun sudah mendekati 13% per tahun.

Harga obligasi yang murah menjadikan instrumen ini sebagai pilihan investasi utama untuk satu tahun ke depan. Kami melihat obligasi sebagai pilihan investasi yang 'Low Risk, High Return'. 'Low Risk' dimungkinkan karena penurunan harga obligasi sudah sangat terbatas.

Pemerintah menjadi lebih berhati-hati dalam menerbitkan obligasi baru. Bahkan pemerintah berniat melakukan buyback SUN mengingat harga obligasi sudah sangat murah. Inflasi tinggi dan kenaikan suku bunga sudah terfaktorkan dalam tingkat yield sekarang.

Sejalan dengan stabilnya inflasi, diperkirakan suku bunga akan stabil bahkan turun pada semester ke-2 tahun 2009. Bila suku bunga stabil atau menurun, maka terbuka potensi capital gain pada investasi obligasi. Potensi capital gain tersebut berkisar antara 3% sampai 8%, tergantung durasi obligasi.

Capital gain ini menambah return investasi obligasi sehingga menjadi skenario 'high return', yang bisa mencapai 20% per tahun (asumsi durasi obligasi limatahun). Skenario pemulihan harga obligasi di tahun 2009 mirip seperti pemulihan harga obligasi di tahun 2006.

Sebagaimana diketahui pada tahun 2005 bearish obligasi disebabkan crash reksa dana pendapatan tetap, lonjakan inflasi, dan suku bunga yang tingi. Sebaliknya, stabilitas di tahun 2006 dan penurunan bunga mendorong kenaikan harga obligasi yang luar biasa.

Dalam skenario kondisi bearish obligasi berlanjut sampai akhir 2009, maka investor diperkirakan tetap memperoleh return yang lebih baik (yield obligasi lima tahun sekitar 13% per tahun) dibandingkan rata-rata bunga deposito.

Risiko utama bearish obligasi adalah berlanjutnya krisis kredit global sehingga investor asing mengurangi posisinya di SUN. Selain itu kebijakan perpajakan obligasi juga menjadi sentimen negatif.

Kesimpulan

Dengan melihat kondisi-kondisi di atas, pilihan investasi paling menarik saat ini adalah obligasi (berdasarkan yield & potensi capital gain, dan risiko yang terbatas).

Deposito dengan bunga tinggi hanya bertahan untuk beberapa bulan, seperti yang terjadi pada akhir 2005 sampai awal 2006.

Pilihan saham jatuh pada saham perusahaan berbasis konsumen domestik yang kuat dan valuasi murah seperti telekomunikasi (TLKM), perbankan (BMRI, BBNI, BBRI, BBCA), konsumer (KLBF), dan semen (SMGR).

Penurunan harga ASII yang dratis membuat valuasinya sangat menarik dengan PER 2008-2009 sekitar 9 kali. ASII merupakan konglomerat (memiliki AUTO, AALI, UNTR, BNLI, dan ASGR) dengan kinerja konsisten.

PGAS & UNVR meskipun valuasinya mahal tetap menarik. PGAS adalah penyedia sumber energi bersih dengan potensi pertumbuhan tinggi. UNVR memiliki lini produk konsumer yang dipakai secara luas oleh masyarakat Indonesia.

Kutipan dari tokoh investasi berikut perlu dijadikan panduan investasi pada masa bearish.

Sir John Templeton (Pendiri & Pemilik Templeton Fund): "The time of maximum pessimism can be the best time to buy, and the time of maximum optimism can be the best time to sell".

Baron Nathan Mayer Rothschild (Rothschild Banking Family, England): "Buy when there's blood in the streets, even if the blood is your own".

(ir/qom)

Bencana Jilid Dua Korban Lapindo

2008-10-29T05:34:00.000-07:00

Oleh BC Nusantara, ED Walhi Jatim

Ini fonomena baru di pengungsian. Entah penyakit apa yang mereka derita.
Ada yang sembuh, tapi tak sedikit yang meninggal tanpa ada penjelasan
tentang sakit yang diderita. Jumlah penderita ISPA naik. Di Puskesmas
Porong, tercatat kunjungan penderita ISPA meningkat drastis sejak 2006,
saat lumpur Lapindo meyembur. Dua tahun lalu, penderita ISPA yang
datang, angkanya 26 ribu, kini mencapai 46 ribu orang.
***

“Nggih ngeten niki yok nopo mas, mboten nggadah biaya malih,” suara
lirih bercampur isak tertahan keluar dari mulut Jumi, 50 th, di
kamarnya. “Ya begini ini bagaimana mas, tidak ada biaya lagi” itu
disampaikan Jumi dalam bahasa Jawa. Lenguhan-lenguhan lirih menahan
sakit,terdengar dari mulut perempuan itu, bibirnya bergetar menahan rasa
sakit saat berbicara. Sejak Juni 2008 ia berbaring lemah. Siang itu,
beberapa wartawan TV Jakarta menjenguknya. Mereka datang meliput kondisi
terkini pengungsi korban lumpur Lapindo. Jumi, salah satunya.

Jumi tinggal di pengungsian, tepatnya di salah satu sekat los Pasar
Porong Baru (PPB). Untuk menampung warga di pengungsian, satu los toko
berukuran sekitar 32 meter persegi ini dibagi menjadi lima sekat. Jumi
menempati bagian terdepan. Kamarnya disekat ala kadarnya dengan selembar
kain. Ia terbaring di tempat tidur, perutnya bagai hamil tua, membengkak
besar memaksanya terus berbaring di tempat tidur. Sudah 3 bulan perut
Jumi membesar.

Awal perutnya membengkak, Jumi menganggap hanya sakit sakit maag biasa,
tapi karena tak kunjung berkurang sakitnya, ia pun pergi memeriksakan
diri di rumah sakit daerah Sidoarjo. Sayang, dokter juga belum
memberikan diagnosa jelas. Namun, dari hasil pemeriksaan laboratorium,
ia diduga menderita kista ren sinistra. Di bawah tulisan kista, ada
tambahan ‘ascita permagna causa?’. Jumi tidak mengerti apa jenis
penyakitnya ini. Yang pasti, ia diperintahkan rawat inap. Tapi, setelah
dua minggu dirawat disana, ia memilih pulang, keluarganya tak punya
cukup uang membayar biaya rumah sakitnya.

Berita selengkapnya dapat dibaca di www.jatam.org

Tiga Fraksi Minta Pengesahan RUU Pornografi Ditunda

2008-10-29T05:22:00.001-07:00

Rabu, 29/10/2008 18:46 WIB
Tiga Fraksi Minta Pengesahan RUU Pornografi Ditunda
Shohib Masykur - detikNews

Jakarta - Tiga fraksi meminta pengesahan RUU Pornografi ditunda. Mereka adalah FPKB, FPDIP, dan FPDS.

"PDIP, PKB, dan PDS minta pengesahannya ditunda setelah reses. Tapi yang lain tetap meminta besok karena prosedurnya sudah dilalui," kata Ketua FPPP Lukman Hakim Saefudin.

Hal itu dia katakan di sela-sela rapat pengganti Badan Musyawarah (Bamus) DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (29/10/2008).

Menurut Lukman, penolakan dari tiga provinsi yaitu DIY, Bali, dan Sulawesi Utara, tidak bisa menjadi alasan penundaan pengesahan RUU tersebut. Sebab, tidak ada satu pun RUU yang bisa memuaskan semua pihak.

Bagi masyarakat yang merasa dirugikan oleh RUU tersebut, kata Lukman, ada mekanisme hukum yang bisa ditempuh, yakni mengajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi.

"Bukan dengan demo ataupun tekanan-tekanan," lanjutnya.

Penundaan RUU ini, kata Lukman, akan menjadi preseden buruk bagi RUU yang lain. Nantinya setiap RUU yang mengundang pro kontra akan selalu tertunda-tunda.

Karena itu, kata Lukman, FPPP meminta agar RUU ini secepatnya disahkan dalam rapat paripurna besok.

Saat ini tengah digelar rapat pengganti Bamus guna menentukan apakah pengesahan RUU Pornografi akan dilakukan besok. Dan tiga partai di atas masih tetap ngotot minta penundaan.

(sho/nrl)

Pajak Penghasilan

2008-10-29T05:07:00.001-07:00

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
a. bahwa dalam upaya mengamankan penerimaan negara yang semakin meningkat, mewujudkan sistem perpajakan yang netral, sederhana, stabil, lebih memberikan keadilan, dan lebih dapat menciptakan kepastian hukum serta transparansi perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;

Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang:
a. Nomor 7 Tahun 1991 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3459);
b. Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3567);
c. Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 substansi tetap dan Penjelasannya diubah sehingga rumusan Penjelasan Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal demi Pasal Angka 1 Undang-Undang ini.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) sampai dengan ayat (5) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Yang menjadi subjek pajak adalah:
a. 1. orang pribadi;
2. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
b. badan; dan
c. bentuk usaha tetap.

(1a) Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.
(2) Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.
(3) Subjek pajak dalam negeri adalah:
a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
1. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
4. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan
c. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
(4) Subjek pajak luar negeri adalah:
a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
b. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
(5) Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:
a. tempat kedudukan manajemen;
b. cabang perusahaan;
c. kantor perwakilan;
d. gedung kantor;
e. pabrik;
f. bengkel;
g. gudang;
h. ruang untuk promosi dan penjualan;
i. pertambangan dan penggalian sumber alam;
j. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
k. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan,atau kehutanan;
l. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
m. pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
n. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
o. agen atau pegawai dari perusahan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan
p. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.
(6) Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak menurut keadaan yang sebenarnya.
3. Ketentuan Pasal 3 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:
a. kantor perwakilan negara asing;
b. pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
c. organisasi-organisasi internasional dengan syarat:
1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut;dan
2. tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
d. pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.
(2) Organisasi internasional yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
4. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf h, huruf l, dan Penjelasan huruf k diubah dan ditambah 3 (tiga) huruf, yakni huruf q sampai dengan huruf s, ayat (2) diubah, ayat (3) huruf a, huruf d, huruf f, huruf i, dan huruf k diubah, huruf j dihapus, dan ditambah 3 (tiga) huruf, yakni huruf l, huruf m, dan huruf n sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:
a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
c. laba usaha;
d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
2. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
l. keuntungan selisih kurs mata uang asing;
m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
n. premi asuransi;
o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
q. penghasilan dari usaha berbasis syariah;
r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
s. surplus Bank Indonesia.
(2) Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:
a. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
b. penghasilan berupa hadiah undian;
c. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
e. penghasilan tertentu lainnya,
yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
(3) Yang dikecualikan dari objek pajak adalah:
a. 1. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan
2. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan,
sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
b. warisan;
c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
d. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
e. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
f. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
1. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
2. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
g. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
h. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
i. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
j. dihapus;
k. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
1. merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
2. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
l. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
m. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
n. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

5. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf e, huruf g, dan huruf h diubah dan ditambah 5 (lima) huruf, yakni huruf i sampai dengan huruf m, serta ayat (2) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 6
(1) Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:
a. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
1. biaya pembelian bahan;
2. biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
3. bunga, sewa, dan royalti;
4. biaya perjalanan;
5. biaya pengolahan limbah;
6. premi asuransi;
7. biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
8. biaya administrasi; dan
9. pajak kecuali Pajak Penghasilan;
b. penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;
c. iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
d. kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
e. kerugian selisih kurs mata uang asing;
f. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
g. biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
h. piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
1. telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
3. telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;
4. syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k;
yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
i. sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
j. sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
k. biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
l. sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan
m. sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
(2) Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.
(3) Kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
6. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Penghasilan Tidak Kena Pajak per tahun diberikan paling sedikit sebesar:
a. Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
b. Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
c. Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan
d. Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.
(2) Penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak.
(3) Penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
7. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) sampai dengan ayat (4) dan Penjelasan ayat (1) diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Seluruh penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin pada awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak, begitu pula kerugiannya yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya yang belum dikompensasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya, kecuali penghasilan tersebut semata-mata diterima atau diperoleh dari 1 (satu) pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan Pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya.
(2) Penghasilan suami-isteri dikenai pajak secara terpisah apabila:
a. suami-isteri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim;
b. dikehendaki secara tertulis oleh suami-isteri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan; atau
c. dikehendaki oleh isteri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri.
(3) Penghasilan neto suami-isteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dikenai pajak berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami isteri dan besarnya pajak yang harus dilunasi oleh masing-masing suami-isteri dihitung sesuai dengan perbandingan penghasilan neto mereka.
(4) Penghasilan anak yang belum dewasa digabung dengan penghasilan orang tuanya.
8. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf e, dan huruf g serta Penjelasan huruf f diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:
a. pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
b. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
c. pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
1. cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;
2. cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
3. cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
4. cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
5. cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
6. cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri,
yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
d. premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
e. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
f. jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
g. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;
h. Pajak Penghasilan;
i. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
j. gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
k. sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.
(2) Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 11A.
9. Ketentuan Pasal 11 ayat (7) dan ayat (11) serta Penjelasan ayat (1) sampai dengan ayat (4) diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 11
(1) Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut.
(2) Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain bangunan, dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat asas.
(3) Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut.
(4) Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan.
(5) Apabila Wajib Pajak melakukan penilaian kembali aktiva berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, maka dasar penyusutan atas harta adalah nilai setelah dilakukan penilaian kembali aktiva tersebut.
(6) Untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud ditetapkan sebagai berikut:
Kelompok Harta
Berwujud Masa
Manfaat Tarif Penyusutan sebagaimana
dimaksud dalam
Ayat (1) Ayat (2)
I. Bukan bangunan
Kelompok 1
Kelompok 2
Kelompok 3
Kelompok 4
4 tahun
8 tahun
16 tahun
20 tahun
25%
12,5%
6,25%
5%
50%
25%
12,5%
10%
II. Bangunan
Permanen
Tidak Permanen
20 tahun
10 tahun
5%
10%

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusutan atas harta berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam bidang usaha tertentu diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
(8) Apabila terjadi pengalihan atau penarikan harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d atau penarikan harta karena sebab lainnya, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah harga jual atau penggantian asuransinya yang diterima atau diperoleh dibukukan sebagai penghasilan pada tahun terjadinya penarikan harta tersebut.
(9) Apabila hasil penggantian asuransi yang akan diterima jumlahnya baru dapat diketahui dengan pasti di masa kemudian, maka dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak jumlah sebesar kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dibukukan sebagai beban masa kemudian tersebut.
(10) Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, yang berupa harta berwujud, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan.
(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelompok harta berwujud sesuai dengan masa manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
10. Ketentuan Pasal 11A ayat (1) dan Penjelasan ayat (5) diubah serta di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 11A berbunyi sebagai berikut:
Pasal 11A
(1) Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan muhibah (goodwill) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar atau dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran tersebut atau atas nilai sisa buku dan pada akhir masa manfaat diamortisasi sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat asas.
(1a) Amortisasi dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk bidang usaha tertentu yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan.
(2) Untuk menghitung amortisasi, masa manfaat dan tarif amortisasi ditetapkan sebagai berikut:
Kelompok Harta
Tak Berwujud Masa Manfaat Tarif Amortisasi berdasarkan
metode
Garis
Lurus Saldo
Menurun
Kelompok 1
Kelompok 2
Kelompok 3
Kelompok 4 4 tahun
8 tahun
16 tahun
20 tahun 25%
12,5%
6,25%
5% 50%
25%
12,5%
10%

(3) Pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya perluasan modal suatu perusahaan dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran atau diamortisasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
(4) Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun di bidang penambangan minyak dan gas bumi dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi.
(5) Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain yang dimaksud pada ayat (4), hak pengusahaan hutan, dan hak pengusahaan sumber alam serta hasil alam lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi setinggi-tingginya 20% (dua puluh persen) setahun.
(6) Pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi komersial yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dikapitalisasi dan kemudian diamortisasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
(7) Apabila terjadi pengalihan harta tak berwujud atau hak-hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (4), dan ayat (5), maka nilai sisa buku harta atau hak-hak tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah yang diterima sebagai penggantian merupakan penghasilan pada tahun terjadinya pengalihan tersebut.
(8) Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, yang berupa harta tak berwujud, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan.
11. Ketentuan Pasal 14 ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (7) serta Penjelasan ayat (4) diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14
(1) Norma Penghitungan Penghasilan Neto untuk menentukan penghasilan neto, dibuat dan disempurnakan terus-menerus serta diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
(2) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.
(3) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto wajib menyelenggarakan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
(4) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan.
(5) Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, termasuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), yang ternyata tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan atau tidak memperlihatkan pencatatan atau bukti-bukti pendukungnya maka penghasilan netonya dihitung berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan peredaran brutonya dihitung dengan cara lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
(6) Dihapus.
(7) Besarnya peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan.
12. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) sampai dengan ayat (3) dan Penjelasan ayat (4) diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan tarif bagi Wajib Pajak dalam negeri dalam suatu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangkan dari penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 7 ayat (1), serta Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g.
(2) Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dihitung dengan menggunakan norma penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan untuk Wajib Pajak orang pribadi dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
(3) Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dalam suatu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangkan dari penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan memerhatikan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) dengan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g.
(4) Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang pajak dalam suatu bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (6) dihitung berdasarkan penghasilan neto yang diterima atau diperoleh dalam bagian tahun pajak yang disetahunkan.
13. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) sampai dengan ayat (3) dan Penjelasan ayat (5) sampai dengan ayat (7) diubah serta di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 4 (empat) ayat, yakni ayat (2a) sampai dengan ayat (2d) sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17
(1) Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi:
a. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:
Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak
sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) 5%
(lima persen)
di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) 15%
(lima belas persen)
di atas Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 25%
(dua puluh lima
persen)
di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 30%
(tiga puluh persen)
b.
c. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen).
(2) Tarif tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% (dua puluh lima persen) yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
(2a) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.
(2b) Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
(2c) Tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final.
(2d) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2c) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
(3) Besarnya lapisan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan.
(4) Untuk keperluan penerapan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.
(5) Besarnya pajak yang terutang bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang pajak dalam bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), dihitung sebanyak jumlah hari dalam bagian tahun pajak tersebut dibagi 360 (tiga ratus enam puluh) dikalikan dengan pajak yang terutang untuk 1 (satu) tahun pajak.
(6) Untuk keperluan penghitungan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tiap bulan yang penuh dihitung 30 (tiga puluh) hari.
(7) Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana tersebut pada ayat (1).
14. Ketentuan Pasal 18 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan Penjelasan ayat (1) diubah serta di antara ayat (3a) dan ayat (4) disisipkan 4 (empat) ayat, yakni ayat (3b) sampai dengan ayat (3e) sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18
(1) Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak berdasarkan Undang-undang ini.
(2) Menteri Keuangan berwenang menetapkan saat diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. besarnya penyertaan modal Wajib Pajak dalam negeri tersebut paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor; atau
b. secara bersama-sama dengan Wajib Pajak dalam negeri lainnya memiliki penyertaan modal paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor.
(3) Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya.
(3a) Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan perjanjian dengan Wajib Pajak dan bekerja sama dengan pihak otoritas pajak negara lain untuk menentukan harga transaksi antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), yang berlaku selama suatu periode tertentu dan mengawasi pelaksanaannya serta melakukan renegosiasi setelah periode tertentu tersebut berakhir.
(3b) Wajib Pajak yang melakukan pembelian saham atau aktiva perusahaan melalui pihak lain atau badan yang dibentuk untuk maksud demikian (special purpose company), dapat ditetapkan sebagai pihak yang sebenarnya melakukan pembelian tersebut sepanjang Wajib Pajak yang bersangkutan mempunyai hubungan istimewa dengan pihak lain atau badan tersebut dan terdapat ketidakwajaran penetapan harga.
(3c) Penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara (conduit company atau special purpose company) yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak (tax haven country) yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia dapat ditetapkan sebagai penjualan atau pengalihan saham badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia.
(3d) Besarnya penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dari pemberi kerja yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan lain yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia dapat ditentukan kembali, dalam hal pemberi kerja mengalihkan seluruh atau sebagian penghasilan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tersebut ke dalam bentuk biaya atau pengeluaran lainnya yang dibayarkan kepada perusahaan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia tersebut.
(3e) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3b), ayat (3c), dan ayat (3d) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
(4) Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (3d), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila:
a. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir;
b. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
c. terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.
(5) Dihapus.
15. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19
(1) Menteri Keuangan berwenang menetapkan peraturan tentang penilaian kembali aktiva dan faktor penyesuaian apabila terjadi ketidaksesuaian antara unsur-unsur biaya dengan penghasilan karena perkembangan harga.
(2) Atas selisih penilaian kembali aktiva sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan tarif pajak tersendiri dengan Peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).

16. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) sampai dengan ayat (5), dan ayat (8) diubah, serta di antara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5a) sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21
(1) Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh:
a. pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
b. bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;
c. dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apa pun dalam rangka pensiun;
d. badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas; dan
e. penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.
(2) Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kantor perwakilan negara asing dan organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(3) Penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong pajak untuk setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak.
(4) Penghasilan pegawai harian, mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya yang dipotong pajak adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi bagian penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
(5) Tarif pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, kecuali ditetapkan lain dengan Peraturan Pemerintah.
(5a) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.
(6) Dihapus.
(7) Dihapus.
(8) Ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
17. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) diubah, serta ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22
(1) Menteri Keuangan dapat menetapkan:
a. bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang;
b. badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain; dan
c. Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.
(2) Ketentuan mengenai dasar pemungutan, kriteria, sifat, dan besarnya pungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
(3) Besarnya pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.
18. Ketentuan Pasal 23 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) huruf c diubah, ayat (4) huruf d dan huruf g dihapus dan ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf h, serta di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23
(1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:
a. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:
1. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g;
2. bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f;
3. royalti; dan
4. hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e;
b. dihapus;
c. sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:
1. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan
2. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
(1a) Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis jasa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
(3) Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri dapat ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan atas:
a. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
b. sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;
c. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c);
d. dihapus;
e. bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i;
f. sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
g. dihapus; dan
h. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
19. Ketentuan Pasal 24 ayat (3) dan ayat (6) diubah sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1) Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan Undang-undang ini dalam tahun pajak yang sama.
(2) Besarnya kredit pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang berdasarkan Undang-undang ini.
(3) Dalam menghitung batas jumlah pajak yang boleh dikreditkan, sumber penghasilan ditentukan sebagai berikut:
a. penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat kedudukan;
b. penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada;
c. penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak gerak adalah negara tempat harta tersebut terletak;
d. penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada;
e. penghasilan bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan;
f. penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan adalah negara tempat lokasi penambangan berada;
g. keuntungan karena pengalihan harta tetap adalah negara tempat harta tetap berada; dan
h. keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap berada.
(4) Penentuan sumber penghasilan selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan prinsip yang sama dengan prinsip yang dimaksud pada ayat tersebut.
(5) Apabila pajak atas penghasilan dari luar negeri yang dikreditkan ternyata kemudian dikurangkan atau dikembalikan, maka pajak yang terutang menurut Undang-undang ini harus ditambah dengan jumlah tersebut pada tahun pengurangan atau pengembalian itu dilakukan.
(6) Ketentuan mengenai pelaksanaan pengkreditan pajak atas penghasilan dari luar negeri diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
20. Ketentuan Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) diubah, ayat (9) dihapus, serta di antara ayat (8) dan ayat (9) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (8a) sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25
(1) Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:
a. Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan
b. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24,
dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.
(2) Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu.
(3) Dihapus.
(4) Apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu, besarnya angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan surat ketetapan pajak.
(5) Dihapus.
(6) Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu, sebagai berikut:
a. Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian;
b. Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur;
c. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan;
d. Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan;
e. Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan; dan
f. terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak.
(7) Menteri Keuangan menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak bagi:
a. Wajib Pajak baru;
b. bank, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, Wajib Pajak masuk bursa, dan Wajib Pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus membuat laporan keuangan berkala; dan
c. Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu dengan tarif paling tinggi 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari peredaran bruto.
(8) Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang bertolak ke luar negeri wajib membayar pajak yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
(8a) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2010.
(9) Dihapus.
21. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) diubah dan ditambah 2 (dua) huruf, yakni huruf g dan huruf h, ayat (2) sampai dengan ayat (5) diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), serta di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26
(1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan:
a. dividen;
b. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
c. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
d. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
e. hadiah dan penghargaan;
f. pensiun dan pembayaran berkala lainnya;
g. premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan/atau
h. keuntungan karena pembebasan utang.
(1a) Negara domisili dari Wajib Pajak luar negeri selain yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah negara tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak luar negeri yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan tersebut (beneficial owner).
(2) Atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia, kecuali yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2), yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dan premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri dipotong pajak 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto.
(2a) Atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3c) dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto.
(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (2a) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
(4) Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenai pajak sebesar 20% (dua puluh persen), kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
(5) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (2a), dan ayat (4) bersifat final, kecuali:
a. pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c; dan
b. pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap.
22. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 29

Apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih besar daripada kredit pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), kekurangan pembayaran pajak yang terutang harus dilunasi sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan.
23. Ketentuan Pasal 31A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31A
(1) Kepada Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional dapat diberikan fasilitas perpajakan dalam bentuk:
a. pengurangan penghasilan neto paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari jumlah penanaman yang dilakukan;
b. penyusutan dan amortisasi yang dipercepat;
c. kompensasi kerugian yang lebih lama, tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun; dan
d. pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sebesar 10% (sepuluh persen), kecuali apabila tarif menurut perjanjian perpajakan yang berlaku menetapkan lebih rendah.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang-bidang usaha tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional serta pemberian fasilitas perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
24. Pasal 31B dihapus.
25. Ketentuan Pasal 31C ayat (2) dihapus sehingga Pasal 31C berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31C

(1) Penerimaan negara dari Pajak Penghasilan orang pribadi dalam negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong oleh pemberi kerja dibagi dengan imbangan 80% untuk Pemerintah Pusat dan 20% untuk Pemerintah Daerah tempat Wajib Pajak terdaftar.
(2) Dihapus.
26. Di antara Pasal 31C dan Pasal 32 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 31D dan Pasal 31E sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31D
Ketentuan mengenai perpajakan bagi bidang usaha pertambangan minyak dan gas bumi, bidang usaha panas bumi, bidang usaha pertambangan umum termasuk batubara, dan bidang usaha berbasis syariah diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 31E

(1) Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
(2) Besarnya bagian peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
27. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 32

Tata cara pengenaan pajak dan sanksi-sanksi berkenaan dengan pelaksanaan Undang-Undang ini dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
28. Di antara Pasal 32A dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 32B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32B
Ketentuan mengenai pengenaan pajak atas bunga atau diskonto Obligasi Negara yang diperdagangkan di negara lain berdasarkan perjanjian perlakuan timbal balik dengan negara lain tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah.

29. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 35

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal II
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:
1. Wajib Pajak yang tahun bukunya berakhir setelah tanggal 30 Juni 2001 wajib menghitung pajaknya berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
2. Wajib Pajak yang tahun bukunya berakhir setelah tanggal 30 Juni 2009 wajib menghitung pajaknya berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang ini.
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 133

NPWP Karyawan

2008-10-29T05:04:00.000-07:00

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SURAT EDARAN
NOMOR : SE-59/PJ./2008
TENTANG

PEMBERIAN NPWP BAGI KARYAWAN

Sehubungan dengan akan diberlakukannya amendemen Undang-Undang Pajak Penghasilan yang akan mulai berlaku pada 1 Januari 2009 dan sejalan dengan program pemberian NPWP melalui kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Namor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.
2. Dalam rangka pelayanan kepada Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak secara proaktif mendorong masyarakat yang telah memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri dan memperoleh NPWP secara mudah antara lain melalui kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi.
3. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2007 tanggal 25 Januari 2007, diatur bahwa pemberian NPWP Wajib Pajak Orang Pribadi dapat dilakukan melalui Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah.
4. Dalam amendemen Undang-Undang Pajak Penghasilan diatur hal-hal sebagai berikut:
a. Bagi Orang Pribadi dalam negeri yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum memiliki NPWP yang bertolak ke luar negeri wajib membayar Fiskal Luar Negeri.
b. Bagi Karyawan/Pegawai yang belum memiliki, NPWP dikenakan PPh Pasal 21 dengan tarif 20% lebih tinggi dibandingkan tarif nomal yang berlaku.
5. Berkenaan dengan hal-hal tersebut diatas, Kantor Pelayanan Pajak diminta untuk :
a. Secara aktif mensosialisasikan kebijakan substansi amendemen Undang-undang Pajak Penghasilan khususnya mengenai perlakuan berbeda terhadap orang pribadi yang memiliki dan tidak memiliki NPWP baik secara langsung maupun melalui media.
b. Secara khusus menyampaikan surat pemberitahuan kewajiban kepemilikan NPWP kepada seluruh Pemberi Kerja/Bendahara Pemerintah di wilayah kerjanya (contoh surat terlampir).
c. Data yang disampaikan oleh Pemberi Kerja/Bendahara Pemerintah harus segera ditindaklanjuti untuk diberikan NPWP sesuai prosedur yang diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2007 tanggal 25 Januari 2007.
6. Dalam hal Pemberi Kerja/Bendahara Pemerintah belum melengkapi seluruh fisik fotokopi KTP/Identitas karyawan/pegawai-nya, penerbitan NPWP tetap dilakukan sepanjang data nomor KTP/Noppen karyawan/pegawai‑nya dapat diperoleh.
7. Berkenaan dengan belum lengkapnya fotokopi KTP, KPP Lokasi tetap berkewajiban melengkapi fotokopi KTP untuk disatukan dengan berkas Wajib Pajak sebelum disampaikan ke KPP Domisili.
8. Pemberian NPWP dilakukan terhadap seluruh Karyawan/Pegawai yang sudah memenuhi syarat dan belum memiliki NPWP.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.
Ditetapkan di Jakarta
Tanggal 17 Oktober 2008
Direktur Jenderal
ttd.
Darmin Nasution
NIP. 130605098

Pengurang Penghasilan Bruto

2008-10-29T05:02:00.000-07:00

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
Untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi, penghasilan neto dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP).

Penyesuaian terhadap Penghasilan Tidak Kena Pajak yang berlaku efektif per 1 januari 2006 adalah sebagai berikut (137/PMK.03/2005) :
a. Rp 13.200.000,00 = Untuk wajib pajak orang pribadi yang bersangkutan;
b. Rp 1.200.000,00 = Tambahan untuk wajib pajak yang kawin;
c. Rp 13.200.000,00 = Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami
d. Rp 1.200.000,00 = Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sejak (PTKP) tahun pajak 2005 ( berlaku dari 1 Januari 2005 sampai 31 Desember 2005 )adalah sebagai berikut (564/KMK.03/2004) :

a. Rp 12.000.000,00 = Untuk wajib pajak orang pribadi yang bersangkutan;
b. Rp 1.200.000,00 = Tambahan untuk wajib pajak yang kawin;
c. Rp 12.000.000,00 = Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami
d. Rp 1.200.000,00 = Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

Besarnya penghasilan tidak kena pajak sebelum tahun pajak 2005 ( Berlaku sampai 31 Desember 2004 ) adalah sebagai berikut :
a. Rp 2.880.000,00 = Untuk wajib pajak orang pribadi yang bersangkutan;
b. Rp 1.440.000,00 = Tambahan untuk wajib pajak yang kawin;
c. Rp 2.880.000,00 = Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami
d. Rp 1.440.000,00 = Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

Hubungan keluarga sedarah dan semenda
a. Sedarah lurus satu derajat : Ayah, ibu, anak kandung
b. Sedarah ke samping satu derajat : Saudara kandung
c. Semenda lurus satu derajat : Mertua, anak tiri
d. Semenda ke samping satu derajat : Saudara Ipar

Dengan demikian saudara kandung dan saudara ipar yang menjadi tanggungan wajib pajak tidak memperoleh tambahan pengurangan PTKP.

Saudara dari bapak/ibu tidak termasuk dalam pengertian keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus.

Pengertian anak angkat dalam perundang-undangan pajak adalah seseorang yang belum dewasa, bukan anggota keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus dan menjadi tanggungan sepenuhnya dari wajib pajak yang bersangkutan.

Yang menjadi tanggungan sepenuhnya menurut undang-undang Pajak Penghasilan adalah anggota keluarga yang tinggal bersama wajib pajak, tidak dibantu oleh orang tua atau keluarga lainnya dan tidak memiliki penghasilan.

Apabila wajib pajak hanya sekedar menyumbang atau membantu saja, maka tidak termasuk pengertian tanggungan sepenuhnya.

Status Wajib Pajak terdiri dari :
TK/... Tidak Kawin, ditambah dengan banyaknya tanggungan anggota keluarga;
K/... Kawin, ditambah dengan banyaknya tanggungan anggota keluarga;
K/I/... Kawin, tambahan untuk isteri (hanya seorang) yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, ditambah dengan banyaknya tanggungan anggota keluarga;
PH Wajib pajak kawin yang secara tertulis melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan;
HB/... Wajib pajak kawin yang telah hidup berpisah ditambah banyaknya tanggungan anggota keluarga.

Bagi karyawati kawin yang dapat menunjukkan keterangan tertulis dari Pemda setempat (serendah-rendahnya kecamatan) bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan dapat diberikan tambahan PTKP sebesar Rp 1.200.000,00 ( berlaku mulai 1 Januari 2006 ) dan ditambah PTKP untuk keluarganya.

Bagi karyawan atau karyawati yang belum kawin dapat memperoleh tambahan pengurangan PTKP untuk dirinya dan tanggungannya sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun takwim.

Bagi pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun takwim, besarnya PTKP tersebut berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun takwim yang bersangkutan.
Misalnya, pada tanggal 1 Januari 2006 wajib pajak A berstatus kawin dengan tanggungan 1 orang anak. Apabila pada tanggal 1 Mei 2006 lahir anak yang kedua, besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang diberikan kepada wajib pajak A untuk tahun 2006 tetap dihitung berdasarkan status K/1 = Rp 13.200.000,00 + Rp 1.200.000,00 + Rp 1.200.000,00 = Rp 14.600.000,00

Benefit NPWP Pribadi

2008-10-29T04:57:00.000-07:00

Jakarta - Ditjen Pajak sedang gencar menggaet masyarakat agar ber-NPWP. Apa sebenarnya keuntungan memiliki NPWP untuk kita secara pribadi? Inilah ulasannya.

Pertanyaan :

Perusahaan saya bekerja sedang mensosialisasikan pembuatan NPWP, ada beberapa yang ingin saya pertanyakan:

Selain Fiskal apa benefit lain yang kita dapat ?
Apakah perhitungan persentasi pemotongan gaji u/ NPWP setiap orang sama?
Bagaimana prosedur gratis fiscal ?
Apakah tetap kita harus bayar dulu atau langsung?
Kalau bayar dulu bagaimana sistem pengembalian biaya fiscal kita?

Jawaban :

Saat ini sedang marak wacana mengenai perlunya pembuatan NPWP untuk perorangan, konsultasi kali ini mewakili salah satu di antara sekian banyak pertanyaan yang masuk tentang hal tersebut.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada dasarnya harus dimiliki oleh setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Orang pribadi dapat mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak tempat domisi yang bersangkutan atau melalui pendaftaran via internet dengan memanfaatkan fasilitas e-registration, lebih lengkap mengenai PTKP dan pendaftaran via internet dapat dilihat di www.pajak.go.id.

Ketentuan perpajakan yang baru semakin mendorong agar perorangan segera mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP dengan menawarkan manfaat tambahan apabila memiliki NPWP. Manfaat itu antara lain terkait dengan fasilitas sunset policy dan diskriminasi tarif

Salah satu manfaat yang besar dengan mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP adalah dapat memanfaatkan fasilitas sunset policy, yang merupakan fasilitas ‘pengampunan pajak terbatas’. Orang pribadi yang mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP di tahun 2008 diberikan fasilitas pembebasan atas sanksi bunga atas pajak yang kurang dibayar apabila mereka mau melaporkan dan membayarkan pajak yang selama ini tidak atau kurang dibayarkan.

Manfaat yang lainnya adalah penerapan diskriminasi tariff pemotongan Pajak Penghasilan (PPh). Akan ada pembedaan pengenaan tariff pemotongan PPh antara orang pribadi yang memiliki NPWP dengan orang pribadi yang tidak memiliki NPWP berdasarkan RUU PPh yang akan segera disahkan. Jika tidak memiliki NPWP, maka pemotongan PPh-nya akan dilakukan dengan tariff yang lebih besar 20% dibandingkan jika memiliki NPWP. Tentu saja hal ini akan juga diterapkan di dalam pemotongan PPh pasal 21 atas gaji yang dibayarkan oleh pemberi kerja.

Dalam praktek, ada manfaat lain terkait dengan kepemilikan NPWP. Salah satunya adalah NPWP menjadi persyaratan dalam pengajuan kredit, baik ke bank ataupun lembaga pembiayaan, sampai dengan jumlah tertentu.

Terkait dengan fiskal luar negeri, memang ada rencana untuk membebaskan orang pribadi yang memiliki NPWP dari pemungutan fiskal luar negeri. Namun, hal ini menunggu pengesahan dari RUU PPh yang baru dan aturan pelaksanaannya. Saat ini, fiskal luar negeri yang kita bayarkan dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam penghitungan PPh untuk suatu tahun pajak

KONFERENSI INFID ke – 15

2008-10-29T00:29:00.000-07:00

KONFERENSI INFID ke – 15: DINAMIKA DEMOKRASI DAN PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA - REFLEKSI KEADAAN HARI INI DAN PANDANGAN KE DEPAN

Media Advisory, Jakarta (27/10) – International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) menyelenggarakan Konferensi ke-15 di Hotel Millennium, Jakarta, yang berlangsung dari tanggal 27 sampai 28 Oktober 2008. Konferensi tahun ini mengambil tema “Dinamika Demokrasi dan Pembangunan Ekonomi Indonesia: Refleksi Keadaan Masa Kini dan Pandangan ke Depan”.

Tema konferensi menandai arti penting tahun 2008 terutama bagi Bangsa Indonesia dan juga bagi dunia. Tahun ini, Indonesia memperingati 100 tahun Kebangkitan Nasional, 80 tahun Sumpah pemuda untuk persatuan Indonesia dan 10 tahun Reformasi. Tahun 2008 juga merupakan ulang tahun ke-60 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM). Pada tahun ini juga, negara-negara anggota PBB dan negara-negara maju bersama-sama membahas dan meninjau ulang komitmennya dalam pencapaian MDGs, Pendanaan untuk Pembangunan (Financing for Development), serta Efektivitas Bantuan (Aid effectiveness).

Berbagai diskusi, perdebatan, dan forum-forum pada tingkat nasional dan internasional umumnya dipengaruhi oleh peringatan atas semangat tentang momentum historis sebagaimana disebutkan di atas. Seluruhnya dikaitkan kepada satu arus utama argumentasi tentang bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat sera bagaimana melindungi dan memenuhi hak-hak rakyat. Selain karena terjadinya pelambatan ekonomi yang kemungkinan akan menghambat negara-negara maju mengaktualisasikan komitmennya yang disepakati di Monterrey dan di Paris tentang pendanaan pembangunan dan efektivitas bantuan, semangat untuk mempromosikan kerjasama global untuk pencapaian MDGs juga masih dalam proses menuju perwujudannya.

Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan demokrasi dan pembangunan ekonomi yang berat. Reformasi dalam arena politik masih terbatas pada kebebasan mendirikan organisasi politik dan perluasan otoritas formal lembaga parlemen. Sementara substansi dari demokrasi itu sendiri yang seharusnya tercermin dalam kondisi sosio-ekonomi rakyat masih berlum terjangkau. Demokrasi dan kesejahteraan menjadi dua substansi yang terpisah. Masih tingginya angka kemiskinan, beban utang luar negeri yang terus membumbung, hilangnya berbagai sumber daya alam yang dikuasai oleh investor asing, juga semakin rusaknya lingkungan akibat pembangunan yang tidak tepat menjadi gambaran situasi sosio-ekonomi di tengah eforia demokrasi prosedura saat inil.

Situasi ini memicu lahirnya pertanyaan mendasar mengenai negara, tujuan demokrasi dan sebab adanya (raison d’être) negara jika dikaitkan dengan kepentingan rakyat, termasuk juga peranan masyarakat sipil dalam mendorong terwujudnya demokrasi yang substansial. Beberapa pertanyaan mendasar lainnya seperti politik dan bentuk kebijakan yang seharusnya diusung guna merespon tantangan ekonomi politik global dan domestik termasuk respon yang paling mungkin dilakukan dengan berbasis pengalaman sejarah yang sudah dilalui dan antisipasi serta tantangan ke depan, konsolidasi organisasi masyarakat sipil guna membangun dan memperkuat gerakan sosial, strategi komunitas akar rumput guna keberlangsungan hidupnya dan semangat kolektif, dan kemungkinan menjalin kerjasama tripartit (negara-sektor swasta-masyarakat sipil) juga akan menjadi bahasan dalam Konferensi INFID ke-15.

Konferensi akan dihadiri oleh anggota INFID dari berbagai daerah di Indonesia dan dari negara lain seperti Philipina, Australia, Jepang dan AS. Juga akan dihadiri pula oleh berbagai kelompok masyarakat sipil, pemerintah, anggota parlemen, akademisi, insan media, pengamat ekonomi dan politik, serta pelaku bisnis.

Konferensi diselenggarakan selama dua hari. Hari pertama mendiskusikan mengenai arah pembangunan demokrasi politik dan ekonomi Indonesia serta bagaimana masyarakat sipil melakukan konsolidasi guna mendorong demokrasi yang mensejahterahkan rakyat. Hari kedua diselenggarakan diskusi paralel mengambil beberapa tema antara lain: Perubahan Iklim dan Kemiskinan; Kemajuan Reformasi Sektor Keamanan; Kerjasama Ekonomi Bilateral, Regional dan Multilateral: Tantangan dan Peluang; Krisis Pangan dan Kebijakan Ketahanan Pangan; Utang Luar Negeri dan Pendanaan Pembangunan. Diskusi paralel bertujuan merumuskan agenda ke depan antara masyarakat sipil, pemerintah dan dunia usaha untuk alternatif pembangunan di Indonesia. (nik)

Dibalik bail out 700 M

2008-10-29T00:22:00.000-07:00

SELAMA berbulan-bulan Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Henry M Paulson Jr bolak-balik ke Capitol Hill untuk menjelaskan krisis keuangan yang melanda dunia. Pada saat-saat genting itu dia selalu didampingi seorang pria berkepala botak dengan tatapan mata sangat tajam.

Banyak orang menduga pria itu adalah seorang agen badan rahasia. Kini banyak politisi dan tokoh finansial dunia terbelalak matanya ketika pekan ini mereka tahu bahwa pria itu, Neel T Kashkari, 35, adalah mantan bankir pada bank investasi, Goldman Sachs.

Kashkari ditunjuk langsung oleh Paulson sebagai Wakil Menkeu AS untuk Stabilitas Keuangan. Tugasnya mengawasi dana talangan USD700 miliar.

"Saya sadar, (saya) tampak sangat muda untuk memegang tanggung jawab sebesar itu demi menstabilkan kondisi keuangan dunia,tapi Paulson akan mengawasi setiap langkah yang saya ambil," ujar Kashkari yang baru memiliki enam tahun pengalaman di bidang keuangan dan pemerintahan itu.

Proyek stabilitas keuangan yang menjadi tanggung jawabnya merupakan prioritas tertinggi Paulson. "Dia (Paulson) berwenang penuh atas proses stabilitas keuangan ini. Tim kami hanya melaksanakan strateginya," paparnya.

Meski demikian, tetap saja banyak orang mempertanyakan kemampuan pria generasi pertama India-Amerika itu dalam menjalankan peran. Salah satunya Samuel L Hayes, profesor bidang keuangan di Harvard Business School.

"Kashkari akan menghadapi tekanan yang luar biasa," ujar Hayes. Menurut Hayes, jika Departemen Keuangan (Depkeu) AS mengucurkan dana terlalu sedikit bagi kreditkredit bermasalah, itu tidak akan membantu menyeimbangkan neraca perbankan.

Tapi jika mereka mengucurkan terlalu banyak, itu akan membuat anggota Kongres AS curiga dan yakin bahwa dana talangan itu hanya menguntungkan orang kaya. "Sangat mengejutkan bagi saya bahwa seorang pria yang hanya memiliki enam tahun pengalaman dari sekolah bisnis diberi tugas seberat ini.

Masalah krisis ini menjadi satu tantangan besar bagi seseorang dengan 30 tahun pengalaman," papar Hayes. Kashkari, yang menghabiskan masa kecilnya di Akron, Ohio, sudah menyadari berbagai tekanan itu sejak awal.

Publik saat ini mempertanyakan kemungkinan terjadinya konflik kepentingan terkait rencana Depkeu AS menggunakan jasa sejumlah perusahaan keuangan untuk menangani berbagai transaksi besar terkait dana talangan.

Pada Rabu (8/10) silam, misalnya, lebih dari 100 manajer aset mengajukan tawaran ke Kashkari untuk dapat terlibat di dalamnya. Goldman Sachs merupakan salah satu perusahaan yang ikut mengajukan ke Depkeu, meski menawarkan layanan gratis. Terkait masalah ini Kashkari memilih tidak berkomentar.

Kashkari memang telah bekerja sama dengan Paulson sejak keluar dari Goldman Sachs dan bekerja di Depkeu pada hari yang sama Juli 2006. Jauh sebelum itu keduanya sudah menjadi teman dekat. Kedekatan terjalin sejak Paulson menjadi CEO sebuah bank investasi di New York.

Saat itu Kashkari bekerja di sebuah perusahaan di San Francisco. "Pada awal 2006 atasan saya membantu saya mengadakan acara dengan Paulson sebagai pembicara untuk menjelaskan tentang pengalamannya bekerja di pemerintahan Presiden AS Nixon," papar Kashkari yang saat itu menyatakan kepada Paulson bahwa dia tertarik bekerja di pemerintahan.

Kashkari, yang merupakan pendukung Partai Republik, mengaku mendapat sokongan Paulson. Hingga beberapa bulan kemudian, saat Presiden AS George W Buh meminta Paulson sebagai menteri, Paulson memanggil Kashkari dan menawarinya pekerjaan. Paulson mempekerjakan pria berhidung mancung itu sebagai asisten khusus.

Tugas Kashkari ialah mengerjakan sejumlah proyeknya bersama sejumlah pegawai junior lain. Paulson kemudian memberi lebih banyak kepercayaan kepada Kashkari untuk menangani masalah para pemilik kredit bermasalah.

Musim panas ini Kashkari dipromosikan dan mendapat persetujuan Senat AS untuk menjadi asisten menteri dalam masalah ekonomi internasional. Kashkari juga fokus bekerja sama dengan perbankan Amerika untuk mengadopsi sistem saham berbasis kredit perumahan yang rendah risiko.

Sistem tersebut saat ini sangat populer di Eropa. Dengan posisinya yang baru, pria beralis tebal itu pindah ke kantor yang lebih luas. Dia sekarang memiliki ruang sendiri dengan sofa dan tempat meletakkan fotofoto favoritnya, terutama foto-foto saat dia berski di sekitar Danau Tahoe.

Saat krisis keuangan global kian memburuk dalam beberapa bulan terakhir, Kashkari bekerja keras bersama Paulson untuk melakukan berbagai kesepakatan talangan dengan Fannie Mae, Freddie Mac, dan American International Group. Kashkari juga bekerja secara rahasia untuk mengonsep paket penyelamatan keuangan senilai USD700 miliar itu.

Proyek itu diberi kode nama"Break the Glass" karena ini merupakan satusatunya langkah darurat terakhir untuk mengupayakan stabilitas keuangan. Pria bermata elang itu mengatakan bahwa saat itu Paulson berkata pada salah satu pembantunya, "Saya ingin Neel (Kashkari) menjalankan ini.

" Kashkari mengaku merasa bangga, namun tidak terkejut karena eratnya hubungan keduanya. Saat mendengar pernyataan Paulson tersebut, Kashkari menjawab singkat,"Oke." Lelaki berdarah campuran itu memiliki orangtua dari keluarga miskin di wilayah Kashmir, India, sebelum akhirnya ayah dari ibunya menjadi seorang teknisi dan seorang dokter yang tinggal di AS.

Kakak perempuan Kashkari, Meera Kashkari Kelley, menjelaskan bahwa pengalaman hidup orangtua mereka ikut membentuk masa kecil mereka. "Mereka menanamkan pada kami bahwa asal kami dari keluarga miskin. Saya pikir itu memberi kami pemahaman tentang peluang yang dimiliki orang-orang di negeri ini," ujar Kelley pada New York Times.

Kelley menuturkan,Kashkari sangat menonjol dalam keluarganya. Saat semua orang cenderung bersikap liberal, Kashkari lebih tertarik dengan pandangan pasar bebas Partai Republik. Saat menjadi pelajar SMA di Western Reserve Academy, Hudson, Ohio, Kashkari sangat pandai dalam pelajaran matematika dan dipilih oleh wali kelas sebagai pemberi pidato saat kelulusan sekolah.

Setelah lulus SMA Kashkari tertarik meniti karier sebagai insinyur dan menyandang gelar master dari University of Illinois di Urbana-Champaign. Di kampus tersebut dia bertemu istrinya, Minal, seorang insinyur mesin yang bekerja dalam proyek-proyek NASA.

Kashkari bekerja selama beberapa tahun sebagai insinyur satelit untuk TRW sebelum menambah gelar baru, MBA, dari Wharton School. Setelah menyandang gelar MBA pada 2002, Kashkari bergabung dengan Goldman Sachs dengan membantu perusahaan-perusahaan pembuat sistem keamanan komputer untuk mendapatkan pendanaan atau menjualnya pada perusahaan lain.

Salah satu yang dibantunya ialah FrontBridge Technologies, sebuah perusahaan pembuat sistem keamanan email. Dia membantu perusahaan itu dalam proses akuisisi oleh Microsoft pada Agustus 2005 senilai beberapa ratus juta dolar. (Syarifudin/Sindo/rhs)

sumber: http://economy.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/10/10/22/152561/pria-35-tahun-di-balik-talangan-usd700-m/pria-35-tahun-di-balik-talangan-usd700-m

Jalan Warren Buffet

2008-10-29T00:20:00.000-07:00

muceaJAKARTA - Warren Buffet, itulah fenomena baru dalam dunia investasi dewasa ini. Pria asal Amerika Serikat (AS) yang memadukan kemampuan berfikir, matematika dan keterampilan dirinya itu, kini telah menjelma sebagai seorang investor ternama di muka bumi.

Kemahsyurannya berawal ketika Warren mendirikan sebuah perusahaan tekstil kecil, dan menyulapnya menjadi sebuah konglomerat dunia yang paling dihormati. Kisahnya itu bahkan sering disinggung sebagai sebuah dongeng ajaib yang dipadukan dengan kejeniusan dan karakter.

Sepak terjangnya makin mencengangkan dunia ketika pria berusia 77 tahun ini dinobatkan sebagai orang terkaya di alam jagat, menggeser sang multibillioner Bill Gates yang telah menyandangnya selama delapan tahun berturut-turut.

Dalam presentasinya yang bertemakan The Genius of Warren Buffet: The Science of Investing and the Art of Managing, Robert Paul Miles yang merupakan seorang pembicara, penulis, dan diklaim sebagai orang yang paling mengenal Warren Buffet mengungkapkan, kalau sang empunya investor tersebut adalah jenius dalam hal manajemen dan investasi.

Ia bisa membedakan antara karakter dan reputasi, serta menggunakannya dalam hal berinvestasi. Warren bahkan datang seorang diri, dan menantang 500 perusahaan raksasa di AS. Dirinya juga berhasil membangun sebuah tim kelas dunia tanpa harus kehilangan CEO untuk selalu diajaknya berkompetisi. Menurutnya, investasi adalah sebuah hal yang mudah untuk mengenal bisnis.

"Jadi jika Anda ingin mulai berbisnis, mulailah berinvestasi," ujar Robert menirukan perkataan Warren Buffet, yang juga penulis buku Warren Buffet, dalam paparannya di seminar Danareksa, di Hotel Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta, Selasa (12/8/2008).

Bersama Berkshire Hathaway Inc, Warren juga memiliki anak usaha bisnis yang beragam, mulai dari properti, asuransi dan reasuransi, perlengkapan dan energi, keuangan, manufaktur, hingga jasa dan ritel. Salah satu anak usahanya yang menjadi satu dari empat perusahaan asuransi terbesar di AS, dan satu dari dua perusahaan reasuransi terbesar didunia adalah GEICO.

Ia juga memiliki International Dairy Queen yang merupakan pemegang lisensi dan pelayanan di lebih dari 6.000 outlet yang menawarkan Dairy Treats and Food. Bahkan induk usaha (Berkshire Hathaway Inc) yang dimilikinya tersebut berhasil membukukan Compounded Annual Gain (1965-2007) sebesar 21,1 persen berbanding 10,3 persen yang dimiliki oleh indeks S&P 500 di AS.

"Sementara untuk Overall Gain dalam kurun waktu (1964-2007), perbandingannya antara 400,863 persen (BHI) dan 6,840 persen (S&P 500)," lanjut Robert.

Uniknya, Warren sangat konsisten dengan portoflio investasinya, ketika memulaui investasi pada tahun 1965, dirinya memiliki komposisi investasi 30 persen di asuransi, 10 persen di energi, dan 60 persen di manufaktur serta jasa dan ritel. Satu hal yang membedakannya, ditahun 1965 ia memulai investasi dengan USD 3,700, pada tahun 2006 dirinya mampu mengumpulkan uang sebesar USD 100 miliar.

Meski begitu, seorang Warren juga pernah mengalami kegagalan. Ia pernal merugi ketika berinvestasi pada sebuah Maskapai yang membuatnya kehilangan uang hingga ratusan ribu bahkan jutaan dolar, namun Warren tidak melihat itu sebagai aksi yang salah, salah satu investor di American Express Company ini memandangnya sebagai jalan yang berbeda.

Seperti kata pepatah, jalan menuju kesuksesan memang sangat terjal, tetapi Warren telah menemukan jalan sutra menuju kemakmuran. (rhs)
Sumber:http://economy.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/08/12/22/136054/jalan-sutera-warren-buffet/jalan-sutera-warren-buffet

Dmitry Rybolovlev, Jadikan Pupuk sebagai Sumber Kekayaan

2008-10-29T00:18:00.000-07:00

Dmitry Rybolovlev, 41, dikenal luas dunia internasional setelah membeli rumah termahal di Florida,Amerika Serikat (AS) senilai USD100 juta (Rp925,8 miliar).

Rybolovlev adalah miliarder yang menjadikan pupuk sebagai tambang emas. Dia memimpin Uralkali, perusahaan tambang potasium (bahan baku pupuk pertanian) di Pegunungan Ural, Rusia.

Nilai saham Uralkali di pasar saham London, Inggris, naik dua kali lipat tahun ini sebagai dampak dari lonjakan harga pangan dunia dan menipisnya persediaan pupuk. Kedua faktor itu telah membuat harga pupuk ikut naik tajam.

"Selama bertahun-tahun, ketertarikan bisnis utama saya adalah pada industri potasium, tapi saya juga memiliki ketertarikan dalam beberapa bidang bisnis di seluruh dunia, termasuk real estate," ungkap Rybolovlev yang dikutip Reuters.

Menurutnya, akuisisi properti di Florida merupakan investasinya di bidang real estate. Forbesmemperkirakan kekayaan Rybolovlev mencapai USD13 miliar (sekitar Rp120,3 triliun), yang menempatkannya di peringkat 12 pria terkaya Rusia bersama Igor Zyuzin, pemilik tambang batu bara dan pembuat baja Mechel. Uralkali memiliki kapitalisasi pasar senilai USD33 miliar (sekitar Rp305,5 triliun).

Rybolovlev mendapatkan gelar sarjana dari Institusi Kesehatan Perm pada 1990. Kemudian, dia memulai berkecimpung dalam bisnis pupuk. Pada 1994, dinominasikan menjadi direksi Uralkali, perusahaan yang didirikan pada 1930. Ketika Uralkali diprivatisasi pada 1995, dia membeli saham perusahaan itu. Kini, dia menguasai 80 persen saham perusahaan tersebut.

Uralkali merupakan perusahaan yang memproduksi potasium terbesar di Rusia. Pada 2005, Uralkali mencapai peringkat tertinggi dalam produksi potasium sepanjang sejarah Soviet hingga berganti nama menjadi Rusia. Tahun itu, Uralkali memproduksi 5,41 juta ton pupuk potasium.Angka penjualannya pun meningkat sampai 20,72 miliar rubel (Rp8,14 triliun) atau naik 77 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Keberhasilan Rybolovlev dalam mengelola Uralkali tidak lepas dari sistem pengembangan bisnis tambang yang ramah lingkungan. Dalam manajemen keuangan, dia mengembangkan sistem keuangan yang terorganisasi dan rapi sehingga bisa menekan biaya yang tidak perlu. Dia juga melakukan pengetatan dana sebagai bentuk efisiensi. Dari tahun ke tahun, Rybolovlev juga terus melakukan ekspansi.

Setiap tahun, ratarata dia menginvestasikan dana segar sebesar 4,13 miliar rubel (Rp1,62 triliun) untuk membuka tambang potasium baru. "Kita harus terus meningkatkan kualitas dan kemampuan perusahaan untuk bisa mengembangkan skala pencapaian target yang lebih luas,"paparnya.

Dia ingin memperluas pasar potasium di seluruh dunia. Langkah-langkah yang ditempuh antara lain membuka tambang baru dan memodernisasi perlengkapan.

"Ke depan, kita ingin menjadi yang pertama dan terdepan dalam ekspor potasium ke seluruh dunia," tuturnya. Menjadi besar adalah keinginan setiap pengusaha. Rybolovlev juga ingin menjadikan Uralkali sebagai perusahaan besar.

Hal itu bukan mustahil dicapai lantaran saat ini belum banyak perusahaan kompetitor menjadikan pupuk sebagai peluang bisnis. Bagi Rybolovlev, menjadikan perusahaan besar bukan dengan cara penggabungan (merger).Menurutnya, kerja sama dengan kompetitor memang dapat saja terjadi, tetapi bukan untuk menjadikannya bergerak senada dan seirama.

Dia beranggapan, kompetisi yang makin kuat justru akan menjadikan perusahaan semakin kompetitif dan selalu ingin menjadi nomor satu. "Salah satu cara paling mudah untuk mendapatkan dana segar, yakni dengan menghimpun banyak investor untuk bergabung atau membeli saham. Krisis pangan yang mengancam akan membuat investor melirik peluang bisnis yang berkaitan dengan pertanian, seperti pupuk," tuturnya pada Bloomberg.

Bagi Rybolovlev, pengusaha harus konsisten dengan apa yang diperjuangkannya. Ketika banyak perusahaan pupuk memproduksi pupuk dalam kemasan sedang, dia langsung menolaknya.

Dia tetap ingin mempertahankan bahwa pasar yang digarap Uralkali adalah segmen pupuk untuk komoditas besar. Saat ini, Rybolovlev masih memperluas pelabuhan dan sistem transportasi perusahaannya. Dia menuturkan, perusahaan yang besar akan menjadi lebih berkembang dengan satu syarat, yaitu dukungan distribusi.

� (Andika Hendra Mustakim/Sindo/rhs)

Sumber: http://economy.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/06/23/22/121220/dmitry-rybolovlev-jadikan-pupuk-sebagai-sumber-kekayaan/dmitry-rybolovlev-jadikan-pupuk-sebagai-sumber-kekayaan

Berawal dari Kantor Kecil dan Dua Komputer

2008-10-29T00:15:00.000-07:00

JAKARTA - Image Sameer Gehlaut, 35, dinobatkan sebagai pengusaha kaya dan termuda di India, yang diperolehnya melalui keringatnya sendiri.

Dalam kiprahnya sebagai pebisnis, Sameer menggebrak bisnis di India dengan menelurkan Indiabulls, sebuah perusahaan layanan finansial online pertama di India.

Gebrakannya itu menjadikan dirinya sebagai pengusaha muda serta mendatangkan banyak keuntungan baginya. Ameer, panggilan akrab Sameer, banyak disebut sebagai pengusaha yang memiliki tampang bak aktor Bollywood.Wajahnya tampan, gayanya yang percaya diri, langkahnya tegap ke depan, tidak ketinggalan kekayaan melimpah, menjadikan dia selalu dipandang dan dihormati.

Majalah Forbes pada tahun ini menempatkannya pada peringkat ke-962 sebagai pengusaha terkaya di dunia. Di India,Sameer menjadi pengusaha terkaya dengan peringkat ke-45. Dalam hitungan Forbes, kekayaan Sameer mencapai USD1,2 miliar (Rp11,16 triliun). Indiabulls makin menggeliat dari tahun ke tahun.

Perusahaan yang didirikan pada 2000 ketika Sameer berusia 26 tahun, kini telah menjadi perusahaan yang sangat dipertimbangkan dalam bisnis keuangan di India. Padahal, awalnya perusahaannya bisnis keuangan online di India. Berkat kejelian dan pandai melihat peluang, Indiabulls makin melebarkan sayapnya di berbagai sektor bisnis.

Awalnya, perusahaan itu didirikan setelah mengakuisisi perusahaan Inorbit Sekuritas, sebuah perusahaan broker saham di New Delhi. Hanya dengan memiliki kantor di sebuah ruko kecil di dekat Terminal Bus Hauz Khas, New Delhi, Sameer tetap percaya diri menjalankan bisnis. Ketika itu, kantornya hanya memiliki dua buah komputer.

Pada 2004, perusahaannya terus melebarkan sayapnya serta menyediakan layanan kredit bagi masyarakat. Pada 2005, sektor bisnis pegadaian juga diincarnya.

Pada 2008 ini, dia berinvestasi pada bisnis pembangkit listrik. Bukan sampai di situ saja, Indiabulls yang memiliki Indiabulls Wholesale Service mengakuisisi 63,92 persen saham Piramyd Retail, perusahaan ritel yang memiliki 35 gerai dan tujuh toko yang menyediakan perlengkapan gaya hidup, seperti pakaian dan fesyen. Dengan akuisisi itu, tidak mengherankan, Indiabulls Wholesale pun memiliki konsep bisnis hypermarkets, lifestyle, dan toko kebutuhan rumah tangga.

Bisnis asuransi pun diliriknya. Sameer bekerja sama dengan perusahaan asuransi Sogecap. Bisnis properti pun tetap digeber. Salah satu anak perusahaannya, Indiabulls Real Estate, mengembangkan 50.000 apartemen di seluruh India. Saat ini dia membangun Indiabulls Centre One seluas 130.000 m2.

"Semua bisnis yang menguntungkan akan saya geluti," tuturnya dikutip Indiatoday. Dapat diprediksi, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, Indiabulls mampu menjadi perusahaan pelayanan finansial terdepan dan perusahaan properti terdepan.

Pada 2005, Indiabulls berhasil mengumpulkan keuntungan sebesar USD2 miliar (Rp18,5 triliun) dengan saham senilai USD2 juta (Rp1,8 triliun). "Kita sudah mengidentifikasi bahwa bisnis pembiayaan keuangan, properti, dan ritel perusahaan kita telah tumbuh 50 kali lipat dibandingkan bisnis broker," ujarnya dikutip Businesstoday.

Cengkeraman bisnis Indiabulls bukan di India semata. Berkat tangan dingin Sameer, bisnisnya pun mampu mendapatkan kepercayaan dari perusahaan investasi kelas dunia.

Merrill Lynch dan Goldman Sac, salah satu bank investasi telah meningkatkan kepemilikan sahamnya pada Indiabulls. Bahkan,salah satu perusahaan investasi paling prestisius di dunia,Morgan Stanley Capital International Index (MSCI), juga menanamkan sahamnya pada Indiabulls. Pengaruh perusahaan investasi itu menjadikan Indiabulls memegang 31persen bisnis perdagangan saham online.

Pengusaha kaya dunia LN Mittal dengan LNM India Internet Venture Ltd juga memiliki 8,2 persen saham di Indiabulls Credit Service, salah satu anak perusahaan Indiabulls.Ditambah dengan kepemilikan saham Farallon Capital pada Indiabulls Financial Services.

"Saya selalu membuka kesempatan pada perusahaan asing untuk terus menanamkan sahamnya pada bisnis saya," paparnya. Sameer dengan Indiabullsnya mendapatkan penghargaan dari pemerintah India.

Penghargaan tertinggi bagi perusahaan-perusahaan di India,yang mengembangkan multiproduk pada bisnisnya. Pemerintah India menilai bahwa Indiabulls mengembangkan bisnis yang beragam dan inovatif.

"Jangan ragu untuk terbuka dengan investasi asing. Jika investor asing tertarik dengan bisnis Anda, itu merupakan kelebihan dan keberuntungan. Perusahaan Anda akan semakin besar, dan berkembang," tuturnya. Kadang,memang pekerjaan dan bidang bisnis sangat jauh dengan ilmu di kampus yang digelutinya.

Sameer mengambil kuliah jurusan teknik mesin di Institut Teknologi India di New Delhi. Dia mendapatkan gelar sarjana pada 1995. Setelah lulus, dia langsung ke AS bekerja di Halliburton, salah satu perusahaan minyak. Walaupun sudah bergelimang uang dengan jaminan pendapatan yang tinggi ketika itu, tetap saja Sameer merupakan orang yang nasionalis.

Misi idealismenya untuk membangun negara tercinta, India, menjadikan dirinya kembali pulang. Bagi Sameer, berbisnis juga membangun negaranya. Apa yang dilakukannya tidak terlepas dari kebutuhan negaranya untuk terus berkembang menjadi negara maju. Menurut dia, kontribusi para pengusaha pada negara sangatlah besar. Negara juga bergantung pada para pengusaha.Tanpa pengusaha, penguasa tidak akan berkutik membangun negaranya.

"Kekuatan ekonomi suatu negara bukan berada di tangan pemerintah, melainkan di tangan pengusaha," paparnya dikutip Indiatimes. Sameer juga menuturkan bahwa untuk membangun bangsa yang kuat diperlukan pemuda-pemudi yang memiliki jiwa entrepreneur,dan kemampuan untuk terus berinovasi. "Tidaklah salah jika masa depan suatu negara berada di tangan generasi muda.Pasalnya, kebanyakan negara-negara memiliki energi yang berlebih, dan kebanyakan energi itu dimiliki para pemuda dan pemudi.

Toh, rata-rata negara-negara memiliki 40 persen populasi penduduk merupakan anak muda,"paparnya. Untuk bisa maju,menurut Sameer, pemuda jangan hanya bisa beretorika, tetapi mampu mengaktualisasikan kepeduliannya pada lingkungan dan sosial.Paling mudah, dalam pandangan Sameer, adalah menuangkan ide dengan berbisnis. "Pertama, pengusaha butuh inovasi, modal nomor kedua," katanya. (sindo//rhs)
Sumber: http://economy.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/06/16/22/119006/berawal-dari-kantor-kecil-dan-dua-komputer

Seagate freeagent go

2008-10-29T00:09:00.000-07:00

SCOTTS VALLEY - Seagate, pemimpin pasar dalam solusi penyimpanan data, mengumumkan seri baru Musim Semi 2008 dari eksternal hard drive FreeAgent, yaitu FreeAgent Go.

Generasi baru dari seri Seagate FreeAgent ini berisikan pilihan desktop dan laptop yang atraktif, baik untuk OS Mac dan Windows yang membuat penyimpanan, berbagi, dan melindungi konten digital berharga seperti foto, video, dan musik dengan sangat mudah.

"Merek Seagate menawarkan solusi penyimpanan data portable FreeAgent Go, yang merupakan eksternal drive paling tipis yang pernah ada," sebut siaran tertulis Seagate yang diterima okezone, Rabu (22/10/2008).

Dengan ketebalan hanya 12,5 mm, FreeAgent Go baru ini sangat mudah dimasukkan ke dalam saku dan memiliki perlindungan atas goncangan dan goyangan yang pengguna dapat temukan hanya di teknologi Seagate.

"Hal lain yang menjadi terobosan di industry adalah FreeAgent Go baru ini merupakan eksternal hard drive pertama yang menawarkan pilihan docking, memberikan kemudahan cara memindahkan file dari komputer ke hard drive, tanpa masalah kabel yang kadang mengganggu dan proses melacak port USB yang kerap merepotkan," tambah keterangan itu.

Dengan kapasitas hingga 500 GB, FreeAgent Go menjembatani kesenjangan antara solusi standar portable dan solusi desktop dengan tingkat kapasitas yang memadai untuk menyimpan semua file film, gambar, dan musik.

Jane Shields, analis riset dari Parks Associates, mengatakan, dengan semakin banyaknya konten digital yang diciptakan dan dikonsumsi dewasa ini, sebuah rumah tangga yang menggunakan broadband akan membutuhkan hingga 1 terabyte penyimpanan data untuk keperluan koleksi media mereka di komputer, peralatan portable, dan DVR.

"Dengan gabungan kapasitas tinggi, kehandalan dan kemudahan penggunaan solusi dari Seagate yang hadir dengan desain manarik, perusahaan ini telah banyak membantu lebih banyak pengguna dalam menikmati keuntungan yang bisa didapat dari menyimpan dan berbagi koleksi media digital mereka," urainya.

Sementara Wolfgang Schlichting, direktur riset untuk Removable Storage dari IDC, menuturkan, perkembangan pasar eksternal hard drive berukuran 2,5-inch telah tumbuh dengan pesat, hampir dua kali lipat pada kuartal kedua 2008 dibanding kuartal kedua 2007. (jri)

Benarkah uang hilang di pasar saham

2008-10-29T00:02:00.000-07:00

Jakarta - Kejatuhan pasar saham dalam beberapa pekan terakhir menimbulkan pertanyaan, kemana sebenarnya larinya uang? Yang benar adalah tak satu sen pun dana keluar dari pasar saham.

Kejatuhan pasar saham yang sudah dimulai sejak September telah merebak ke seluruh dunia. Mulai dari Asia, Eropa, Amerika, bahkan Timur Tengah semuanya mengalami kejatuhan dramatis. Secara rata-rata, pasar saham di seluruh dunia mengalami penurunan hingga 30-50 persen dibandingkan tahun 2007.

Kejatuhan itu bermula dari krisis subprime mortgage di AS, yang memicu seretnya likuiditas sehingga membuat sektor finansial berjatuhan.

Namun menurut John Sloman, profesor ekonomi dari University of Bristol, pasar sebenarnya hanya mengalami kerugian 'kertas' dan tidak berhubungan langsung dengan hilangnya dana tunai. Dan ini berhubungan dengan anjloknya nilai dari 'kertas' itu sendiri.

"Ketika kita mengatakan triliunan dolar telah hilang, maka sebenarnya ini adalah kata-kata yang salah," jelas Sloman dalam wawancaranya dengan AFP, Selasa (21/10/2008).

"Yang seharusnya kita katakan adalah: triliunan dolar nilai pasar modal sudah dimusnahkan. Dan ini benar-benar berbeda karena ini bukanlah uang, melainkan nilai, yang sebenarnya merupakan basis dari harga yang orang mau membayarnya pada suatu waktu," jelasnya.

Robert Shiller, profesor ekonomi dari Universitas Yale pun menerangkannya dengan membandingkan turunnya harga rumah.

"Misalnya suatu hari Anda meminta agen properti untuk memperkirakan nilai rumah Anda jika akan dijual. Namun pada hari berikutnya, Anda meminta agen properti kedua memperkirakan nilai rumah Anda, dan agen kedua membuat estimasi yang lebih rendah 10 persen," jelas Shiller.

"Apakah itu artinya Anda kehilangan uang? Tentu saja tidak, karena uang yang Anda miliki tidak berubah demikian juga uang di rekening Anda," imbuhnya lagi.

"Namun Anda akan merasa lebih miskin. Dan ini sama halnya dengan di pasar saham. Tidak ada orang yang kehilangan 'uang' dalam arti yang sesungguhnya secara istilah, namun mereka sudah kehilangan nilainya," tambah Profesor Shiller.

Namun demikian, investor spekulan bisa benar-benar kehilangan uangnya jika mereka mencoba-coba berspekulasi di tengah gejolak pasar saham yang sangat dahsyat.

Sorang pialang biasanya membeli saham dengan kinerja yang buruk karena mereka berspekulasi bahwa harga sahamnya sudah mencapai titik terendah, dengan harapan mereka akan menjualnya lagi setelah harga naik. Namun kadang-kadang ternyata harga saham justru meluncur turun lebih jauh.

"Jika Anda perlu untuk menjual aset-aset ini dan nilai aset Anda sudah turun, maka Anda dapat kehilangan uang dari harga yang Anda bayar untuk aset ini," jelas Sloman.

"Anda harus membedakan aset-aset, seperti saham atau rumah dari uang tunai. Uang tunai bisa lenyap, tapi nilai aset seperti 'kertas' (saham) dan fisik (rumah) bisa turun karena mereka tergantung dari permintaan dan penawaran. Namun itu tidak berarti ada uang yang hilang," urai profesor Sloman.

Anda setuju?

(qom/ddn)

nokia 5800 vs apple iphone

2008-10-28T23:56:00.000-07:00

INDIA - Kompetisi ponsel layar sentuh benar-benar makin memanas. Gerah dengan dominasi iPhone keluaran Apple yang diluncurkan Steve Jobs pada Januari 2007 lalu, Nokia membalasnya dengan meluncurkan Nokia 5800.Vendor ponsel teraktif di dunia tersebut mengkritik produk buatan Apple dan mengklaim bahwa produk terbaru mereka ini akan mampu mencuri perhatian publik dari kejayaan iPhone.

Tampaknya waktu yang akan menjawab keangkuhan Nokia. Namun tanpa pretensi apa-apa, mari kita telaah satu persatu keunggulan Nokia 5800 yang tidak dipunyai iPhone. Dan inilah kekurangan iPhone 3G yang berhasil tertangkap seperti dilansir dari India Times Senin (6/10/2008).

Jurus pertama yang dilancarkan Nokia untuk memenangkan seri 5800 melawan iPhone 3G adalah dengan mempersenjatai ponsel layar sentuh pertama keluaran Finlandia ini dengan kamera 3,2 megapiksel berlensa Carl Zeiss, 3x digital zoom, auto focus, dan dual LED flash. Selain itu, 5800 juga mampu merekam gambar hingga 640 x 480 piksel dengan lebih dari 30 fps (frames per second), daya tahan pemutaran video hingga 5,2 jam, perekaman gambar hingga 3,6 jam, dan video call hingga 3 jam. Dari sini saja iPhone sudah kalah karena tidak didukung dengan opsi video recording yang berarti tidak mumpuni untuk melakukan video conference.

Selain masalah mengabadikan gambar, musik dipercaya bisa ikut menaikkan pamor sebuah ponsel sehingga 5800 digenjot dengan fitur layanan musik 'Comes With Music'. Rencananya layanan yang akan dibandrol gratis selama setahun pertama ini bisa dinikmati mulai tahun depan dan memang diperuntukkan untuk menantang dominansi Apple di arena musik digital. Selain itu, Nokia yakin bisa menundukkan Apple karena layanan Comes With Music menyajikan lebih dari 5 juta pilihan lagu sedangkan iTunes yang Apple punya hanya bisa dinikmati bila membayar terlebih dahulu.

Kekecewaan terbesar yang dihasilkan oleh iPhone 3G adalah daya tahan baterenya yang sangat payah. Walaupun pihak Apple membela produk mereka bisa diganti ke pilihan 'user replaceable battery' agar lebih awet, namun ternyata Nokia melihat itu sebagai celah yang menguntungkan. Dijanjikan 5800 bisa lebih tahan sembilan jam dibanding iPhone untuk GSM dan lebih awet lima jam untuk HSDPA. Selain itu, Nokia mengklaim ponsel mereka akan 'tahan melek' hingga 17 hari nonstop. Kehebatan ini berbanding terbalik dengan iPhone yang hanya bisa mendukung waktu bicara hingga 300 menit untuk 3G, 600 menit untuk 2G, dan daya tahan hidup hingga 300 jam atau sekitar 12 hari.

Selesai dikalahkan dalam soal daya tahan batere, iPhone kembali 'digempur' dengan kelemahannya yang tidak mampu mendukung kemampuan file sharing untuk MP3, gambar, maupun video melalui bluetooth. Sangat disayangkan karena Nokia 5800 bisa digunakan untuk menikmati musik dengan bluetooth handsfree, bluetooth versi 2.0 dengan A2DP dan AVRCP.

Tampaknya Nokia habis-habisan menggeledah kekurangan iPhone dan menjadikan itu sebagai senjata ampuh. Terlihat dari 'kecacatan' iPhone yang hanya bisa mengirim pesan teks dan snapshot via e-mail tanpa punya kapabilitas untuk mengirimkannya ke banyak penerima, berbeda dengan 5800 yang mendukung kemampuan untujk multiple SMS deletion, MMS version 1.3, kapasitas penyimpanan pesan hingga 600KB, serta automatic resizing ketika akan mengirim gambar lewat MMS.

Kemudian ditemukan juga bahwa iPhone tidak berkemampuan untuk mengenali perintah lewat suara. Disini Nokia 5800 kembali memimpin karena ponsel ini mendukung perintah lewat suara dan fitur panggilan telepon.

Tidak puas disitu, Nokia 5800 kembali 'menundukkan' iPhone dengan menjanjikan konsumennya tidak perlu menunggu lama lagi untuk memberdayakan Adobe Flash di ponsel mereka, tidak seperti iPhone yang belum siap untuk menanamkan Flash di smartphone mereka dengan alasan program tersebut bisa memperlambat proses browsing. Padahal tanpa dukungan Flash, ketika berselancar di sebuah situs yang memerlukan dukungan Flash, pengguna hanya akan melihat halaman kosong. Untuk sedikit 'membayar' kekecewaan konsumen iPhone, Apple memilihkan beberapa video di YouTube dengan kode tertentu, yang notabene seharusnya didukung kemampuan Flash.

Dalam urusan input data, Nokia 5800 menyediakan empat variasi yaitu dengan tulisan tangan atau handwriting, mini QWERTY, full screen QWERTY, dan keypad alfanumerik. Untuk kedua opsi pertama dioperasikan dengan stylus. Hal ini sangat mencolok jauh karena Apple sama sekali tidak berpikiran untuk melengkapi iPhone dengan stylus, bahkan untuk aksesoris tambahan sekalipun.

Secanggih apapun perangkatnya, maka tak ada artinya bila tak bisa menampung data yang banyak. Hal ini yang menjadi perhatian Nokia sehingga 5800 diberi kapasitas 81MB untuk memori internal dan 8GB microSD memory yang bisa dinaikkan hingga 16GB. Tidak seperti iPhone 3G yang mentok di pilihan kapasitas memori 8GB atau 16GB, tanpa ada slot memori tambahan. Hal itu setali tiga uang untuk iPhone 2G.

Terakhir, Nokia ingin memenangkan pertarungan di pasar internasional dengan membandrol seri 5800 mereka dengan harga yang lebih terjangkau dibanding iPhone. Untuk harga yang belum terkena potongan subsidi, seri 5800 dihargai 279 euro atau sekitar USD390. Sungguh disayangkan, dengan kemampuan yang begitu terbatas, iPhone 3G dengan kapasitas memori 8GB dibandrol harga 499 euro atau sekitar USD700 untuk area Itali, dan USD619,19 di Inggris.

Direncanakan ponsel yang muncul pertama kali di film Dark Knight ini akan menggoyang pasar handset India mulai akhir Desember mendatang dengan dukungan berbagai jaringan operator. Sayangnya, iPhone milik Apple hanya dikhususkan untuk pelanggan Bharti Airtel dan Vodafone di India sehingga makin sempit pula area jangkauan iPhone unuk merangkul banyak pelanggan. (srn)
http://techno.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/10/06/207/151133/207/nokia-5800-vs-apple-iphone.